alexametrics
31.9 C
Kudus
Wednesday, May 18, 2022

RSUD Kudus Klaim Tak Ada Kebijakan Pemotongan Insentif Nakes

KUDUS – Direktur RSUD Loekmonohadi dr. Abdul Azis Achiar menjelaskan tak ada kebijakan potongan insentif tenaga kesehatan (nakes) dari direksi. Sebab honor dikirim dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) langsung ke rekening para nakes.

”Tidak ada kebijakan direksi untuk memotong insentif nakes. Sebab dari BPPKAD langsung ke rekening mereka (nakes, Red). Tanpa ada potongan atau pengurangan. Begitu mekanismenya. Dan kami sudah sesuai itu,” jelas Abdul Azis.

Diberitakan sebelumnya Polda Jawa Tengah (Jateng) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) memeriksa RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus Jumat (20/8). Ini terkait diduga pemotongan insentif nakes di rumah sakit pelat merah itu. Sejumlah pejabat juga ikut diperiksa.


Pihaknya mengklaim jika pemotongan insentif nakes di luar kebijakan manajemen.

Dokter Azis menyebut secara logika dan sistem, pemotongan insentif nakes sulit dilakukan. Sebab dana tersebut dari BPPKAD langsung ditransfer ke rekening nakes. Terlebih memang tidak ada hitam di atas putih dari pihak direksi terkait hal itu.

Sejauh ini sudah enam nakes diperiksa kepolisian.

Dari pemeriksaan internal terhadap enam nakes yang semula dipanggil kepolisian diakui Aziz memang ada iuran sukarela dari nakes. Tujuannya berbagi kepada nakes lain yang tidak mendapatkan insentif.

Sebab meski tidak dapat insentif, nakes punya risiko kerja yang sama. Seperti cleaning service, pramusaji, laundry, dan sebagainya.

”Intinya sebenarnya jika disebut kalimat memotong atau menyunat itu tidak tepat. Sebab itu iuran sukarela mereka. Itu pun di luar sepengetahuan direksi,” jelasnya.

Azis menambahkan meski hal tersebut bisa dikatakan keliru, tetapi ada niat baik untuk berbagi. Namun pihaknya tetap mendukung langkah kepolisian untuk pengusutan hal itu. Sebab tidak menampik kemungkinan adanya kesalahan penerapan, mekanisme, hingga kemungkinan adanya paksaan.

Baca Juga :  PAD Tinggi, Pasar Jepang Digadang Jadi Proyek Percontohan Desa Mandiri

”Untuk itu kami mendukung, menghormati, dan mendukung proses hukum yang berjalan dan berlaku itu. Sebab kami juga baru tahu jika itu ada,” imbuhnya.

Sementara dari pemeriksaan internal terhadap enam nakes yang dipanggil Polda, Azis menyebut besaran iuran sukarela dari nakes itu bervariasi. Tergantung dengan masing-masing kelompok.

”Persisnya tidak tahu. Cuma dari keterangan internal ada yang Rp 300 ribu – 500 ribu per nakes. Beda-beda tergantung ruang bangsal masing-masing. Sebab masing-masing ruang inisiatif sendiri. Dan itu ranah penyidik saya tidak tahu persis,” terangnya.

Tekait ke mana alur uang dan berapa jumlahnya secara keseluruhan, Azis mengaku tak tahu. Sebab pemeriksaan ke internal baru kepada enam nakes yang diperiksa. Dia juga tidak tahu dari uang iuran itu apakah terbagi merata kepada seluruh pegawai yang tidak mendapatkan insentif atau dipilih-pilih.

Bupati Kudus HM Hartopo menyebut pihaknya sempat kaget dengan adanya kabar itu. Ia pun segera meminta penjelasan ke Direktur RSUD Loekmonohadi. Dari penjelasan itu didapati jika adanya pemotongan itu inisiatif sendiri dari nakes.

”Semacam solidaritas nakes untuk teman-temannya yang tidak mendapatkan insentif. Sehingga yang dapat kemudian ditarik. Tapi itu di luar sepengetahuan direksi,” jelasnya.

