Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Meningkat, Kudus Proyeksikan 85 Desa Berstatus Mandiri

A
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana. (ANDIKA TRISNA SAPUTRA/RADAR KUDUS)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana. (ANDIKA TRISNA SAPUTRA/RADAR KUDUS)

Advertisement

KOTA - Pemerintah Kabupaten Kudus memproyeksikan sebanyak 85 desa di daerah itu dapat mencapai status mandiri pada 2026.

Target tersebut melanjutkan tren peningkatan status desa yang dinilai berdasarkan sejumlah indikator dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana, mengatakan perkembangan status desa pada 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Advertisement

Berdasarkan data tahun lalu, terdapat tiga desa dengan status berkembang, 43 desa berstatus maju, dan 77 desa telah mencapai kategori mandiri.

"Progres sesuai dengan target kami. Proyeksi di tahun ini 85 desa mandiri," kata Famny.

Dalam IDM, status desa dibagi dalam lima tingkatan.

Advertisement

Urutannya yakni desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Penentuan status tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap kondisi serta kapasitas desa berdasarkan sejumlah dimensi.

Famny menjelaskan, indikator oenilaian IDM mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 9.

Penilaian mencakup enam dimensi, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa.

Advertisement

Artikel Terkait

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Perkuat Perlindungan Pekerja Proyek Infrastruktur Desa Melalui Sosialisasi Bersama Dinas PMD

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Perkuat Perlindungan Pekerja Proyek Infrastruktur Desa Melalui Sosialisasi Bersama Dinas PMD

Komitmen untuk mewujudkan pembangunan desa yang aman, produktif, dan berkelanjutan terus diperkuat oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus.

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Pemkab Kudus berhasil menempati posisi lima besar dalam penilaian Indeks Monitoring Center for Prevention (MCSP) 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer