
KUDUS - BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui implementasi Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Perpol Nomor 6 Tahun 2023 ini mensyaratkan bahwa pemohon SKCK harus menyertakan tanda bukti status kepesertaan aktif dalam Program JKN sebagaimana Pasal 4 huruf g.
Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan Cabang Kudus melakukan pendampingan melalui kegiatan BPJS Keliling di beberapa wilayah seperti Polsek Kota Kudus, Polres Kabupaten Grobogan dan Polres Kabupaten Jepara selama tujuh hari mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus 2024 di hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.
Pelaksanaan Perpol 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia mempunyai jaminan kesehatan yang layak karena Program JKN sendiri telah terbukti mempunyai manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.
Selain untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia terjamin kesehatannya, implementasi Perpol 6 Tahun 2023 sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Presiden meminta 30 kementerian atau lembaga untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program JKN.
Petugas SKCK Polsek Kudus, Briptu Ajenda Ikra Laksana menyambut baik adanya sinergi yang dilaksanakan antara BPJS Kesehatan Cabang Kudus dengan Pihak Polsek Kudus.
“Menurut saya kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, karena hampir semua pemohon SKCK juga sudah terdaftar kepesertaannya di Program JKN. Selain itu kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemohon SKCK kesehatannya sudah terjamin,” tutur Briptu Ajenda.
Briptu Ajenda menjelaskan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui kebijakan ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih massif.
“Untuk keluhan selama ini belum ada ya, paling keluhannya hanya sebatas masyarakat belum banyak yang mengetahui terkait kebijakan baru ini. Jadi masih perlu sosialisasi lebih massif,” jelas Briptu Ajenda.
Selain itu, Briptu Ajenda juga menyampaikan harapan dan pesannya terkait implementasi Perpol 6 Tahun 2023.
“Harapannya kolaborasi antara BPJS Kesehatan Cabang Kudus dan Pihak Kepolisian dapat berjalan dengan baik, serta implementasi kebijakan ini juga dapat berjalan dengan lancar, karena Program JKN ini sangat bermanfaat bagi masyarakat agar terjamin pelayanan kesehatannya,” tutup Briptu Ajenda.
Salah satu pemohon SKCK yang kepesertaan Program JKN-nya berstatus non aktif, Nur Widyanto (30) juga turut menjelaskan terkait keperluannya membuat SKCK.
“Saya membuat SKCK untuk keperluan melamar pekerjaan. Sebelumnya, saya sempat aktif kepesertaannya karena ditanggung perusahaan saat saya bekerja. Tetapi karena saat ini saya sudah resign, jadi kepesertaan JKN saya non aktif,” jelas Nur.
Nur berterimakasih terkait adanya BPJS Keliling di Polsek Kota Kudus, karena BPJS Kesehatannya yang sempat non aktif dapat diaktifkan kembali tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.
“Saya senang karena ada BPJS Keliling di Polsek Kota Kudus karena saya langsung dapat mengaktifkan kepesertaan JKN saya tanpa harus datang ke Kantor BPJS Kesehatan. Sebelumnya kepesertaan saya di cek melalui WhatsApp Pandawa, setelah tahu bahwa saya non aktif, saya langsung diarahkan ke loket BPJS Keliling untuk pengaktifan kembali melalui pendaftaran peserta Mandiri,” lanjut Nur.
Nur mengaku tidak keberatan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Program JKN sebagai persyaratan penerbitan SKCK.
“Saya tidak keberatan sama sekali untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN saya, karena selain untuk jaminan pelayanan kesehatan, pelayanannya juga mudah. Saya hanya menyerahkan virtual account pembayaran iuran BPJS Kesehatan saya, kemudian dari pihak kepolisian menerbitkan SKCK milik saya.” tutup Nur. (*)



