alexametrics
24.1 C
Kudus
Tuesday, June 7, 2022

Dua Warga Kudus Jadi Korban Hotel Sato Cabut Tuntutan di PN, Apa Sih Alasannya?

KUDUS – Dua warga yang mendaku sebagai korban pembangunan Hotel Sato atas nama Beny Djuanedi dan Benny Gunawan Ongkowidjojo melalui kuasa hukumnya mencabut perkara di Pengadilan Negeri (PN) Kudus. Keduanya fokus pada tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Kuasa hukum warga Budi Supriyanto menyebut semula pihaknya melayangkan dua gugatan sekaligus. Di PN Kudus dan PTUN. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu kurang efektif, sehingga tuntutan difokuskan di PTUN.

“Di PN kami cabut kemarin. Khawatir kalau nanti tumpang tindih. Di PTUN kami fokus pada perkara administrasi dulu,” terangnya.


Menurutnya sidang di PTUN sudah berlangsung enam kali. Sidang terakhir berlangsung Selasa (24/5) lalu dengan agenda pembacaan gugatan. Sementara pada Selasa depan (31/5) sidang berlanjut dengan duplik atau jawaban pihak tergugat.

Dasar gugatan di PTUN menyangkut Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bernomor 644/293/25.03/2017 yang diterbitkan Pemkab Kudus. Dalam IMB tersebut menurut Budi pembangunan The Sato Hotel/Hotel Beauty hanya berlantai lima. Sedangkan faktanya lebih tinggi, yaitu berlantai enam.

“Dasar gugatan lainnya yakni UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam UU itu mengisyaratkan bahwa bangunan harus memiliki ruang sepadan dengan batas-batas di sekitarnya,” katanya.

Baca Juga :  Pemudik Terbantu Adanya Layanan Ekstra Dukcapil Kudus saat Libur Lebaran

Namun kenyataannya pembangunan Hotel Sato justru mepet dengan dua bangunan rumah milik Beny Djunaedi dan Benny Gunakwan Ongkowidjojo. Dampaknya dua rumah itu ikut menerima beban bangunan hotel, sehingga mengalami kerusakan.

“Selain itu AMDAL Lalinnya juga bermasalah. Karena area parkir terbatas. Jadi kerap memakan badan jalan raya,” terangnya.

Atas beberapa dasar hukum itulah menurut Budi secara administratif bangunan Hotel Sato menyalahi Undang-undang dan Perda sekaligus, sehingga secara faktual perlu dibongkar.

“Karena dalam undang-undang bangunan, kalau tidak sesuai dan melanggar undang-undang, bangunan dibongkar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, menurutnya langkah menuntut di PTUN bagian pembelajaran kepada pemerintah dan masyarakat jika undang-undang dan Perda harus ditegakkan. Terlebih dalam kasus Hotel Sato ada andil pemerintah daerah yang merestui izin.

“Pedagang kaki lima yang dianggap melanggar Perda digusur. Ini bangunan harusnya juga demikian,” paparnya. (tos/mal)






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Dua warga yang mendaku sebagai korban pembangunan Hotel Sato atas nama Beny Djuanedi dan Benny Gunawan Ongkowidjojo melalui kuasa hukumnya mencabut perkara di Pengadilan Negeri (PN) Kudus. Keduanya fokus pada tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Kuasa hukum warga Budi Supriyanto menyebut semula pihaknya melayangkan dua gugatan sekaligus. Di PN Kudus dan PTUN. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu kurang efektif, sehingga tuntutan difokuskan di PTUN.

“Di PN kami cabut kemarin. Khawatir kalau nanti tumpang tindih. Di PTUN kami fokus pada perkara administrasi dulu,” terangnya.

Menurutnya sidang di PTUN sudah berlangsung enam kali. Sidang terakhir berlangsung Selasa (24/5) lalu dengan agenda pembacaan gugatan. Sementara pada Selasa depan (31/5) sidang berlanjut dengan duplik atau jawaban pihak tergugat.

Dasar gugatan di PTUN menyangkut Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bernomor 644/293/25.03/2017 yang diterbitkan Pemkab Kudus. Dalam IMB tersebut menurut Budi pembangunan The Sato Hotel/Hotel Beauty hanya berlantai lima. Sedangkan faktanya lebih tinggi, yaitu berlantai enam.

“Dasar gugatan lainnya yakni UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam UU itu mengisyaratkan bahwa bangunan harus memiliki ruang sepadan dengan batas-batas di sekitarnya,” katanya.

Baca Juga :  Tiga Puluh Fosil Langka Museum Patiayam di Kudus Diusulkan ke Nasional

Namun kenyataannya pembangunan Hotel Sato justru mepet dengan dua bangunan rumah milik Beny Djunaedi dan Benny Gunakwan Ongkowidjojo. Dampaknya dua rumah itu ikut menerima beban bangunan hotel, sehingga mengalami kerusakan.

“Selain itu AMDAL Lalinnya juga bermasalah. Karena area parkir terbatas. Jadi kerap memakan badan jalan raya,” terangnya.

Atas beberapa dasar hukum itulah menurut Budi secara administratif bangunan Hotel Sato menyalahi Undang-undang dan Perda sekaligus, sehingga secara faktual perlu dibongkar.

“Karena dalam undang-undang bangunan, kalau tidak sesuai dan melanggar undang-undang, bangunan dibongkar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, menurutnya langkah menuntut di PTUN bagian pembelajaran kepada pemerintah dan masyarakat jika undang-undang dan Perda harus ditegakkan. Terlebih dalam kasus Hotel Sato ada andil pemerintah daerah yang merestui izin.

“Pedagang kaki lima yang dianggap melanggar Perda digusur. Ini bangunan harusnya juga demikian,” paparnya. (tos/mal)






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/