alexametrics
25.5 C
Kudus
Friday, May 27, 2022

Pangajuan Bedah Rumah Tak Layak Huni di Kudus Terkendala DTKS

KUDUS – Pengajuan bedah untuk Rumah Tak Layak Huni (RTLH) terkendala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab meski suatu rumah rusak atau tidak layak huni, sebelum masuk DTKS tak bisa diajukan untuk diperbaiki. Dampaknya rumah rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Kepala Desa Golantepus Nur Taufiq menyebut jika melihat realitas, sebenarnya ada puluhan rumah yang masuk kategori RTLH. Berhubung tak semua masuk DTKS, hal itu menyebabkan pihaknya tak bisa mengajukan ke pemkab.

“Sehingga kami tahun ini hanya bisa mengajukan 20 rumah saja. Itu kami pilah yang memang sudah masuk DTKS. Bila belum masuk tidak bisa diajukan,” jelasnya.


Padahal selain yang sudah diajukan itu masih ada puluhan rumah lain yang harusnya layak mendapatkan bantuan bedah rumah. Sebab memang kondisinya memprihatinkan. Tetapi rumah-rumah tersebut belum masuk DTKS dan tak bisa diajukan. Sehingga untuk menjembatani itu pihaknya mengalokasikan perbaikan rumah melalui dana desa. Namun jumlahnya terbatas.

“Kami coba memfasilitasi lewat anggaran dana desa. Per rumah nanti dapat Rp 10 juta untuk perbaikan. Tetapi berhubung dana desa juga terbatas, cuma kami alokasikan 3 rumah saja per tahun,”  katanya.

Taufik menyebut untuk pengajuan agar mendapatkan program itu secara mekanisme mengalami perubahan. Semula pengajuan melalui Dinas Sosial, kini ke Dinas PKPLH.

Baca Juga :  Hati-hati, Banyak Lubang Besar Menganga di Jalan Desa Gribig Kudus

“Dari Dinsos dulu sempat dapat 20-an rumah. Kemudian tahun ini dari PKPLH dapat 8 rumah. Tetapi berhubung salah satunya meninggal, tersisa tujuh rumah saja,” imbuhnya.

Bantuan itu bersumber dari APBD. Masing-masing rumah dapat bantaun setara Rp 15 juta untuk bedah rumah. Di Desa Golantepus dari tujuh rumah, lima di antaranya perbaikan sudah selesai. Kini tersisa dua rumah.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus Agustinus Agung Karyanto menyebut perbaikan RTLH yang bersumber dari APBD Kudus tahun ini tercatat hanya ada 50 rumah. Meski yang mengajukan lebih dari itu. Sedangkan dari DAK mendapatkan jatah perbaikan untuk 58 rumah yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus.

“Warga yang menjadi sasaran program RTLH itu juga sesuai usulan dari pemerintah desa 2020, sehingga nama-nama penerima manfaat sudah tersedia. Besarnya bantuan program bedah rumah dari APBD Kudus Rp15 juta untuk setiap penerima manfaat. Sedangkan dari DAK nilainya Rp 20 juta untuk setiap penerima manfaat,” jelasnya.






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Pengajuan bedah untuk Rumah Tak Layak Huni (RTLH) terkendala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab meski suatu rumah rusak atau tidak layak huni, sebelum masuk DTKS tak bisa diajukan untuk diperbaiki. Dampaknya rumah rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Kepala Desa Golantepus Nur Taufiq menyebut jika melihat realitas, sebenarnya ada puluhan rumah yang masuk kategori RTLH. Berhubung tak semua masuk DTKS, hal itu menyebabkan pihaknya tak bisa mengajukan ke pemkab.

“Sehingga kami tahun ini hanya bisa mengajukan 20 rumah saja. Itu kami pilah yang memang sudah masuk DTKS. Bila belum masuk tidak bisa diajukan,” jelasnya.

Padahal selain yang sudah diajukan itu masih ada puluhan rumah lain yang harusnya layak mendapatkan bantuan bedah rumah. Sebab memang kondisinya memprihatinkan. Tetapi rumah-rumah tersebut belum masuk DTKS dan tak bisa diajukan. Sehingga untuk menjembatani itu pihaknya mengalokasikan perbaikan rumah melalui dana desa. Namun jumlahnya terbatas.

“Kami coba memfasilitasi lewat anggaran dana desa. Per rumah nanti dapat Rp 10 juta untuk perbaikan. Tetapi berhubung dana desa juga terbatas, cuma kami alokasikan 3 rumah saja per tahun,”  katanya.

Taufik menyebut untuk pengajuan agar mendapatkan program itu secara mekanisme mengalami perubahan. Semula pengajuan melalui Dinas Sosial, kini ke Dinas PKPLH.

Baca Juga :  Tebing Longsor di Kudus Timpa Satu Rumah Warga

“Dari Dinsos dulu sempat dapat 20-an rumah. Kemudian tahun ini dari PKPLH dapat 8 rumah. Tetapi berhubung salah satunya meninggal, tersisa tujuh rumah saja,” imbuhnya.

Bantuan itu bersumber dari APBD. Masing-masing rumah dapat bantaun setara Rp 15 juta untuk bedah rumah. Di Desa Golantepus dari tujuh rumah, lima di antaranya perbaikan sudah selesai. Kini tersisa dua rumah.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus Agustinus Agung Karyanto menyebut perbaikan RTLH yang bersumber dari APBD Kudus tahun ini tercatat hanya ada 50 rumah. Meski yang mengajukan lebih dari itu. Sedangkan dari DAK mendapatkan jatah perbaikan untuk 58 rumah yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus.

“Warga yang menjadi sasaran program RTLH itu juga sesuai usulan dari pemerintah desa 2020, sehingga nama-nama penerima manfaat sudah tersedia. Besarnya bantuan program bedah rumah dari APBD Kudus Rp15 juta untuk setiap penerima manfaat. Sedangkan dari DAK nilainya Rp 20 juta untuk setiap penerima manfaat,” jelasnya.






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/