alexametrics
25 C
Kudus
Sunday, May 22, 2022

Eksodan GAM Tuntut Haknya, Dewan: Kami Fasilitasi

KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus memfasilitasi warga eksodan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tinggal di Kecamatan Jekulo yang berharap kepastian akan status tanahnya. Dewan akan berkoordinasi dengan dinas terkait, pemerintah kecamatan setempat, hingga ke Kemendagri.

Ada sebanyak 12 kepala keluarga (KK) warga eksodan yang menempati tempat tinggalnya di atas tanah milik pemerintah daerah. Lokasinya berada di Desa Gondoharum. Mereka sudah menempati lokasi tersebut semenjak 2001 silam. Sebelumnya warga tersebut melaksanakan transmigrasi ke Aceh.

Sunardi, koordinator warga menyebutkan, mereka kembali ke Kudus mengingat situasi di Aceh pada saat itu tidak aman. Kembalinya warga ke Kudus tidak mempunyai tempat tinggal.

gema dprd kudus
AUDIENSI: Ketua DPRD Kudus (tengah baju putih) memimpin audiensi dengan eksodan GAM di Kudus. (GALIH ERLAMBANG W/RADAR KUDUS)

Melihat kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Kudus mengupayakan lokasi tinggal bagi warga eksodan tersebut. Pemkab melakukan pembelian tanah warga secara patungan.

“Tanah itu dibeli 12 warga eks transmigran, juga dibantu oleh perusahaan setempat dan Pemkab Kudus melalui APBD,” ungkapnya.

Secara simbolis, kata dia bantuan pembangunan rumah kepada wakil bupati Kudus dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2003 silam.

Baca Juga :  Hadiri Misa Kamis Putih, Jamaah di Geraja Kudus Gunakan Scan Barcode

Dia menambahkan, pemerintah daerah juga menyarankan agar tanah tersebut diikut sertakan program pemutihan pada 2005 silam. Sertifikat didaftarkan secara kavling.

“Namun proses tersebut belum bisa terealisasi, karena saat dicek di Kantor Pertanahan Jekulo tidak terdata,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kepada DPRD Kudus, bisa memperjuangkan status tanah yang telah ditempati selama bertahun-tahun itu. Pasalnya warga sudah membayarkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) semenjak 2006 hingga 2021.

Ketua DPRD Kudus Masan didampingi oleh Ketua Komisi B Ali Muklisin menyatakan, akan memfasilitasi status tanah tersebut. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BPPKAD) Kudus.

“Koodinasi kepada camat juga, agar segera dicek lokasinya untuk mengetahui fakta di lapangan,” tambahnya.

Terpisah Kabid Aset BPPKAD Kabupaten Kudus M. Faiz Anwari menyatakan, status tanah tersebut hingga kini masih milik Pemkab Kudus. Lebih lanjut pemerintah daerah akan memfasilitasi permasalahan tersebut sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami mencoba fasilitasi, kalau lewat sistem hibah tidak bisa,” ungkapnya. (gal/lid/adv)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus memfasilitasi warga eksodan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tinggal di Kecamatan Jekulo yang berharap kepastian akan status tanahnya. Dewan akan berkoordinasi dengan dinas terkait, pemerintah kecamatan setempat, hingga ke Kemendagri.

Ada sebanyak 12 kepala keluarga (KK) warga eksodan yang menempati tempat tinggalnya di atas tanah milik pemerintah daerah. Lokasinya berada di Desa Gondoharum. Mereka sudah menempati lokasi tersebut semenjak 2001 silam. Sebelumnya warga tersebut melaksanakan transmigrasi ke Aceh.

Sunardi, koordinator warga menyebutkan, mereka kembali ke Kudus mengingat situasi di Aceh pada saat itu tidak aman. Kembalinya warga ke Kudus tidak mempunyai tempat tinggal.

gema dprd kudus
AUDIENSI: Ketua DPRD Kudus (tengah baju putih) memimpin audiensi dengan eksodan GAM di Kudus. (GALIH ERLAMBANG W/RADAR KUDUS)

Melihat kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Kudus mengupayakan lokasi tinggal bagi warga eksodan tersebut. Pemkab melakukan pembelian tanah warga secara patungan.

“Tanah itu dibeli 12 warga eks transmigran, juga dibantu oleh perusahaan setempat dan Pemkab Kudus melalui APBD,” ungkapnya.

Secara simbolis, kata dia bantuan pembangunan rumah kepada wakil bupati Kudus dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2003 silam.

Baca Juga :  @HOM Hotel Kudus Undi Kupon Bu Sasa, Hadiah Utama TV LED

Dia menambahkan, pemerintah daerah juga menyarankan agar tanah tersebut diikut sertakan program pemutihan pada 2005 silam. Sertifikat didaftarkan secara kavling.

“Namun proses tersebut belum bisa terealisasi, karena saat dicek di Kantor Pertanahan Jekulo tidak terdata,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kepada DPRD Kudus, bisa memperjuangkan status tanah yang telah ditempati selama bertahun-tahun itu. Pasalnya warga sudah membayarkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) semenjak 2006 hingga 2021.

Ketua DPRD Kudus Masan didampingi oleh Ketua Komisi B Ali Muklisin menyatakan, akan memfasilitasi status tanah tersebut. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BPPKAD) Kudus.

“Koodinasi kepada camat juga, agar segera dicek lokasinya untuk mengetahui fakta di lapangan,” tambahnya.

Terpisah Kabid Aset BPPKAD Kabupaten Kudus M. Faiz Anwari menyatakan, status tanah tersebut hingga kini masih milik Pemkab Kudus. Lebih lanjut pemerintah daerah akan memfasilitasi permasalahan tersebut sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami mencoba fasilitasi, kalau lewat sistem hibah tidak bisa,” ungkapnya. (gal/lid/adv)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/