KUDUS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus mulai mengingatkan seluruh pemerintah desa untuk bersiap melakukan penyesuaian anggaran dalam penyusunan APBDes 2026.
Pesan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Perdes APBDes 2026 yang digelar selama dua hari, 18–19 November, di Aula Natasangin lantai 2 Dinas PMD.
Melibatkan 180 peserta, terdiri atas sekdes, kasi tapem dan ekbang kecamatan, korcam pendamping desa, hingga tenaga ahli kabupaten.
Pada hari pertama, peserta berasal dari Kecamatan Kaliwungu, Kota, Undaan, dan Jati.
Sementara hari kedua menghadirkan kecamatan Mejobo, Bae, Jekulo, Dawe, dan Gebog.
Kepala Dinas PMD Kudus, Famny Dwi Arfana, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi periode yang menuntut kehati-hatian karena adanya penurunan dana transfer ke daerah yang berimbas langsung pada desa.
Menurutnya, beberapa pos seperti Bantuan Keuangan Kabupaten dan Alokasi Dana Desa (ADD) dipastikan mengalami penurunan.
Karena itu, perangkat desa diminta memprioritaskan belanja wajib mengikat seperti siltap, tunjangan anak istri perangkat, serta BPJS tenaga kerja, sebelum merencanakan kegiatan lainnya.
“Jangan sampai mengira anggarannya sama seperti 2025. Tahun depan ada penurunan, sehingga wajib mengikat harus dijaga dan dicukupi terlebih dahulu,” tegasnya.
Sementara untuk Dana Desa, perhitungan awal menunjukkan penurunan sekitar 14,9 persen untuk total alokasi satu kabupaten.
Namun rincian definitif masih menunggu regulasi resmi berupa juknis dari pemerintah pusat.
Famny mengingatkan agar desa tidak gegabah karena hingga kini aturan teknis pembelanjaan belum terbit.
Dalam situasi anggaran yang menurun, desa diminta mengoptimalkan sumber daya, termasuk aset desa serta peran BUMDes untuk meningkatkan PADes.
Selain itu, penguatan ekonomi desa juga akan terbantu dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mulai berkembang pada 2025 dan 2026.
Ia berharap perencanaan APBDes 2026 dilakukan lebih realistis dan berbasis kebutuhan mendasar masyarakat.
“Harus benar-benar sesuai kondisi, banyak berhemat, tapi tidak mengurangi pelayanan kepada warga,” ujarnya. (dik)
