Meski Pendapatan Lampaui Target, DPRD Kudus Ungkap Catatan Penting soal APBD 2025
KUDUS – DPRD Kabupaten Kudus memberikan perhatian serius terhadap kualitas belanja daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025.
Meski realisasi pendapatan daerah melampaui target, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dinilai menjadi indikator masih adanya program yang belum terlaksana secara optimal.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kudus yang berlangsung pada Rabu (1/7), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Sidang ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan sebelum dilakukan pembahasan bersama pihak eksekutif.
Ketua DPRD Kudus, Masan, menjelaskan bahwa rapat paripurna merupakan mekanisme yang diatur dalam tata tertib dewan untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD.
Sebelum sidang, seluruh fraksi telah menggelar rapat internal guna menyusun pandangan masing-masing.
Menurutnya, seluruh masukan dari fraksi akan menjadi dasar dalam pembahasan lanjutan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pada kesempatan tersebut, pandangan umum fraksi dibacakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas kesepakatan seluruh anggota DPRD sebagai upaya efisiensi waktu.
Meski hanya diwakili satu fraksi, Masan menegaskan bahwa substansi pandangan dari seluruh fraksi tetap menjadi bagian penting dalam proses evaluasi.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sunarto, menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
