Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

805 Keluarga di Kudus Sudah Lulus dari PKH! Ini Penyebab dan Dampaknya

I
Penulis: Indah Susanti❯

KLARIFIKASI: Kepala BKPSDM Putut Winarno di ruang kerjanya memberikan keterangan terkait lima peserta PPPK yang dibatalkan.
KLARIFIKASI: Kepala BKPSDM Putut Winarno di ruang kerjanya memberikan keterangan terkait lima peserta PPPK yang dibatalkan.


Advertisement

KUDUS – Sebanyak 805 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kudus resmi lulus dari kepesertaan program bantuan sosial ini pada tahun 2024.

Fenomena ini menandakan bahwa ratusan keluarga di Kudus mulai beranjak mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kudus, Putut Winarno, menjelaskan bahwa lulusan PKH ini berasal dari berbagai kecamatan dengan jumlah terbesar dari Kecamatan Jekulo sebanyak 216 keluarga.

Advertisement

Disusul Kecamatan Kota Kudus dengan 150 keluarga, serta Kecamatan Dawe dengan 148 keluarga. Kecamatan lainnya mencatat angka variatif antara 27 hingga 86 keluarga.

Mengapa Mereka Lulus dari PKH?

Menurut Putut, ada beberapa faktor utama yang membuat 805 keluarga ini tidak lagi menerima bantuan sosial PKH.

Advertisement

Salah satunya adalah perubahan komponen penerima di dalam keluarga. Misalnya, keluarga yang sebelumnya mendapatkan bantuan karena memiliki anak sekolah, kini tidak memenuhi syarat lagi karena anak-anak mereka sudah lulus.

Hal serupa juga terjadi pada keluarga yang dulu terdaftar karena memiliki ibu hamil atau balita, tetapi kini sudah tidak memiliki anggota keluarga dalam kategori tersebut.

Selain itu, ada juga yang lulus dari PKH karena kondisi ekonomi yang membaik. Beberapa keluarga berhasil meningkatkan taraf hidup mereka, baik melalui pekerjaan tetap maupun usaha mandiri.

"Ada penerima PKH yang mendapatkan bantuan usaha dari Kementerian Sosial melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)," jelas Putut.

Program ini bertujuan untuk membantu KPM PKH mengembangkan kewirausahaan dengan memberikan bantuan modal usaha.

Di Kudus sendiri, tercatat ada delapan keluarga penerima PKH yang mendapat bantuan dari program PENA.

Mereka memulai usaha di berbagai bidang, seperti kuliner, katering, penjualan roti dan kue, serta jajanan sekolah.

Dengan adanya usaha tersebut, mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial dan dapat menghidupi keluarga secara mandiri.

Bantuan PKH Digantikan Keluarga Miskin Lainnya

Dengan lulusnya 805 keluarga dari PKH, slot bantuan sosial kini dialokasikan untuk keluarga miskin lainnya yang masih membutuhkan.

Ini dilakukan agar lebih banyak warga kurang mampu di Kudus mendapatkan kesempatan untuk menerima bantuan dari pemerintah.

"Kepesertaan dalam program PKH maksimal hanya lima tahun. Ini untuk memastikan adanya pemerataan bagi keluarga miskin lainnya yang masih membutuhkan perlindungan sosial," tambahnya.

Hingga akhir 2024, jumlah peserta PKH di Kudus masih mencapai 23.550 keluarga yang tersebar di sembilan kecamatan.

Pemerintah daerah terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Dampak Positif dan Tantangan Ke Depan

Graduasi dari PKH menjadi sinyal positif bahwa program ini berhasil mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.

Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa mereka yang sudah lulus benar-benar bisa terus berkembang tanpa kembali ke garis kemiskinan.

Untuk itu, pemerintah daerah berencana terus mendukung eks-penerima PKH dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan. Harapannya, semakin banyak keluarga di Kudus yang bisa berdaya secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.(san)

Advertisement

Artikel Terkait

Eva Rataba Masuk Desil 4 Dengan Harta 16 Miliar, Anggota DPR Ini Tegaskan Tak Pernah Terima Bansos

Eva Rataba Masuk Desil 4 Dengan Harta 16 Miliar, Anggota DPR Ini Tegaskan Tak Pernah Terima Bansos

Nama anggota DPR Eva Rataba tercatat dalam Desil 4 DTSEN. Eva membantah pernah menerima PKH atau bansos dan meminta sumber serta proses pendataan ditelusuri karena dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Terindikasi Judol, 6.250 Warga Blora Dicabut Sebagai Penerima Bansos, Dinsos Blora Bantu Sanggah

Terindikasi Judol, 6.250 Warga Blora Dicabut Sebagai Penerima Bansos, Dinsos Blora Bantu Sanggah

Terindikasi judi online (judol), 6.250 warga Blora yang sebelumnya menerima bantuan sosial (bansos) dicabut. Mereka kini tak lagi mendapatkan bantuan meski sebenarnya membutuhkan.

Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT Juli 2026

Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT Juli 2026

Kementerian Sosial (Kemensos) mengimbau masyarakat untuk secara berkala memeriksa status kepesertaan bantuan sosial (bansos) alokasi Juli 2026 secara online.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer