alexametrics
25.3 C
Kudus
Saturday, May 21, 2022

Alami Kenaikan, Penggunaan Anggaran DBHCHT Kudus Tunggu PMK 215

KUDUS – Besaran Dana Bagi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus bertambah menjadi Rp 177 miliar. Akan tetapi besaran dana tersebut belum bisa dialokasikan untuk kegiatan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 215.

Diketahui anggaran DBHCHT tahun 2022 yang diterima Kabupaten Kudus sebesar Rp177 miliar mengalami kenaikan. Pada tahun sebelumnya Pemkab Kudus hanya menerima Rp155,53 miliar.

Program kegiatan pada APBD 2022 pemanfaatan DBHCHT mengacu pada PMK 206 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT. Tentunya pengalokasian anggran di pos kegiatan besarannya berbeda.


Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono menyatakan, jika mengacu pada PMK 206 tahun 2020 untuk untuk bidang kesejahteraan masyarakat masih sebesar 50 persen, bidang penegakan hukum sebesar 25 persen dan bidang kesehatan sebesar 25 persen.

“Sedangkan pada regulasi yang baru besaran yang diatur ketentuannya berubah,” katanya.

Baca Juga :  Digelar Offline dengan Pembatasan, IAIN Kudus Wisuda 1.069 Mahasiswa

Eko mengatakan, mengacu pada regulasi PMK 215 Tahun 2021 besaran anggaran bidang penegakkan hukum mengalami penurunan sebesar 10 persen. Sedangkan bidang kesehatan alokasi anggarannya naik menjadi 40 persen. Sementara bidang kesejahteraan masyarakat tetap 50 persen dari alokasi DBHCHT.

Dengan adanya PMK yang baru itu, kata Eko membutuhkan penyesuaian alokasi anggaran. Perubahannya nanti akan dilakukan pada Peraturan Bupati.

Dengan adanya penyesuaian PMK 215 tersebut, maka dimungkinkan ada program baru yang masuk. Pada PMK 215 tersebut juga untuk kegiatan infrastruktur dengan catatan sudah masuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo menyatakan saat ini tengah dibahas dan dipetakan sesuai dengan peraturan berlaku. Pihaknya menargetkan penyesuaian anggaran sesuai dengan regulasi akan ditetapkan pada Februari mendatang. “Masih dibahas, segera mungkin Perbup ditetapkan pada Februari nanti,” terangnya. (mal)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Besaran Dana Bagi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus bertambah menjadi Rp 177 miliar. Akan tetapi besaran dana tersebut belum bisa dialokasikan untuk kegiatan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 215.

Diketahui anggaran DBHCHT tahun 2022 yang diterima Kabupaten Kudus sebesar Rp177 miliar mengalami kenaikan. Pada tahun sebelumnya Pemkab Kudus hanya menerima Rp155,53 miliar.

Program kegiatan pada APBD 2022 pemanfaatan DBHCHT mengacu pada PMK 206 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT. Tentunya pengalokasian anggran di pos kegiatan besarannya berbeda.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono menyatakan, jika mengacu pada PMK 206 tahun 2020 untuk untuk bidang kesejahteraan masyarakat masih sebesar 50 persen, bidang penegakan hukum sebesar 25 persen dan bidang kesehatan sebesar 25 persen.

“Sedangkan pada regulasi yang baru besaran yang diatur ketentuannya berubah,” katanya.

Baca Juga :  Harga BBM Pertamax Naik, Harga Sembako di Kudus masih ”Adem Ayem”

Eko mengatakan, mengacu pada regulasi PMK 215 Tahun 2021 besaran anggaran bidang penegakkan hukum mengalami penurunan sebesar 10 persen. Sedangkan bidang kesehatan alokasi anggarannya naik menjadi 40 persen. Sementara bidang kesejahteraan masyarakat tetap 50 persen dari alokasi DBHCHT.

Dengan adanya PMK yang baru itu, kata Eko membutuhkan penyesuaian alokasi anggaran. Perubahannya nanti akan dilakukan pada Peraturan Bupati.

Dengan adanya penyesuaian PMK 215 tersebut, maka dimungkinkan ada program baru yang masuk. Pada PMK 215 tersebut juga untuk kegiatan infrastruktur dengan catatan sudah masuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo menyatakan saat ini tengah dibahas dan dipetakan sesuai dengan peraturan berlaku. Pihaknya menargetkan penyesuaian anggaran sesuai dengan regulasi akan ditetapkan pada Februari mendatang. “Masih dibahas, segera mungkin Perbup ditetapkan pada Februari nanti,” terangnya. (mal)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/