Perjalanan Dinas Dipangkas, OPD Kudus Diminta Identifikasi Anggaran

KUDUS – Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memutuskan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Revlisianto Subekti, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini akan mengacu pada arahan yang tertuang dalam Inpres yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa sektor belanja yang akan mengalami pemangkasan signifikan di antaranya adalah anggaran perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan seperti rapat dan sosialisasi program di lingkungan OPD.
“Kami akan melakukan efisiensi sesuai dengan Inpres yang telah ditetapkan. Salah satu belanja terbesar berada pada perjalanan dinas dan alat tulis kantor.
Selain itu, beberapa kegiatan sosialisasi dan rapat-rapat OPD juga termasuk dalam daftar efisiensi,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, pihaknya telah mengirimkan surat kepada seluruh OPD agar segera melakukan identifikasi anggaran di masing-masing satuan kerja.
Hasil identifikasi tersebut nantinya akan dikirimkan kembali kepada Sekda untuk ditelaah lebih lanjut.
“Kami telah bersurat ke seluruh OPD agar mereka melakukan identifikasi anggaran secara mandiri.
Setelah itu, mereka harus mengirimkan hasilnya kepada kami untuk diproses lebih lanjut,” tambah Revli.
Hasil identifikasi dari masing-masing OPD nantinya akan dianalisis oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus.
Jika ditemukan bahwa pemangkasan yang dilakukan oleh OPD belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Inpres, maka BPPKAD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan melakukan penyesuaian lebih lanjut.
“Jika pemotongan anggaran dari OPD masih belum sesuai dengan arahan dalam Inpres, maka BPPKAD dan Bappeda akan menyesuaikannya agar kebijakan efisiensi ini bisa diterapkan secara optimal,” jelasnya.
Revli juga menekankan bahwa OPD di lingkungan Pemkab Kudus harus segera menyesuaikan anggaran mereka secepatnya.
Ia pun memberikan batas waktu bagi OPD untuk menyelesaikan pemangkasan anggaran sesuai dengan instruksi yang diberikan.
“Kami memberikan tenggat waktu hingga akhir bulan ini untuk seluruh OPD menyampaikan hasil identifikasi dan pemangkasan anggaran mereka,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai total besaran anggaran yang akan dipangkas, Revli mengaku bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap identifikasi sehingga belum bisa memberikan angka pasti terkait efisiensi yang akan dilakukan.
“Saat ini masih dalam tahap identifikasi, jadi kami belum bisa menghitung secara pasti berapa total anggaran yang akan dipangkas,” pungkasnya.
Dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran ini, diharapkan efisiensi keuangan daerah bisa lebih optimal dan alokasi anggaran dapat lebih difokuskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak serta bermanfaat bagi masyarakat luas. (gal)