Hartopo pun menilai sebenarnya itu inisiatif yang bagus. ”Ada sedikit uang untuk kemudian dibagi ke teman-teman yang gak dapat.  Namun berapa besarnya saya gak tahu,” tambahnya. (tos)

KUDUS – Direktur RSUD Loekmonohadi dr. Abdul Azis Achiar menjelaskan tak ada kebijakan potongan insentif tenaga kesehatan (nakes) dari direksi. Sebab honor dikirim dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) langsung ke rekening para nakes.

”Tidak ada kebijakan direksi untuk memotong insentif nakes. Sebab dari BPPKAD langsung ke rekening mereka (nakes, Red). Tanpa ada potongan atau pengurangan. Begitu mekanismenya. Dan kami sudah sesuai itu,” jelas Abdul Azis.

Diberitakan sebelumnya Polda Jawa Tengah (Jateng) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) memeriksa RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus Jumat (20/8). Ini terkait diduga pemotongan insentif nakes di rumah sakit pelat merah itu. Sejumlah pejabat juga ikut diperiksa.

Pihaknya mengklaim jika pemotongan insentif nakes di luar kebijakan manajemen.

Dokter Azis menyebut secara logika dan sistem, pemotongan insentif nakes sulit dilakukan. Sebab dana tersebut dari BPPKAD langsung ditransfer ke rekening nakes. Terlebih memang tidak ada hitam di atas putih dari pihak direksi terkait hal itu.

Sejauh ini sudah enam nakes diperiksa kepolisian.

Dari pemeriksaan internal terhadap enam nakes yang semula dipanggil kepolisian diakui Aziz memang ada iuran sukarela dari nakes. Tujuannya berbagi kepada nakes lain yang tidak mendapatkan insentif.

Sebab meski tidak dapat insentif, nakes punya risiko kerja yang sama. Seperti cleaning service, pramusaji, laundry, dan sebagainya.

”Intinya sebenarnya jika disebut kalimat memotong atau menyunat itu tidak tepat. Sebab itu iuran sukarela mereka. Itu pun di luar sepengetahuan direksi,” jelasnya.

Azis menambahkan meski hal tersebut bisa dikatakan keliru, tetapi ada niat baik untuk berbagi. Namun pihaknya tetap mendukung langkah kepolisian untuk pengusutan hal itu. Sebab tidak menampik kemungkinan adanya kesalahan penerapan, mekanisme, hingga kemungkinan adanya paksaan.

Baca Juga :  Digelar di Jakarta Dua Hari, Kudus Festival Jadi Ajang Promosi Potensi Kudus ke Kancah Nasional

”Untuk itu kami mendukung, menghormati, dan mendukung proses hukum yang berjalan dan berlaku itu. Sebab kami juga baru tahu jika itu ada,” imbuhnya.

Sementara dari pemeriksaan internal terhadap enam nakes yang dipanggil Polda, Azis menyebut besaran iuran sukarela dari nakes itu bervariasi. Tergantung dengan masing-masing kelompok.

”Persisnya tidak tahu. Cuma dari keterangan internal ada yang Rp 300 ribu – 500 ribu per nakes. Beda-beda tergantung ruang bangsal masing-masing. Sebab masing-masing ruang inisiatif sendiri. Dan itu ranah penyidik saya tidak tahu persis,” terangnya.

Tekait ke mana alur uang dan berapa jumlahnya secara keseluruhan, Azis mengaku tak tahu. Sebab pemeriksaan ke internal baru kepada enam nakes yang diperiksa. Dia juga tidak tahu dari uang iuran itu apakah terbagi merata kepada seluruh pegawai yang tidak mendapatkan insentif atau dipilih-pilih.

Bupati Kudus HM Hartopo menyebut pihaknya sempat kaget dengan adanya kabar itu. Ia pun segera meminta penjelasan ke Direktur RSUD Loekmonohadi. Dari penjelasan itu didapati jika adanya pemotongan itu inisiatif sendiri dari nakes.

”Semacam solidaritas nakes untuk teman-temannya yang tidak mendapatkan insentif. Sehingga yang dapat kemudian ditarik. Tapi itu di luar sepengetahuan direksi,” jelasnya.

Hartopo pun menilai sebenarnya itu inisiatif yang bagus. ”Ada sedikit uang untuk kemudian dibagi ke teman-teman yang gak dapat.  Namun berapa besarnya saya gak tahu,” tambahnya. (tos)

Most Read

Artikel Terbaru

/