alexametrics
25.5 C
Kudus
Tuesday, May 24, 2022

Wadul ke DPRD Kudus, Eksodus GAM Tagih Status Tanah yang Ditinggali

KUDUS – Eksodus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tinggal di Kecamatan Jekulo bingung lantaran status tanah yang ditinggali selama ini masih menjadi milik pemkab. Padahal, mereka sudah menempati sejak 2001 setelah pulang dari Aceh. Selain mereka juga aktif membayar pajak sejak 2006 hingga sekarang.

Untuk itu kemarin, eksodus GAM wadul ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Dewan pun akan berkoordinasi dengan dinas, pemerintah kecamatan, hingga ke Kemendagri atas permasalahan tersebut.

Tercatat, ada 12 kartu keluarga warga eksodus yang menempati tempat tinggalnya di atas tanah milik pemerintah daerah. Lokasinya berada di Desa Gondoharum. Mereka sudah menempati lokasi tersebut semenjak 200.


Koordinator Warga Sunardi menyebutkan, mereka kembali ke Kudus mengingat situasi di Aceh pada saat itu tidak aman. Kembalinya warga ke Kudus tidak mempunyai tempat tinggal.

Melihat kondisi itu, Pemkab Kudus mengupayakan lokasi tinggal bagi warga eksodus tersebut. Pemkab pun membeli tanah warga secara patungan.

“Tanah itu dibeli 12 warga eks transmigran yang dibantu perusahaan setempat dan Pemkab Kudus melalui APBD,” ungkapnya.

Secara simbolis, kata dia, bantuan pembangunan rumah kepada wakil bupati Kudus dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2003.

Baca Juga :  Blusukan ke Pasar Undaan, Anggota Koramil Ingatkan Prokes

Dia mengatakan, pemerintah daerah juga menyarankan agar tanah tersebut diikutsertakan program pemutihan pada 2005. Sertifikat didaftarkan secara kavling.

“Namun proses tersebut belum bisa terealisasi, karena saat dicek di Kantor Pertanahan Jekulo tidak terdata,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kepada DPRD Kudus bisa memperjuangkan status tanah yang telah ditempati selama bertahun-tahun itu. Pasalnya warga sudah membayarkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) semenjak 2006 hingga 2021.

Ketua DPRD Kudus Masan didampingi Ketua Komisi B Ali Muklisin menyatakan akan memfasilitasi status tanah tersebut. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BPPKAD) Kudus.

“Koodinasi kepada camat juga agar segera dicek lokasinya untuk mengetahui fakta di lapangan,” tambahnya.

Terpisah Kabid Aset BPPKAD Kabupaten Kudus M. Faiz Anwari menyatakan status tanah tersebut hingga kini masih milik Pemkab Kudus. Lebih lanjut pemerintah daerah akan memfasilitasi permasalahan tersebut sesuai regulasi yang berlaku. “Kami mencoba fasilitasi. Kalau lewat sistem hibah tidak bisa,” ungkapnya. (gal/mal)

KUDUS – Eksodus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tinggal di Kecamatan Jekulo bingung lantaran status tanah yang ditinggali selama ini masih menjadi milik pemkab. Padahal, mereka sudah menempati sejak 2001 setelah pulang dari Aceh. Selain mereka juga aktif membayar pajak sejak 2006 hingga sekarang.

Untuk itu kemarin, eksodus GAM wadul ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Dewan pun akan berkoordinasi dengan dinas, pemerintah kecamatan, hingga ke Kemendagri atas permasalahan tersebut.

Tercatat, ada 12 kartu keluarga warga eksodus yang menempati tempat tinggalnya di atas tanah milik pemerintah daerah. Lokasinya berada di Desa Gondoharum. Mereka sudah menempati lokasi tersebut semenjak 200.

Koordinator Warga Sunardi menyebutkan, mereka kembali ke Kudus mengingat situasi di Aceh pada saat itu tidak aman. Kembalinya warga ke Kudus tidak mempunyai tempat tinggal.

Melihat kondisi itu, Pemkab Kudus mengupayakan lokasi tinggal bagi warga eksodus tersebut. Pemkab pun membeli tanah warga secara patungan.

“Tanah itu dibeli 12 warga eks transmigran yang dibantu perusahaan setempat dan Pemkab Kudus melalui APBD,” ungkapnya.

Secara simbolis, kata dia, bantuan pembangunan rumah kepada wakil bupati Kudus dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2003.

Baca Juga :  Dianggap Langgar Perjanjian, Galian C di Jekulo Kudus Di-Stop Warga

Dia mengatakan, pemerintah daerah juga menyarankan agar tanah tersebut diikutsertakan program pemutihan pada 2005. Sertifikat didaftarkan secara kavling.

“Namun proses tersebut belum bisa terealisasi, karena saat dicek di Kantor Pertanahan Jekulo tidak terdata,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kepada DPRD Kudus bisa memperjuangkan status tanah yang telah ditempati selama bertahun-tahun itu. Pasalnya warga sudah membayarkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) semenjak 2006 hingga 2021.

Ketua DPRD Kudus Masan didampingi Ketua Komisi B Ali Muklisin menyatakan akan memfasilitasi status tanah tersebut. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BPPKAD) Kudus.

“Koodinasi kepada camat juga agar segera dicek lokasinya untuk mengetahui fakta di lapangan,” tambahnya.

Terpisah Kabid Aset BPPKAD Kabupaten Kudus M. Faiz Anwari menyatakan status tanah tersebut hingga kini masih milik Pemkab Kudus. Lebih lanjut pemerintah daerah akan memfasilitasi permasalahan tersebut sesuai regulasi yang berlaku. “Kami mencoba fasilitasi. Kalau lewat sistem hibah tidak bisa,” ungkapnya. (gal/mal)

Most Read

Artikel Terbaru

/