alexametrics
30.3 C
Kudus
Friday, July 22, 2022

Pemkab Kudus Stop Bayar JKN-KIS PBI, Ini Penyebabnya

KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus segera menyetop membayar tanggungan iuran para pekerja yang masih terdaftar sebagai penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sebelum itu, pemkab terlebih dulu melakukan screening ulang kepesertaan JKN-KIS PBI yang ditanggung anggaran Pemkab Kudus. Mereka kemudian akan dialihkan menjadi peserta JKN-KIS Pekerja Penerima Upah (PPU). Sebab, sesuai aturan seharusnya pekerja menjadi peserta JKN-KIS PPU, dengan iuran dibagi antara perusahaan dan pekerja.

Peralihan dari PBI ke PPU ini, dilakukan pemkab agar anggaran bisa digunakan untuk mengejar target universal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi penduduk.


Bupati Kudus Hartopo mengatakan, masyarakat Kudus belum sepenuhnya ter-cover JKN-KIS. Untuk itu, pihaknya melakukan screening ulang warga yang awalnya ter-cover JKN-KIS PBI akan dialihkan ke PPU.

”Dulu ada pendataan masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan, tapi datanya banyak yang tidak tepat sasaran. Ada yang statusnya pekerja di perusahaan masuk JKN-KIS PBI. Padahal, seharusnya perusahaan yang memiliki wewenang menangggung iuran, kami akan pilah-pilah lagi data JKN-KIS PBI dengan anggaran APBD Kudus,” jelasnya.

Ditambahkan, nantinya kuota dari para pekerja ini akan digunakan untuk menanggung warga kurang mampu lain yang belum ter-cover JKN-KIS PBI. Ketika beralih menjadi peserta JKN-KIS PPU, sebagian iurannya ditanggung perusahaan. Tidak dari APBD Kudus.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Luncurkan Tiga Inovasi Layanan

”Itu nanti yang akan dibuat mengejar cakupan UHC dengan mengikutsertakan peserta baru yang belum ter-cover,” kata Bupati Kudus Hartopo.

Untuk proses saat ini, Pemkab Kudus tengah berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan yang pekerjanya masih terdaftar sebagai JKN-KIS PBI. Hartopo menjelaskan, sudah membentuk tim yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus untuk mengoordinasikan hal ini dengan perusahaan.

Hartopo berharap, pengalihan ini segera terealisasi dan para pekerja mau dialihkan statusnya. Selama ini, kalangan pekerja keberatan jika dialihkan menjadi peserta JKN-KIS PPU. Alasannya, karena akan terkena potongan gaji untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan tersebut.

”Kalau masih berstatus JKN-KIS PBI setiap bulannya, mereka tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Sebab, ditanggung seluruhnya oleh pemerintah,” terangnya.

Pemkab Kudus APBD 2022 ini menganggarkan program jaminan kesehatan masyarakat senilai Rp 27,51 miliar. Anggaran tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). (san/lin)






Reporter: Indah Susanti

KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus segera menyetop membayar tanggungan iuran para pekerja yang masih terdaftar sebagai penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sebelum itu, pemkab terlebih dulu melakukan screening ulang kepesertaan JKN-KIS PBI yang ditanggung anggaran Pemkab Kudus. Mereka kemudian akan dialihkan menjadi peserta JKN-KIS Pekerja Penerima Upah (PPU). Sebab, sesuai aturan seharusnya pekerja menjadi peserta JKN-KIS PPU, dengan iuran dibagi antara perusahaan dan pekerja.

Peralihan dari PBI ke PPU ini, dilakukan pemkab agar anggaran bisa digunakan untuk mengejar target universal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi penduduk.

Bupati Kudus Hartopo mengatakan, masyarakat Kudus belum sepenuhnya ter-cover JKN-KIS. Untuk itu, pihaknya melakukan screening ulang warga yang awalnya ter-cover JKN-KIS PBI akan dialihkan ke PPU.

”Dulu ada pendataan masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan, tapi datanya banyak yang tidak tepat sasaran. Ada yang statusnya pekerja di perusahaan masuk JKN-KIS PBI. Padahal, seharusnya perusahaan yang memiliki wewenang menangggung iuran, kami akan pilah-pilah lagi data JKN-KIS PBI dengan anggaran APBD Kudus,” jelasnya.

Ditambahkan, nantinya kuota dari para pekerja ini akan digunakan untuk menanggung warga kurang mampu lain yang belum ter-cover JKN-KIS PBI. Ketika beralih menjadi peserta JKN-KIS PPU, sebagian iurannya ditanggung perusahaan. Tidak dari APBD Kudus.

Baca Juga :  Disdukcapil Kudus: Urus Akta Kematian Kini Lebih Mudah dan Gratis

”Itu nanti yang akan dibuat mengejar cakupan UHC dengan mengikutsertakan peserta baru yang belum ter-cover,” kata Bupati Kudus Hartopo.

Untuk proses saat ini, Pemkab Kudus tengah berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan yang pekerjanya masih terdaftar sebagai JKN-KIS PBI. Hartopo menjelaskan, sudah membentuk tim yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus untuk mengoordinasikan hal ini dengan perusahaan.

Hartopo berharap, pengalihan ini segera terealisasi dan para pekerja mau dialihkan statusnya. Selama ini, kalangan pekerja keberatan jika dialihkan menjadi peserta JKN-KIS PPU. Alasannya, karena akan terkena potongan gaji untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan tersebut.

”Kalau masih berstatus JKN-KIS PBI setiap bulannya, mereka tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Sebab, ditanggung seluruhnya oleh pemerintah,” terangnya.

Pemkab Kudus APBD 2022 ini menganggarkan program jaminan kesehatan masyarakat senilai Rp 27,51 miliar. Anggaran tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). (san/lin)






Reporter: Indah Susanti

Most Read

Artikel Terbaru

/