alexametrics
30.8 C
Kudus
Saturday, May 14, 2022

Warga Kudus Kembali Gugat Hotel Sato, Minta Bangunan Dibongkar

KUDUS – Dua warga kembali menggugat The Sato Hotel/Hotel Beauty. Mereka atas nama Beny Djunaedi dan Benny Gunawan Ongkowidjojo. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kudus dan teregister dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2022/PN. Kds. Itu dilakukan untuk menempuh jalur hukum setelah rumah milik keduanya mengalami kerusakan yang diduga akibat pembangunan hotel itu.

Gugatan diwakili kuasa hukum warga yang terdiri dari tiga advokat yakni Dr. Budi Supriyatno, H. Agus Supriyanto, dan Elfan Mris Yuliarto. Budi Supriyanto menyebut, gugatan diajukan karena pihak hotel dianggap melakukan perbuatan melawan hokum. Sebab, secara sengaja melanggar peraturan Perundang-undangan tentang Bangunan Gedung dan juga melanggar Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 644/293/25.03/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

”Izin yang hanya lima lantai malah membangun enam lantai. Dampaknya, mengakibatkan beban bangunan gedung hotel berlebih. Sehingga terjadi amblesan tanah. Kondisi ini menyeret rumah milik rumah Beny Djunaedi dan Benny Gunawan Ongkowidjojo. Sebab, bangunan itu mepet rumah tanpa ada sekat,” terangnya.


Dampaknya bangunan rumah rusak, seperti sloof pondasi putus. Juga kolom dan betonnya retak hingga putus. Serta dinding rumah pecah-pecah. Hal ini dikhawatirkan menjadikan ancaman keselamatan bagi pemiliknya. Karena bukan tidak mungkin bangunan rumah tesebut roboh ketika tak mampu menahan beban bangunan hotel.

EKO SANTOSO/RADAR KUDUS

Sebelumnya pihak warga telah melakukan gugatan dua kali di PN Kudus. Gugatan pertama terdaftar dalam perkara Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN. Kds. Saat itu ada tiga warga yang menggugat. Yaitu Beny Djunaedi, Benny Gunawan, dan Wiwiek Kurniawa. Tetapi gugatan tak diterima. ”Padahal gugatan sudah memenuhi syarat formil, materiil, dan prosedural,” terangnya.

Gagal, warga kembali mengajukan gugatan secara terpisah. Beny Djunaedi mengajukan dan teregister dengan Nomor perkara 60/Pdt. G/2021/PN. Kds. Benny Gunawan Ongkowidjojo teregristasi di Pengadilan Negeri Kudus dengan Nomor 62/Pdt. G/2021/PN. Kds. Ternyata dalam putusan kedua gugatan warga tidak diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard). Dengan alasan kedua warga tidak beriktikad baik, karena tak mau damai akibat perbedaan pendapat.

Sementara Wiwiek Kurniawan yang mengajukan gugatan dan tergister di Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 63/Pdt. G/2021/PN. Kds menerima damai. Dalam mediasi, pemilik hotel Abed Nego Subagyo berjanji akan membangun rumah Wiwiek dengan kondisi lebih bagus.

Baca Juga :  PPSDS Pendowo Kudus Jadi Pionir Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

”Kesepakatan perdamaian pada 12 Januari 2022. Namun, faktanya sampai sekarang ini yang dilakukan hanya memperbaiki bagian yang pecah-pecah. Perbaikan hanya tambal sulam,” terangnya.

Agus Supriyanto menambahkan, keputusan pihak majelis di PN Kudus yang tidak melanjutkan persidangan dua gugatan warga akibat tak tercapainya mediasi adalah keputusan kontroversi. Hal ini dianggap menabrak hukum dan aturan perundang-undangan. Sebab, meski tak ada kesepakatan dalam mediasi, harusnya majelis tetap memeriksa pokok perkara.

”Mediasi diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang kedudukannya di bawah undang-undang. Seharusnya kalau ada perbedaan pendapat dan tidak menemui penyelesaian harusnya pokok perkara diperiksa. Karena pokok perkara ditaur dalam HIR (herzien inlandsch reglement) setingkat undang-undang. Sehingga putusan tersebut jelas menjadi cermin perma di bawah undang-undang dapat mengalahkan undang-undang. Ini suatu teori hukum baru yang tidak logis,” ungkapnya.

Selain kembali menggugat di PN Kudus, kedua warga tersebut juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang teregister dengan Nomor: 25/G/PTUN/SM. Yakni agar bupati Kudus mencabut Surat Keputusan Nomor: 644/293/25.03/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal (7/6/2017) atau IMB Hotel Beauty atau The Sato Hotel. Sebab, dianggap pihak hotel membangun dengan melanggar ketentuan.

”Sementara untuk gugatan di Pengadilan Negeri Kudus, kami menuntut pemilik hotel mengganti kerugian materiil yang diderita klien kami, akibat kerusakan rumah. Jumlah kerugian sudah dihitung tim ahli. Selain itu, tuntutan lain, agar Pemkab Kudus membongkar bangunan hotel yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Gedung,” jelasnya.

Pihaknya juga menyesalkan, sebab sejauh ini di tengah polemik dan relitas bahwa bangunan hotel melanggar IMB, pihak hotel justru sudah membuka layanan. ”Seharusnya pemerintah daerah juga melakukan tindakan administrasi dan tindakan faktual secara tegas, dengan mencabut IMB dan membongkar gedung sebagai bentuk kewibawaan negara,” katanya.

Dia juga menilai gugatan yang diajukan berkali-kali oleh Beny Djunaedi dan Benny Gunawan Ongkowidjojo sebagai masyarakat pencari keadilan seharusnya dilindungi hokum. Juga diproses secara benar. Demi tercapainya keadilan di negara hukum. (tos/lin)






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Dua warga kembali menggugat The Sato Hotel/Hotel Beauty. Mereka atas nama Beny Djunaedi dan Benny Gunawan Ongkowidjojo. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kudus dan teregister dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2022/PN. Kds. Itu dilakukan untuk menempuh jalur hukum setelah rumah milik keduanya mengalami kerusakan yang diduga akibat pembangunan hotel itu.

Gugatan diwakili kuasa hukum warga yang terdiri dari tiga advokat yakni Dr. Budi Supriyatno, H. Agus Supriyanto, dan Elfan Mris Yuliarto. Budi Supriyanto menyebut, gugatan diajukan karena pihak hotel dianggap melakukan perbuatan melawan hokum. Sebab, secara sengaja melanggar peraturan Perundang-undangan tentang Bangunan Gedung dan juga melanggar Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 644/293/25.03/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

”Izin yang hanya lima lantai malah membangun enam lantai. Dampaknya, mengakibatkan beban bangunan gedung hotel berlebih. Sehingga terjadi amblesan tanah. Kondisi ini menyeret rumah milik rumah Beny Djunaedi dan Benny Gunawan Ongkowidjojo. Sebab, bangunan itu mepet rumah tanpa ada sekat,” terangnya.

Dampaknya bangunan rumah rusak, seperti sloof pondasi putus. Juga kolom dan betonnya retak hingga putus. Serta dinding rumah pecah-pecah. Hal ini dikhawatirkan menjadikan ancaman keselamatan bagi pemiliknya. Karena bukan tidak mungkin bangunan rumah tesebut roboh ketika tak mampu menahan beban bangunan hotel.

EKO SANTOSO/RADAR KUDUS

Sebelumnya pihak warga telah melakukan gugatan dua kali di PN Kudus. Gugatan pertama terdaftar dalam perkara Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN. Kds. Saat itu ada tiga warga yang menggugat. Yaitu Beny Djunaedi, Benny Gunawan, dan Wiwiek Kurniawa. Tetapi gugatan tak diterima. ”Padahal gugatan sudah memenuhi syarat formil, materiil, dan prosedural,” terangnya.

Gagal, warga kembali mengajukan gugatan secara terpisah. Beny Djunaedi mengajukan dan teregister dengan Nomor perkara 60/Pdt. G/2021/PN. Kds. Benny Gunawan Ongkowidjojo teregristasi di Pengadilan Negeri Kudus dengan Nomor 62/Pdt. G/2021/PN. Kds. Ternyata dalam putusan kedua gugatan warga tidak diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard). Dengan alasan kedua warga tidak beriktikad baik, karena tak mau damai akibat perbedaan pendapat.

Sementara Wiwiek Kurniawan yang mengajukan gugatan dan tergister di Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 63/Pdt. G/2021/PN. Kds menerima damai. Dalam mediasi, pemilik hotel Abed Nego Subagyo berjanji akan membangun rumah Wiwiek dengan kondisi lebih bagus.

Baca Juga :  PPSDS Pendowo Kudus Jadi Pionir Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

”Kesepakatan perdamaian pada 12 Januari 2022. Namun, faktanya sampai sekarang ini yang dilakukan hanya memperbaiki bagian yang pecah-pecah. Perbaikan hanya tambal sulam,” terangnya.

Agus Supriyanto menambahkan, keputusan pihak majelis di PN Kudus yang tidak melanjutkan persidangan dua gugatan warga akibat tak tercapainya mediasi adalah keputusan kontroversi. Hal ini dianggap menabrak hukum dan aturan perundang-undangan. Sebab, meski tak ada kesepakatan dalam mediasi, harusnya majelis tetap memeriksa pokok perkara.

”Mediasi diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang kedudukannya di bawah undang-undang. Seharusnya kalau ada perbedaan pendapat dan tidak menemui penyelesaian harusnya pokok perkara diperiksa. Karena pokok perkara ditaur dalam HIR (herzien inlandsch reglement) setingkat undang-undang. Sehingga putusan tersebut jelas menjadi cermin perma di bawah undang-undang dapat mengalahkan undang-undang. Ini suatu teori hukum baru yang tidak logis,” ungkapnya.

Selain kembali menggugat di PN Kudus, kedua warga tersebut juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang teregister dengan Nomor: 25/G/PTUN/SM. Yakni agar bupati Kudus mencabut Surat Keputusan Nomor: 644/293/25.03/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal (7/6/2017) atau IMB Hotel Beauty atau The Sato Hotel. Sebab, dianggap pihak hotel membangun dengan melanggar ketentuan.

”Sementara untuk gugatan di Pengadilan Negeri Kudus, kami menuntut pemilik hotel mengganti kerugian materiil yang diderita klien kami, akibat kerusakan rumah. Jumlah kerugian sudah dihitung tim ahli. Selain itu, tuntutan lain, agar Pemkab Kudus membongkar bangunan hotel yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Gedung,” jelasnya.

Pihaknya juga menyesalkan, sebab sejauh ini di tengah polemik dan relitas bahwa bangunan hotel melanggar IMB, pihak hotel justru sudah membuka layanan. ”Seharusnya pemerintah daerah juga melakukan tindakan administrasi dan tindakan faktual secara tegas, dengan mencabut IMB dan membongkar gedung sebagai bentuk kewibawaan negara,” katanya.

Dia juga menilai gugatan yang diajukan berkali-kali oleh Beny Djunaedi dan Benny Gunawan Ongkowidjojo sebagai masyarakat pencari keadilan seharusnya dilindungi hokum. Juga diproses secara benar. Demi tercapainya keadilan di negara hukum. (tos/lin)






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/