Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dukcapil Kudus Pacu Transformasi Layanan Publik Menuju Birokrasi Bersih dan Melayani

R
DINAS DUKCAPIL KABUPATEN KUDUS
DINAS DUKCAPIL KABUPATEN KUDUS

KUDUS – Komitmen reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terus bergerak maju.


Advertisement

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kudus menjadi salah satu instansi yang paling progresif dalam membangun Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Setelah sukses meraih status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2020, kini Dukcapil Kudus menargetkan standar yang lebih tinggi: birokrasi yang bersih, profesional, dan pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas di Instansi Pemerintah.

Advertisement

Semangat perbaikan ini juga selaras dengan Misi ke-6 Bupati Kudus, Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, ST., MT., bersama Wakil Bupati Bellinda Putri Sabrina Birton, S.Ked, yakni terwujudnya tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional.

Langkah Strategis dan Inovasi Pelayanan

Dinas Dukcapil Kudus telah menempuh berbagai strategi untuk memperkuat manajemen tata kelola, mulai dari penataan sistem kerja, peningkatan kompetensi SDM, penguatan pengawasan, hingga penerapan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh.

Salah satu wujud konkret pelayanan publik yang berkualitas adalah:

  • Penerbitan dokumen kependudukan secara GRATIS, tanpa biaya apapun.

  • Layanan cepat maksimal 1x24 jam di seluruh kanal pelayanan: Dinas Dukcapil, 9 kecamatan, Mall Pelayanan Publik (MPP), serta layanan di tingkat desa melalui inovasi Kios PAKDE, yang melibatkan 132 Petugas Register Desa/Kelurahan.

  • Pelayanan jemput bola untuk penduduk rentan (penyandang disabilitas, warga sakit, lansia).

  • Layanan ekstra waktu (extratime) di luar jam dan hari kerja.

  • Aplikasi online PAK SEMMOK, serta layanan dokumen terintegrasi dari 2in1 hingga 7in1.

  • Layanan Delivery Order, yang mengantarkan dokumen langsung ke rumah warga tanpa biaya.

Tak hanya itu, masyarakat juga dapat mencetak sendiri dokumen kependudukan non-KTP dan non-KIA melalui email aktif dan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) kapan pun, bahkan di luar jam kerja.

Capaian Nyata di Tahun 2024 dan 2025

Transformasi yang dijalankan membuahkan hasil signifikan. Hingga April 2025, capaian kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Kudus menunjukkan tren positif:

  • KTP-el: 99,98% (melampaui target nasional 99,40%)

  • Kartu Identitas Anak (KIA): 81,85% (melampaui target nasional 60%)

  • Akta Kelahiran usia 0–18 tahun: 99,97%

  • Akta Kematian: 100%

  • Akta Perkawinan: 79,52%

  • Akta Perceraian: 70,98%

Capaian luar biasa ini juga dibuktikan dengan predikat “Pelayanan Prima” dari Kementerian PANRB dalam ajang Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) 2024.

Selain itu, nilai SAKIP 2024 Dinas Dukcapil Kudus mencapai predikat A (Memuaskan), melampaui target nasional yang hanya B (Baik).

Bupati Larang Gratifikasi, Masyarakat Diimbau Aktif dan Mandiri

Bupati Kudus juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 700.1/1120/2025 yang secara tegas melarang segala bentuk praktik suap, pungutan liar, pemerasan, dan gratifikasi dalam pengurusan dokumen publik di sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.

Advertisement

Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa calo dan memanfaatkan semua kanal resmi yang telah disediakan, baik layanan langsung maupun daring.

Pemutakhiran data secara aktif atas peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah domisili, perubahan status, hingga perkawinan atau perceraian menjadi kunci penting dalam menjaga akurasi dan validitas data kependudukan.

Zona Integritas, Pilar Reformasi Layanan Publik

Pembangunan Zona Integritas dari WBK menuju WBBM bukan hanya sebatas status administratif.

Ini adalah transformasi mendasar yang mendorong budaya kerja berbasis integritas, pelayanan publik berbasis hak warga negara, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

Dengan capaian dan inovasi yang terus dikembangkan, Dinas Dukcapil Kudus menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar jargon, melainkan kerja nyata yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Advertisement

Artikel Terkait

Ada 461 Penghayat di Kudus, Bupati Sam’ani Tekankan Pentingnya Adminduk

Ada 461 Penghayat di Kudus, Bupati Sam’ani Tekankan Pentingnya Adminduk

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengimbau penghayat kepercayaan melengkapi adminduk. Kelengkapan dokumen dinilai penting agar mereka mendapat akses pelayanan publik dan jaminan sosial sesuai hak sebagai warga negara.

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Pemkab Kudus berhasil menempati posisi lima besar dalam penilaian Indeks Monitoring Center for Prevention (MCSP) 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer