THR dan BHR Ojol Masih Digantung, Pengemudi: 'Yang Penting Harian Lancar!'

KUDUS – Nasib Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) masih belum jelas.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan surat edaran resmi terkait pembayaran THR dan BHR untuk para pekerja di sektor transportasi online.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnaker Perinkop UKM) Kudus, Agus Juanto, mengaku masih menunggu kepastian dari Kementerian Ketenagakerjaan.
“Kami masih menunggu surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan.
Informasinya, hari ini baru ada surat edaran. Ketentuan THR sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, yang mewajibkan perusahaan membayar THR maksimal tujuh hari sebelum hari raya,” jelas Agus, Kamis (13/3).
Monitoring Perusahaan Rawan THR
Disnaker Kudus berencana melakukan monitoring ke beberapa perusahaan yang dianggap rawan dalam pelaksanaan pembayaran THR.
“Kami sudah mengirim surat ke perusahaan-perusahaan terkait. Mulai 18 Maret, kami akan melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan yang berpotensi bermasalah,” tambah Agus.
Secara umum, Agus menilai perusahaan di Kudus cukup patuh dalam membayar THR. Namun, beberapa kasus keterlambatan masih terjadi, terutama pada perusahaan cabang.
“Masalah biasanya muncul di perusahaan cabang, seperti SPG di mal yang statusnya bukan karyawan langsung dari mal tersebut.
Kami akan meminta pihak mal untuk memastikan hak para pekerja terpenuhi,” ujarnya.
Posko Pengaduan THR
Untuk memastikan hak pekerja terpenuhi, Disnaker Kudus juga akan membuka posko pengaduan THR.
Posko ini dapat diakses secara langsung di kantor Disnaker maupun melalui media sosial.
Perusahaan yang tidak membayar THR sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pembatasan usaha.
Harapan Pengemudi Ojol
Di sisi lain, para pengemudi ojol tampaknya tidak terlalu bergantung pada BHR.
Ahmad Shofii, pengemudi ojol asal Desa Besito, Kecamatan Gebog, mengaku bahwa BHR hanya menjadi bonus tambahan, bukan sumber pendapatan utama.
“Yang penting harian lancar. BHR ini hanya sekitar 20 persen dari pendapatan rata-rata tiap bulan. Dari aplikasi, infonya akan diberikan sebelum Lebaran,” ujar Shofii.
Shofii, yang telah menjadi pengemudi ojol sejak 2017, menganggap BHR sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.
Meski demikian, ia berharap pencairannya tepat waktu agar bisa dimanfaatkan dengan baik. “Kalau bisa cair tepat waktu, itu sudah cukup membantu,” tambahnya.
Data Penunjang
Berdasarkan data Disnaker Kudus, tahun lalu sekitar 90% perusahaan di Kudus telah membayar THR tepat waktu. Namun, masih ada 10% perusahaan yang mengalami keterlambatan, terutama di sektor ritel dan jasa. Untuk tahun ini, Disnaker berkomitmen meningkatkan pengawasan agar semua perusahaan mematuhi aturan yang berlaku.
Harapan ke Depan
Agus berharap surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan segera terbit agar proses pembayaran THR dan BHR bisa berjalan lancar.
“Kami akan terus memantau dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, termasuk para pengemudi ojol,” pungkasnya.
Dengan langkah proaktif ini, diharapkan para pekerja, termasuk pengemudi ojol, bisa merayakan Lebaran dengan tenang tanpa khawatir tentang hak-hak mereka yang belum terpenuhi. (dik)
