Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sinergi BPJS Kesehatan dan Kepolisian dalam Perpol 6 Tahun 2023

A
Penulis: Abdul Rokhim❯

URUS SKCK: Salah seorang warga tengah mengurus SKCK baru-baru ini.
URUS SKCK: Salah seorang warga tengah mengurus SKCK baru-baru ini.



KUDUS
- BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui implementasi Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).


Advertisement

Perpol Nomor 6 Tahun 2023 ini mensyaratkan bahwa pemohon SKCK harus menyertakan tanda bukti status kepesertaan aktif dalam Program JKN sebagaimana Pasal 4 huruf g.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan Cabang Kudus melakukan pendampingan melalui kegiatan BPJS Keliling di beberapa wilayah seperti Polsek Kota Kudus, Polres Kabupaten Grobogan dan Polres Kabupaten Jepara selama tujuh hari mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus 2024 di hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Pelaksanaan Perpol 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia mempunyai jaminan kesehatan yang layak karena Program JKN sendiri telah terbukti mempunyai manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Advertisement

Selain untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia terjamin kesehatannya, implementasi Perpol 6 Tahun 2023 sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Presiden meminta 30 kementerian atau lembaga untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program JKN.

Petugas SKCK Polsek Kudus, Briptu Ajenda Ikra Laksana menyambut baik adanya sinergi yang dilaksanakan antara BPJS Kesehatan Cabang Kudus dengan Pihak Polsek Kudus.

“Menurut saya kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, karena hampir semua pemohon SKCK juga sudah terdaftar kepesertaannya di Program JKN. Selain itu kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemohon SKCK kesehatannya sudah terjamin,” tutur Briptu Ajenda.

Advertisement

Briptu Ajenda menjelaskan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui kebijakan ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih massif.

“Untuk keluhan selama ini belum ada ya, paling keluhannya hanya sebatas masyarakat belum banyak yang mengetahui terkait kebijakan baru ini. Jadi masih perlu sosialisasi lebih massif,” jelas Briptu Ajenda.

Selain itu, Briptu Ajenda juga menyampaikan harapan dan pesannya terkait implementasi Perpol 6 Tahun 2023.

“Harapannya kolaborasi antara BPJS Kesehatan Cabang Kudus dan Pihak Kepolisian dapat berjalan dengan baik, serta implementasi kebijakan ini juga dapat berjalan dengan lancar, karena Program JKN ini sangat bermanfaat bagi masyarakat agar terjamin pelayanan kesehatannya,” tutup Briptu Ajenda.

Salah satu pemohon SKCK yang kepesertaan Program JKN-nya berstatus non aktif, Nur Widyanto (30) juga turut menjelaskan terkait keperluannya membuat SKCK.

“Saya membuat SKCK untuk keperluan melamar pekerjaan. Sebelumnya, saya sempat aktif kepesertaannya karena ditanggung perusahaan saat saya bekerja. Tetapi karena saat ini saya sudah resign, jadi kepesertaan JKN saya non aktif,” jelas Nur.

Nur berterimakasih terkait adanya BPJS Keliling di Polsek Kota Kudus, karena BPJS Kesehatannya yang sempat non aktif dapat diaktifkan kembali tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.

“Saya senang karena ada BPJS Keliling di Polsek Kota Kudus karena saya langsung dapat mengaktifkan kepesertaan JKN saya tanpa harus datang ke Kantor BPJS Kesehatan. Sebelumnya kepesertaan saya di cek melalui WhatsApp Pandawa, setelah tahu bahwa saya non aktif, saya langsung diarahkan ke loket BPJS Keliling untuk pengaktifan kembali melalui pendaftaran peserta Mandiri,” lanjut Nur.

Nur mengaku tidak keberatan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Program JKN sebagai persyaratan penerbitan SKCK.

“Saya tidak keberatan sama sekali untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN saya, karena selain untuk jaminan pelayanan kesehatan, pelayanannya juga mudah. Saya hanya menyerahkan virtual account pembayaran iuran BPJS Kesehatan saya, kemudian dari pihak kepolisian menerbitkan SKCK milik saya.” tutup Nur. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat

INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat

Sejak awal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta.

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru dengan Memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru dengan Memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru, salah satunya dengan memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN.

BPJS Kesehatan Berikan Satya JKN Awards 2026, Apresiasi Pemda & Perusahaan Peduli Kesehatan Pekerja

BPJS Kesehatan Berikan Satya JKN Awards 2026, Apresiasi Pemda & Perusahaan Peduli Kesehatan Pekerja

BPJS Kesehatan memberikan Satya JKN Awards 2026 kepada 80 badan usaha dan 8 pemerintah daerah. Simak peran perusahaan dalam melindungi pekerja dan menjaga keberlanjutan Program JKN di Indonesia.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer