alexametrics
23.8 C
Kudus
Saturday, May 28, 2022

Penyandang Disabilitas Tagih Hak Kesetaraan Pekerjaan ke Pemkab Kudus

KUDUS – Para penyandang disabilitas kembali menagih haknya kepada Pemkab Kudus. Hal ini agar ada penyandang disabilitas mendapatkan hak kesetaraan pekerjaan di perusahaan swasta maupun di lingkungan pemerintahan.

Ketua Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) Rismawan Yulianto menyatakan, hingga kini pemenuhan hak pekerjaan di lingkungan swasta maupun Pemkab Kudus belum terealisasi. Kebanyakan penyandang disabilitas bekerja di perusahaan di Kabupaten Jepara.

Dalam audiensi dengan Bupati Kudus Hartopo kemarin, pihaknya berharap kesetaraan hak penyandang disabilitas bisa segera direalisasikan.


“Semoga apa yang tertera pada undang-undang bisa direalisasikan. Mengingat Kudus menjadi kota industri,” katanya.

Hartopo menjelaskan, pengakomodiran formasi di lingkungan kerja Pemkab Kudus harus dilaksanakan sesuai dengan pendidikan yang memadai.

“Jika latar belakang pendidikannya SD atau SMP posisinya terbatas, rata-rata pekerja kasar. Melihat posisi itu kasihan dengan keterbatasan fisik yang dimiliki,” ungkapnya.

Sejauh ini, kata Hartopo, belum ada penyandang disabilitas yang mengirimkan lamaran ke lingkungan kerja OPD. Sabab belum ada persyaratan pendidikan yang tak memadai.

Baca Juga :  Dua Pasutri Ramaikan Persaingan di Pilkades Serentak Kudus

Pemkab juga telah mengomunikasikan pengakomodiran hak mendapat kerja. Para penyandang disabilitas diharapkan memiliki latar belakang pendidikan memadai atau memiliki keahlian khusus.

Pemerintah pusat telah menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pada pasal 53 ayat 1 disebutkan, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit  dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Sementara pada ayat 2, Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara itu, dewan telah merancang Ranperda inisiatif usulan DPRD Kudus. Pembentukan Ranperda ini diharapkan bisa memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. (mal)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Para penyandang disabilitas kembali menagih haknya kepada Pemkab Kudus. Hal ini agar ada penyandang disabilitas mendapatkan hak kesetaraan pekerjaan di perusahaan swasta maupun di lingkungan pemerintahan.

Ketua Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) Rismawan Yulianto menyatakan, hingga kini pemenuhan hak pekerjaan di lingkungan swasta maupun Pemkab Kudus belum terealisasi. Kebanyakan penyandang disabilitas bekerja di perusahaan di Kabupaten Jepara.

Dalam audiensi dengan Bupati Kudus Hartopo kemarin, pihaknya berharap kesetaraan hak penyandang disabilitas bisa segera direalisasikan.

“Semoga apa yang tertera pada undang-undang bisa direalisasikan. Mengingat Kudus menjadi kota industri,” katanya.

Hartopo menjelaskan, pengakomodiran formasi di lingkungan kerja Pemkab Kudus harus dilaksanakan sesuai dengan pendidikan yang memadai.

“Jika latar belakang pendidikannya SD atau SMP posisinya terbatas, rata-rata pekerja kasar. Melihat posisi itu kasihan dengan keterbatasan fisik yang dimiliki,” ungkapnya.

Sejauh ini, kata Hartopo, belum ada penyandang disabilitas yang mengirimkan lamaran ke lingkungan kerja OPD. Sabab belum ada persyaratan pendidikan yang tak memadai.

Baca Juga :  Duh, Sebelas Ribu Dosis Vaksin AstraZeneca di Kudus bakal Kedaluwarsa

Pemkab juga telah mengomunikasikan pengakomodiran hak mendapat kerja. Para penyandang disabilitas diharapkan memiliki latar belakang pendidikan memadai atau memiliki keahlian khusus.

Pemerintah pusat telah menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pada pasal 53 ayat 1 disebutkan, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit  dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Sementara pada ayat 2, Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara itu, dewan telah merancang Ranperda inisiatif usulan DPRD Kudus. Pembentukan Ranperda ini diharapkan bisa memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. (mal)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/