Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kudus Rampungkan Raperda Pengarusutamaan Gender

A
FOTO: Ketua Pansus II, Sayyid Yunanta saat memberikan keterangan usai rapat Pansus II di Aula Gedung DPRD Kudus, Rabu (17/9). (ANDIKA TRISNA SAPUTRA/RADAR KUDUS)
FOTO: Ketua Pansus II, Sayyid Yunanta saat memberikan keterangan usai rapat Pansus II di Aula Gedung DPRD Kudus, Rabu (17/9). (ANDIKA TRISNA SAPUTRA/RADAR KUDUS)

KUDUS – Upaya pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Kudus segera memiliki payung hukum yang lebih kuat.


Advertisement

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kudus tengah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PUG.

Ketua Pansus II, Sayyid Yunanta, menyebut aturan ini tidak hanya mempertegas kesetaraan gender, tetapi juga memastikan kebijakan daerah berbasis data yang akurat.

Advertisement

Sayyid menekankan, salah satu persoalan krusial adalah data yang masih tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Agar PUG berjalan optimal, Kudus perlu memiliki sistem data terpadu.

“Ke depan, analisis gender kuantitatif maupun kualitatif bisa lebih mudah diakses untuk kebijakan dan penganggaran,” ujarnya. 

Advertisement

Ia menambahkan, rancangan perda ini sudah disederhanakan bahasanya tanpa mengurangi substansi, sekaligus menekankan peran Dinas Kominfo sebagai pengelola basis data sesuai program Kudus Satu Data.

Selain fokus pada kesetaraan gender, DPRD juga menampung aspirasi agar perda mengakomodasi kelompok rentan.

Meski begitu, menurut Sayyid, isu-isu spesifik lebih tepat diturunkan dalam regulasi lanjutan.

“Salah satu usulan yang muncul adalah perda ketahanan keluarga. Ini penting melihat tingginya angka perceraian dan masalah keluarga di Kudus,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan PUG, kelembagaan pendukung akan dibentuk mulai dari pokja, tim teknis, hingga perwakilan di tiap OPD.

Mekanisme ini juga diharapkan melibatkan universitas, lembaga masyarakat, dan mitra eksternal agar PUG tidak berhenti pada konsep.

“Kerja sama lintas sektor menjadi kunci,” tegas Sayyid.

Ia menambahkan, prinsip kesetaraan gender sejatinya telah berjalan di Kudus, namun perda ini akan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi.

Dengan adanya regulasi, setiap OPD wajib menyiapkan program responsif gender, seperti pelatihan ekonomi untuk perempuan, penguatan kapasitas, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Perda ini akan mengikat semua lini dan diharapkan membawa dampak nyata pada kesejahteraan, baik perempuan maupun laki-laki dari semua kalangan,” katanya. (dik)

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kudus Targetkan Pembahasan RAPBD 2027 Rampung Sebelum Akhir November

DPRD Kudus Targetkan Pembahasan RAPBD 2027 Rampung Sebelum Akhir November

DPRD Kabupaten Kudus menargetkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dapat diselesaikan sebelum November 2026 berakhir.

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

PKB Kenang Fathan Subchi sebagai Sosok “Mr No Problem”, Selalu Siap Membantu

PKB Kenang Fathan Subchi sebagai Sosok “Mr No Problem”, Selalu Siap Membantu

Wakil Ketua DPRD Kudus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mukhasiron mengenang Fathan sebagai pribadi yang sederhana, tekun bekerja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer