alexametrics
25 C
Kudus
Sunday, May 22, 2022

Buruh Wadul ke Masan agar Difasilitasi Soal UU Cipta Kerja

KUDUS – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DPC Kabupaten Kudus wadul ke Ketua DPRD Kudus Masan (29/3). Mereka audiensi terkait pencabutan klaster Ketenagakerjaan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mereka meminta dukungan agar perwakilan dewan daerah tersebut turut berpihak kepada buruh dengan meneruskan aspirasi serikat buruh ke pusat.

Ketua DPC KSPSI Kudus Andreas Hua menyebut sebagaimana putusan MK nomor 91/PUU/XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan inkonstitusional bersyarat. Sebab dalam pembentukan UU tersebut melanggar asas keterbukaan dan partisipasi publik.


Sehingga MK kemudian memerintahkan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja sesuai UU nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Tetapi ada indikasi DPR-RI dan pemerintah kongkalingkong untuk tidak mematuhi putusan MK. MK jelas menyatakan cacat secara formil. Tetapi yang cacat ini tidak diperbaiki. Malah yang direvisi UU Nomor 12 Tahun 2011,” jelasnya.

buruh wadul masan
DITERIMA BAIK: Ketua DPRD Kudus Masan (kiri) menerima masukan dari buruh di Kudus. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

Atas hal tersebut KSPSI memohon dukungan DPRD Kudus agar pemerintah pusat dan DPR RI melaksanakan putusan MK. Selain itu pihaknya juga memohon dukungan agar klaster Ketenagakerjaan dicabut dari UU Cipta Kerja.

“Sebab UU Cipta Kerja itu untuk kepentingan investasi. Bukan berpihak pada pekerja. Sehingga kami rasa kondisi ketenagakerjaan akan makin buruk bila mengacu UU Ciptaker dibandingkan UU Nomor 13 tahun 2003,” katanya.

Terlebih menempatkan kluster ketenagakerjaan dalam paham peraturan perundang-undangan yang hanya mengedepankan kepentingan kemudahan investasi merupakan paham kapitalisme. Yang menempatkan tenaga kerja hanya sebagai salah satu komponen produksi dan industri. Padahal paham demikian sangat bertentangan dengan asas dan dasar negara Pancasila.

Andreas menambahkan ketentuan terkait ketenagakerjaan dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merugikan pekerja dalam beberapa hal. Di antaranya terkait pengupahan hingga PHK.

Baca Juga :  Demi Keadilan Buruh, Ganjar Kaji Penetapan UMP Ganda

“Penurunan nilai pesangon dari 32,2 kali gaji menjadi 27,75 kali gaji. Kedua, pemutusan hubungan dipermudah. Yakni sesuai kondisi perusahaan,” tambahnya.

Selain itu tak adanya kepastian kerja bagi pekerja PKWT. Sebab dengan waktu kontrak lebih lama mencapai lima tahun membuat pekerja terpasung. Karena tak memiliki kesempatan melamar pada pekerjaan yang lebih baik. Bila melanggar, pekerja akan dikenakan membayar kompensasi.

Terakhir diperlemahnya peran serikat pekerja. Padahal fungsi serikat buruh dibutuhkan untuk memperkuat posisi tawar pekerja di depan pengusaha. Artinya bila ada kesepakatan pekerja dengan pengusaha, serikat buruh tak bisa ikut campur. Sekalipun hasilnya merugikan buruh.

“Atas uraian ini kami harapkan DPRD Kudus membuat rekomendasi agar DPR RI dan pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker. Dan menghentikan upaya merevisi UU Nomor 12 Tahun 2011. Serta mematuhi putusan MK,” tambahnya.

Ketua DPRD Kudus Masan menyambut baik cara penyampaian aspirasi yang dilakukan KSPSI yang dilakukan dengan audiensi. Tidak demo. Sebab cara tersebut menjadikan kondisi di Kudus lebih kondusif.

“Tetapi perlu diketahui terkait UU tersebut merupakan wewenang pusat. Bukan ranah kami,” terangnya.

Untuk itu pihaknya akan meneruskan aspirasi yang disampaikan tersebut kepada DPR-RI dan pemerintah pusat. “Akan kami lampirkan apa yang telah kami terima ini untuk kemudian kami kirimkan ke kementerian terkait dan DPR RI. Agar aspirasi sampai ke sana. Sebab UU Ciptaker ini ranah DPR RI. Bukan kami. Kami juga siap bila sewaktu-waktu diminta menemani KSPSI untuk berdialog ke pusat,” jelasnya. (tos/him/adv)






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DPC Kabupaten Kudus wadul ke Ketua DPRD Kudus Masan (29/3). Mereka audiensi terkait pencabutan klaster Ketenagakerjaan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mereka meminta dukungan agar perwakilan dewan daerah tersebut turut berpihak kepada buruh dengan meneruskan aspirasi serikat buruh ke pusat.

Ketua DPC KSPSI Kudus Andreas Hua menyebut sebagaimana putusan MK nomor 91/PUU/XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan inkonstitusional bersyarat. Sebab dalam pembentukan UU tersebut melanggar asas keterbukaan dan partisipasi publik.

Sehingga MK kemudian memerintahkan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja sesuai UU nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Tetapi ada indikasi DPR-RI dan pemerintah kongkalingkong untuk tidak mematuhi putusan MK. MK jelas menyatakan cacat secara formil. Tetapi yang cacat ini tidak diperbaiki. Malah yang direvisi UU Nomor 12 Tahun 2011,” jelasnya.

buruh wadul masan
DITERIMA BAIK: Ketua DPRD Kudus Masan (kiri) menerima masukan dari buruh di Kudus. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

Atas hal tersebut KSPSI memohon dukungan DPRD Kudus agar pemerintah pusat dan DPR RI melaksanakan putusan MK. Selain itu pihaknya juga memohon dukungan agar klaster Ketenagakerjaan dicabut dari UU Cipta Kerja.

“Sebab UU Cipta Kerja itu untuk kepentingan investasi. Bukan berpihak pada pekerja. Sehingga kami rasa kondisi ketenagakerjaan akan makin buruk bila mengacu UU Ciptaker dibandingkan UU Nomor 13 tahun 2003,” katanya.

Terlebih menempatkan kluster ketenagakerjaan dalam paham peraturan perundang-undangan yang hanya mengedepankan kepentingan kemudahan investasi merupakan paham kapitalisme. Yang menempatkan tenaga kerja hanya sebagai salah satu komponen produksi dan industri. Padahal paham demikian sangat bertentangan dengan asas dan dasar negara Pancasila.

Andreas menambahkan ketentuan terkait ketenagakerjaan dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merugikan pekerja dalam beberapa hal. Di antaranya terkait pengupahan hingga PHK.

Baca Juga :  Pendapatan Daerah APBD Kudus Dipatok Rp 1,6 Triliun

“Penurunan nilai pesangon dari 32,2 kali gaji menjadi 27,75 kali gaji. Kedua, pemutusan hubungan dipermudah. Yakni sesuai kondisi perusahaan,” tambahnya.

Selain itu tak adanya kepastian kerja bagi pekerja PKWT. Sebab dengan waktu kontrak lebih lama mencapai lima tahun membuat pekerja terpasung. Karena tak memiliki kesempatan melamar pada pekerjaan yang lebih baik. Bila melanggar, pekerja akan dikenakan membayar kompensasi.

Terakhir diperlemahnya peran serikat pekerja. Padahal fungsi serikat buruh dibutuhkan untuk memperkuat posisi tawar pekerja di depan pengusaha. Artinya bila ada kesepakatan pekerja dengan pengusaha, serikat buruh tak bisa ikut campur. Sekalipun hasilnya merugikan buruh.

“Atas uraian ini kami harapkan DPRD Kudus membuat rekomendasi agar DPR RI dan pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker. Dan menghentikan upaya merevisi UU Nomor 12 Tahun 2011. Serta mematuhi putusan MK,” tambahnya.

Ketua DPRD Kudus Masan menyambut baik cara penyampaian aspirasi yang dilakukan KSPSI yang dilakukan dengan audiensi. Tidak demo. Sebab cara tersebut menjadikan kondisi di Kudus lebih kondusif.

“Tetapi perlu diketahui terkait UU tersebut merupakan wewenang pusat. Bukan ranah kami,” terangnya.

Untuk itu pihaknya akan meneruskan aspirasi yang disampaikan tersebut kepada DPR-RI dan pemerintah pusat. “Akan kami lampirkan apa yang telah kami terima ini untuk kemudian kami kirimkan ke kementerian terkait dan DPR RI. Agar aspirasi sampai ke sana. Sebab UU Ciptaker ini ranah DPR RI. Bukan kami. Kami juga siap bila sewaktu-waktu diminta menemani KSPSI untuk berdialog ke pusat,” jelasnya. (tos/him/adv)






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/