Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kurangi Risiko Bencana, Ketua DPRD Kudus Tegaskan Komitmen Pengawasan

A
KELENGKAPAN: Ketua DPRD Kudus meninjau perlengkapan kebutuhan bencana BPBD Kudus usai apel kesiapsiagaan bencana di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, kemarin. (GALIH ERLAMBANG W/RADAR KUDUS)
KELENGKAPAN: Ketua DPRD Kudus meninjau perlengkapan kebutuhan bencana BPBD Kudus usai apel kesiapsiagaan bencana di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, kemarin. (GALIH ERLAMBANG W/RADAR KUDUS)

KUDUS – Ketua DPRD Kudus, Masan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana alam di Kabupaten Kudus.


Advertisement

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan monitoring langsung di Simpang Tujuh Kudus pada Selasa (4/11), bertepatan dengan apel kesiapsiagaan bencana.

Dalam kesempatan itu, Masan memastikan kesiapan perangkat daerah, peralatan, serta koordinasi lintas sektor berjalan maksimal.

Menurutnya, Kabupaten Kudus memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, terutama banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Advertisement

Berdasarkan data BPBD Kudus, sejak Januari hingga September 2025 telah tercatat lebih dari seratus kejadian bencana di sejumlah wilayah.

Kondisi ini menegaskan perlunya langkah antisipatif dan koordinasi yang solid antarinstansi.

“DPRD tidak bisa tinggal diam. Pengawasan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami agar kebijakan penanggulangan bencana benar-benar terealisasi di lapangan, bukan hanya sekadar wacana,” ujar Masan.

Advertisement

Ia juga menekankan pentingnya efektivitas program mitigasi bencana yang dijalankan Pemkab Kudus, termasuk kesiapan posko siaga, logistik, dan petugas di tingkat desa.

Menurutnya, mitigasi harus dimulai dari level desa dengan melibatkan pemerintah desa, relawan, dan masyarakat secara aktif.

“DPRD akan terus mengawal agar kebijakan tetap fokus pada pencegahan, bukan hanya penanganan setelah bencana terjadi,” tegasnya.

Selain itu, Masan mengapresiasi kesiapsiagaan BPBD, TNI, Polri, dan relawan menjelang musim hujan.

Namun ia mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor agar penanganan bencana tidak saling tumpang tindih.

Ia juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur pendukung seperti drainase dan tanggul sungai yang masih menjadi titik lemah di beberapa daerah.

“Masih ada wilayah yang drainasenya belum berfungsi optimal. Ini perlu segera mendapat perhatian dari dinas terkait,” tambahnya.

Di akhir, Masan menekankan pentingnya edukasi publik dan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana.

Ia berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi turut aktif menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

“Bencana adalah tanggung jawab bersama. Saat alam mulai memberi tanda, kita harus siap siaga. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus bergerak bersama,” katanya. (dik)

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kudus Targetkan Pembahasan RAPBD 2027 Rampung Sebelum Akhir November

DPRD Kudus Targetkan Pembahasan RAPBD 2027 Rampung Sebelum Akhir November

DPRD Kabupaten Kudus menargetkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dapat diselesaikan sebelum November 2026 berakhir.

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

PKB Kenang Fathan Subchi sebagai Sosok “Mr No Problem”, Selalu Siap Membantu

PKB Kenang Fathan Subchi sebagai Sosok “Mr No Problem”, Selalu Siap Membantu

Wakil Ketua DPRD Kudus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mukhasiron mengenang Fathan sebagai pribadi yang sederhana, tekun bekerja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer