Dukcapil Kudus Pacu Transformasi Layanan Publik Menuju Birokrasi Bersih dan Melayani

KUDUS – Komitmen reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terus bergerak maju.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kudus menjadi salah satu instansi yang paling progresif dalam membangun Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Setelah sukses meraih status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2020, kini Dukcapil Kudus menargetkan standar yang lebih tinggi: birokrasi yang bersih, profesional, dan pelayanan publik yang prima.
Pembangunan Zona Integritas ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas di Instansi Pemerintah.
Semangat perbaikan ini juga selaras dengan Misi ke-6 Bupati Kudus, Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, ST., MT., bersama Wakil Bupati Bellinda Putri Sabrina Birton, S.Ked, yakni terwujudnya tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional.
Langkah Strategis dan Inovasi Pelayanan
Dinas Dukcapil Kudus telah menempuh berbagai strategi untuk memperkuat manajemen tata kelola, mulai dari penataan sistem kerja, peningkatan kompetensi SDM, penguatan pengawasan, hingga penerapan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh.
Salah satu wujud konkret pelayanan publik yang berkualitas adalah:
-
Penerbitan dokumen kependudukan secara GRATIS, tanpa biaya apapun.
-
Layanan cepat maksimal 1x24 jam di seluruh kanal pelayanan: Dinas Dukcapil, 9 kecamatan, Mall Pelayanan Publik (MPP), serta layanan di tingkat desa melalui inovasi Kios PAKDE, yang melibatkan 132 Petugas Register Desa/Kelurahan.
-
Pelayanan jemput bola untuk penduduk rentan (penyandang disabilitas, warga sakit, lansia).
-
Layanan ekstra waktu (extratime) di luar jam dan hari kerja.
-
Aplikasi online PAK SEMMOK, serta layanan dokumen terintegrasi dari 2in1 hingga 7in1.
-
Layanan Delivery Order, yang mengantarkan dokumen langsung ke rumah warga tanpa biaya.
Tak hanya itu, masyarakat juga dapat mencetak sendiri dokumen kependudukan non-KTP dan non-KIA melalui email aktif dan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) kapan pun, bahkan di luar jam kerja.
Capaian Nyata di Tahun 2024 dan 2025
Transformasi yang dijalankan membuahkan hasil signifikan. Hingga April 2025, capaian kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Kudus menunjukkan tren positif:
-
KTP-el: 99,98% (melampaui target nasional 99,40%)
-
Kartu Identitas Anak (KIA): 81,85% (melampaui target nasional 60%)
-
Akta Kelahiran usia 0–18 tahun: 99,97%
-
Akta Kematian: 100%
-
Akta Perkawinan: 79,52%
-
Akta Perceraian: 70,98%
Capaian luar biasa ini juga dibuktikan dengan predikat “Pelayanan Prima” dari Kementerian PANRB dalam ajang Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) 2024.
Selain itu, nilai SAKIP 2024 Dinas Dukcapil Kudus mencapai predikat A (Memuaskan), melampaui target nasional yang hanya B (Baik).
Bupati Larang Gratifikasi, Masyarakat Diimbau Aktif dan Mandiri
Bupati Kudus juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 700.1/1120/2025 yang secara tegas melarang segala bentuk praktik suap, pungutan liar, pemerasan, dan gratifikasi dalam pengurusan dokumen publik di sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.
Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa calo dan memanfaatkan semua kanal resmi yang telah disediakan, baik layanan langsung maupun daring.
Pemutakhiran data secara aktif atas peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah domisili, perubahan status, hingga perkawinan atau perceraian menjadi kunci penting dalam menjaga akurasi dan validitas data kependudukan.
Zona Integritas, Pilar Reformasi Layanan Publik
Pembangunan Zona Integritas dari WBK menuju WBBM bukan hanya sebatas status administratif.
Ini adalah transformasi mendasar yang mendorong budaya kerja berbasis integritas, pelayanan publik berbasis hak warga negara, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Dengan capaian dan inovasi yang terus dikembangkan, Dinas Dukcapil Kudus menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar jargon, melainkan kerja nyata yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.



