alexametrics
23.7 C
Kudus
Sunday, July 3, 2022

Sertifikasi 650 Aset Tanah Milik Pemkab Ditarget Rampung Akhir Tahun

KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus menarget sertifikat 650 aset tanah milik pemkab rampung akhir tahun ini. Itu menyusul sudah dianggarkannya dana sebesar Rp 789 Juta guna mengurus sertifikasi itu. Pengurusan itu realisasi dari program monitoring centre for prevention (mcp) KPK yang mewajibkan semua aset diurus sertifikatnya.

Bupati Kudus HM Hartopo menyebut sebagian aset tanah yang ditargetkan bersertifikay tahun ini memang sudah kelar. Namun masih tersisa 300 titik tanah yang belum beres. Dia pun berharap tahun ini semuanya kelar.

“Sebab ini menyangkut legalisasi aset pemkab. Jika clear bersertifikat maka statusnya jelas dan sah. Dan sudah barang tentu akan meminimalisasi persoalan,” ungkapnya usai upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) di Halaman Pendopo Kabupaten Kudus, kemarin (24/9).


Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono menambahkan Program sertifikasi aset pemkab tersebut tidak melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tetapi memakai anggaran dari APBD yang dialokaskan berkisar Rp789 juta.

Baca Juga :  DPRD Kudus Minta Pemkab Sigap Hadapi Hepatitis Misterius

Banyaknya sertifikat yang diurus menurutnya bukan berarti tanahnya luas. Tetapi karena satu ruas jalan bisa muncul belasan sertifikat. Misal, jalannya terdapat saluran sehingga sertifikatnya sendiri dengan ruas jalan berikutnya.

“Pengurusan sertifkat aset daerah ini karena adanya program monitoring centre for prevention (mcp) KPK yang mewajibkan semua aset diurus sertifikatnya,” imbuhnya.

Dengan pengurusan itu nantinya akan meminimalisasi adany kasus-kasus penyerobotan lahan milik pemkab. Sebab sudah bersertifikat dan jelas statusnya. Terutama lahan-lahan yang kosong dan kurang produktif yang rentan diklaim oknum dan pihak-pihak tertentu.

“Pemkab Kudus memang mengajukan sertifikasi untuk 650-an titik sehingga nantinya akan terbit 650 sertifikat, baik aset jalan maupun tanah pekarangan. Program serupa juga akan dilanjutkan pada 2022 dengan mengusulkan anggaran sebesar Rp300 jutaan. Pengurusan itu meliputi jalan dan hingga tanah,” katanya.

Eko memberikan estimasi dana hingga milyaran rupiah untuk bisa merealisasikan keinginan KPK tersebut. Sebab Pemkab Kudus sendiri dinilai banyak memiliki aset tanah yang belum bersertifikat. (lin)






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus menarget sertifikat 650 aset tanah milik pemkab rampung akhir tahun ini. Itu menyusul sudah dianggarkannya dana sebesar Rp 789 Juta guna mengurus sertifikasi itu. Pengurusan itu realisasi dari program monitoring centre for prevention (mcp) KPK yang mewajibkan semua aset diurus sertifikatnya.

Bupati Kudus HM Hartopo menyebut sebagian aset tanah yang ditargetkan bersertifikay tahun ini memang sudah kelar. Namun masih tersisa 300 titik tanah yang belum beres. Dia pun berharap tahun ini semuanya kelar.

“Sebab ini menyangkut legalisasi aset pemkab. Jika clear bersertifikat maka statusnya jelas dan sah. Dan sudah barang tentu akan meminimalisasi persoalan,” ungkapnya usai upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) di Halaman Pendopo Kabupaten Kudus, kemarin (24/9).

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono menambahkan Program sertifikasi aset pemkab tersebut tidak melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tetapi memakai anggaran dari APBD yang dialokaskan berkisar Rp789 juta.

Baca Juga :  Alhamdulillah… Jalan Pilang-Menden Akhirnya Dibeton

Banyaknya sertifikat yang diurus menurutnya bukan berarti tanahnya luas. Tetapi karena satu ruas jalan bisa muncul belasan sertifikat. Misal, jalannya terdapat saluran sehingga sertifikatnya sendiri dengan ruas jalan berikutnya.

“Pengurusan sertifkat aset daerah ini karena adanya program monitoring centre for prevention (mcp) KPK yang mewajibkan semua aset diurus sertifikatnya,” imbuhnya.

Dengan pengurusan itu nantinya akan meminimalisasi adany kasus-kasus penyerobotan lahan milik pemkab. Sebab sudah bersertifikat dan jelas statusnya. Terutama lahan-lahan yang kosong dan kurang produktif yang rentan diklaim oknum dan pihak-pihak tertentu.

“Pemkab Kudus memang mengajukan sertifikasi untuk 650-an titik sehingga nantinya akan terbit 650 sertifikat, baik aset jalan maupun tanah pekarangan. Program serupa juga akan dilanjutkan pada 2022 dengan mengusulkan anggaran sebesar Rp300 jutaan. Pengurusan itu meliputi jalan dan hingga tanah,” katanya.

Eko memberikan estimasi dana hingga milyaran rupiah untuk bisa merealisasikan keinginan KPK tersebut. Sebab Pemkab Kudus sendiri dinilai banyak memiliki aset tanah yang belum bersertifikat. (lin)






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/