
KUDUS – Bagi perokok yang hanya memiliki uang pas-pasan, kadang tak mampu membeli rokok satu bungkus.
Beli rokok ketengan (eceran) akhirnya menjadi pilihan.
Namun, sekarang muncul aturan yang melarang penjualan rokok eceran itu. Ini dimungkinkan agar anak-anak sulit membeli rokok.
Sebab, biasanya anak-anak di bawah umur tak punya cukup uang membeli rokok satu bungkus. Akhirnya membeli rokok eceran.
Menanggapi hal itu, pengusaha rokok golongan III di Kabupaten Kudus mengecam aturan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 28 Tahun 2024.
Aturan tersebut dianggap merugikan pengusaha rokok kecil dan membuat peredaran rokok ilegal kian masif.
Presiden Jokowi resmi meneken PP RI Nomor 28 Tahun 2024.
Dalam aturan tersebut, terdapat pelarangan penjualan rokok eceran per batang. Kecuali rokok elektrik.
Regulasi tentang larangan warga menjual rokok eceran batangan ini, dimuat pada PP Nomor 28 Tahun 2024 pada Pasal 434 Ayat 1 Huruf C.
Sutrishono, pemilik Perusahaan Rokok (PR) Radjan Nabadi mengaku, sangat keberatan atas regulasi tersebut.
Dia melihat pemerintah tidak adil dengan golongan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Sutris menerangkan, dampak buruk akan dialami para pengusaha rokok ketika regulasi itu dijalankan. Kerugian ini di antaranya akan masifnya beredarnya rokok ilegal. Otomatis akan menggerus pemasaran rokok resmi.
”Daya beli masyarakat menengah ke bawah sangat minim. Contohnya mereka punya uang Rp 10 ribu, biasanya untuk membeli rokok eceran dan sisanya untuk ngopi,” katanya.
Selain itu, aturan ini akan membuat celah rokok ilegal masuk ke masyarakat kian meluas. Rokok ilegal yang hargannya murah diminati masyarakat kelas menengah ke bawah.
Dampak lain yang dirasakan, industri rokok legal akan lesu. Dampak peredaraan rokok ilegal yang masif, membuat gelombang putus hubungan kerja (PHK) menanti di kalangan buruh rokok. Para pengusaha rokok akan menurunkan produksinya.
”Kondisi ini akan berakibat pada terpangkasnya pekerja rokok, karena rokok legal lesu,” ujarnya. (ulin)



