Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tulus Tri Yatmika Dilantik Jadi Kepala BKPSDM Kudus, Pemkab Siapkan Strategi Hadapi Krisis ASN

A
DISUMPAH: Tulus Tri Yatmika disumpah dengan agama islam di hadapan Bupati Kudus, Sam
DISUMPAH: Tulus Tri Yatmika disumpah dengan agama islam di hadapan Bupati Kudus, Sam

KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus resmi melantik Tulus Tri Yatmika sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Kamis (12/2) sore, di Ruang Pringgitan Pendopo Kabupaten Kudus.


Advertisement

Pelantikan ini menjadi langkah strategis menghadapi tantangan kekurangan aparatur sipil negara (ASN) dalam satu dekade ke depan.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris yang memimpin langsung pelantikan tersebut mengatakan tantangan utama yang harus dihadapi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, seiring semakin berkurangnya jumlah PNS akibat memasuki masa pensiun.

“SDM kita ini semakin lama semakin berkurang, terutama PNS. Sementara kebutuhan pelayanan justru terus meningkat. Gap ini akan terasa sampai 10 tahun ke depan,” jelasnya.

Advertisement

Menurut Sam’ani, kekosongan tersebut merupakan dampak dari kebijakan moratorium penerimaan pegawai pada tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan jeda pengisian jabatan hingga 5–6 tahun.

“Karena itu, penguatan ASN dan PPPK harus kita siapkan dari sekarang. Termasuk jenjang karier, peningkatan kinerja, dan profesionalisme,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa diabaikan.

Advertisement

Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, banyak pegawai senior yang akan memasuki masa pensiun.

Sementara jumlah pegawai negeri sipil (PNS) semakin berkurang, meski ASN berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus bertambah.

“Ada gap yang harus kita siapkan dari sekarang. Senior-senior banyak yang pensiun nantinya,” tegasnya.

Pelantikan Tulus sendiri sempat tertunda dan baru dapat dilaksanakan setelah surat izin pelepasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), tempat yang bersangkutan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas (Sekdin), resmi diterbitkan.

Padahal, ia telah mengikuti proses seleksi terbuka (selter) bersama pejabat lain yang dilantik lebih awal.

“Harusnya dilantik bareng kemarin. Ini baru bisa karena surat izin baru keluar,” jelas Bupati.

Sam’ani menekankan kepada Tulus agar fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penataan jenjang karier ASN, baik PNS maupun PPPK.

Menurutnya, peningkatan kinerja dan profesionalitas menjadi kunci agar pelayanan publik tetap optimal di tengah keterbatasan jumlah pegawai.

“Tugas kita melayani masyarakat. Bagaimana dengan situasi dan kondisi yang ada, kita tetap harus survive dan melakukan yang terbaik,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga integritas dan mematuhi aturan kepegawaian.

Bupati menilai masyarakat kini semakin kritis terhadap pelayanan publik, sehingga aparatur harus berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.

“Jangan sampai ada kesalahan yang mencoreng nama baik institusi. Semua PNS dan PPPK harus patuh aturan,” tegasnya.

Dalam arahannya, Sam’ani menyampaikan pesan pelayanan humanis yang khas. Ia meminta aparatur mengedepankan “senyum simpang tujuh” saat melayani masyarakat.

“Tarik ke kiri, tarik ke kanan, tunjukkan tujuh gigi dan tahan tujuh detik. Tidak boleh marah atau emosi. Tetap layani masyarakat dengan semangat,” ujarnya.

Menjelang bulan Ramadan, Bupati juga mengajak seluruh ASN meningkatkan ketakwaan dan menjadikan momentum puasa sebagai penguat integritas dalam bekerja.

Ia berharap semangat spiritual tersebut berdampak pada kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kudus.

Bupati menilai Tulus memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut, mengingat yang bersangkutan pernah bertugas di BKPSDM dan dinilai memahami dinamika regulasi kepegawaian yang terus berkembang.

“Masih ada beberapa PR agar Kabupaten Kudus bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Saya yakin Pak Tulus mampu menyesuaikan dengan aturan-aturan baru,” katanya. (dik)

Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Pemkab Kudus berhasil menempati posisi lima besar dalam penilaian Indeks Monitoring Center for Prevention (MCSP) 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

39 PNS di Kudus Memasuki Masa Pensiun, Bupati Minta Tetap Sehat dan Produktif

39 PNS di Kudus Memasuki Masa Pensiun, Bupati Minta Tetap Sehat dan Produktif

Sebanyak 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus memasuki masa purna tugas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer