alexametrics
23.7 C
Kudus
Sunday, July 3, 2022

Upah Minimum untuk 2022 Mulai Dibahas

KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus menggodok perubahan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terakhir, beberapa waktu lalu bersama dengan enam kabupaten se-Keresidenan Pati telah mengadakan simulasi perhitungan. Hasilnya ada kemungkinan UMK berubah atau stagnan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati menyebut penggodokan UMK bersama kabupaten lain itu sebagai ancang-ancang jika nanti data Badan Pusat Statistik (BPS) segera dirilis.

“Hasil koordinasi sebelumnya menyebutkan bahwa data BPS baru dirilis pada 5 November 2021 karena penghitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi baru dilakukan awal November. Hal itu juga sesuai aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36/2021 tentang Pengupahan,” jelasnya.

Baca Juga :  Saldo Rp 5,8 M Nasabah Bank di Kudus Raib, Saksi: Rekening dan KTP Palsu

Rini menambahkan data dari BPS itu akan menjadi acuan dalam penentuan UMK per masing-masing daerah. Sebab ada item-item tertentu seperti upah minimum provinsi (UMP), kebutuhan hidup layak, tingkat perekonomian, hingga UMK tahun sebelumnya.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan terkait dengan rumus baru dalam penentuan besaran UMK 2022 dengan mempertimbangkan UMK tahun sebelumnya serta data dari BPS,” terangnya.






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus menggodok perubahan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terakhir, beberapa waktu lalu bersama dengan enam kabupaten se-Keresidenan Pati telah mengadakan simulasi perhitungan. Hasilnya ada kemungkinan UMK berubah atau stagnan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati menyebut penggodokan UMK bersama kabupaten lain itu sebagai ancang-ancang jika nanti data Badan Pusat Statistik (BPS) segera dirilis.

“Hasil koordinasi sebelumnya menyebutkan bahwa data BPS baru dirilis pada 5 November 2021 karena penghitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi baru dilakukan awal November. Hal itu juga sesuai aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36/2021 tentang Pengupahan,” jelasnya.

Baca Juga :  Wakil Rektor 3 UMK Ternyata Sudah Mundur Sejak Sabtu, Alasannya?

Rini menambahkan data dari BPS itu akan menjadi acuan dalam penentuan UMK per masing-masing daerah. Sebab ada item-item tertentu seperti upah minimum provinsi (UMP), kebutuhan hidup layak, tingkat perekonomian, hingga UMK tahun sebelumnya.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan terkait dengan rumus baru dalam penentuan besaran UMK 2022 dengan mempertimbangkan UMK tahun sebelumnya serta data dari BPS,” terangnya.






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/