Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemangkasan TKD Ancam Proyek Infrastruktur Kudus

A
MELINTAS: Pengendara motor melewati jalan R Agil Kusumadya dari Selatan ke Utara, belum lama ini. (ANDIKA TRISNA SAPUTRA/RADAR KUDUS)
MELINTAS: Pengendara motor melewati jalan R Agil Kusumadya dari Selatan ke Utara, belum lama ini. (ANDIKA TRISNA SAPUTRA/RADAR KUDUS)

KUDUS — Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kudus terancam terganggu akibat kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.


Advertisement

Pemangkasan TKD untuk Kudus mencapai Rp357 miliar, sehingga berpotensi menghambat sejumlah proyek skala besar yang sudah direncanakan.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, Harry Wibowo, mengungkapkan dua pembangunan besar yang kemungkinan tertunda yakni peningkatan Jalan R Agil Kusumadya dan pembangunan Jembatan Merah di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo.

Kedua proyek ini terancam gagal lantaran dana alokasi khusus (DAK) untuk PUPR hilang dari nomenklatur anggaran akibat kebijakan penyesuaian TKD.

Advertisement

“Dana alokasi khusus hilang, sehingga otomatis dua proyek itu terdampak. Padahal Jalan R Agil sudah kita siapkan anggaran Rp12 miliar dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2025,” jelas Harry, belum lama ini.

Menurutnya, kebijakan pusat ini juga membuat PUPR Kudus harus bersiap menghadapi potensi pemangkasan anggaran hingga 50 persen.

Informasi yang diterima, DBHCHT untuk Kudus diprediksi berkurang separuh pada tahun depan.

Advertisement

“Kalau DBHCHT dipotong 50 persen, maka anggaran di PUPR juga bisa terpangkas separuh atau lebih, tergantung penyesuaian dengan OPD lainnya,” tambahnya.

Harry menegaskan, kondisi tersebut membuat pembangunan skala besar terancam gagal terlaksana.

Proyek yang kemungkinan bisa berjalan hanyalah pemeliharaan rutin dan perawatan jalan.

Sedangkan proyek vital seperti perbaikan Jalan R Agil dan pembangunan Jembatan Merah, sangat bergantung pada mekanisme Inpres Jalan Daerah (IJD).

“Kalau inpres tidak disetujui, kita akan berupaya menggandeng CSR, terutama perusahaan rokok, untuk ikut memperbaiki jalan di sekitar lokasi perusahaan mereka,” ungkapnya.

Upaya melibatkan CSR, lanjut Harry, diharapkan bisa meringankan beban anggaran daerah, khususnya untuk perbaikan infrastruktur yang sudah mendesak.

Skema ini menurutnya menjadi salah satu opsi alternatif agar pembangunan tidak terhenti total.

Terpisah, Ketua DPRD Kudus, Masan, menyampaikan bahwa pemangkasan TKD ini harus segera direspons dengan penataan ulang Rancangan APBD 2026.

Ia menilai penurunan dana yang sangat signifikan menuntut pemerintah daerah membuat skala prioritas pembangunan.

“Nanti kita tata ulang, karena penurunan dana ini sangat besar. Kita perlu membuat skala prioritas, mana yang bisa diefisiensi dan mana yang tetap harus berjalan,” tegas Masan. (dik)

Advertisement

Artikel Terkait

PUPR Prioritaskan Tambal Jalan Rusak

PUPR Prioritaskan Tambal Jalan Rusak

Berdasarkan data PUPR, tingkat kemantapan jalan di Kudus mencapai sekitar 92 persen.

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus Berjalan Rutin, Peremajaan Pohon Jadi Perhatian

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus Berjalan Rutin, Peremajaan Pohon Jadi Perhatian

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus dilakukan oleh satu petugas khusus yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dan merawat area makam setiap hari.

18 Perguruan Tinggi Hadiri Kongres IMABSII IX, UMK Jadi Ruang Pertemuan Mahasiswa PBSI

18 Perguruan Tinggi Hadiri Kongres IMABSII IX, UMK Jadi Ruang Pertemuan Mahasiswa PBSI

Sebanyak 18 perguruan tinggi mengikuti Kongres IMABSII IX di UMK untuk memperkuat solidaritas dan kolaborasi mahasiswa PBSI.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer