BPJS Kesehatan Perluas Akses Layanan JKN Melalui Mall Pelayanan Publik Kudus

KUDUS - BPJS Kesehatan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui beberapa kanal yang dapat diakses peserta.
Salah satunya melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kudus.
Kolaborasi yang dibangun antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus itu dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat Kabupaten Kudus.
Di dalam Mall Pelayanan Publik yang bertempat di Komplek Kantor Bupati Kudus ini terdapat beberapa instansi pelayanan lainnya yang turut memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Heni Riswanti mengatakan bahwa BPJS Kesehatan akan terus berupaya untuk memberikan kemudahan layanan dan pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Kudus.
“Kehadiran BPJS Kesehatan di MPP merupakan wujud nyata dari pelayanan prima dalam rangka memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta. Berbagai cara kami lakukan untuk meningkatkan kepuasan peserta, khususnya peserta dan masyarakat yang membutuhkan informasi atau pengurusan adminitrasi kepesertaan program JKN. Salah satunya dengan hadirnya counter BPJS Kesehatan di MPP ini. Dengan keberadaan counter BPJS Kesehatan di MPP, diharapkan juga dapat mengurangi antrean peserta yang berkunjung ke kantor cabang BPJS Kesehatan,” kata Heni.
Heni menyebutkan, pada dasarnya pelayanan yang dihadirkan dalam MPP sama dengan yang diberikan di Kantor BPJS Kesehatan.
Dengan dibukanya layanan JKN di MPP, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.
Selain kanal tatap muka, BPJS Kesehatan juga konsisten membuka kanal layanan non-tatap muka untuk memudahkan masyarakat yang familiar dengan teknologi.
"Kami tetap mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan non tatap muka yang telah disediakan seperti Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) dan Mobile JKN demi kemudahan. Hampir semua kebutuhan administrasi sudah diakomodir melalui kanal digital yang tersedia," tambah Heni.
Heni juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kudus atas penyediaan kanal layanan terpadu kepada masyarakat.
Dirinya melanjutkan, sebagai bentuk komitmen, BPJS Kesehatan turut mendukung pelayanan ini, dengan menempatkan petugas yang siap melayani kebutuhan pelayanan administrasi BPJS Kesehatan.
Dalam mengurus keperluan administrasi, tidak jarang peserta BPJS Kesehatan juga perlu mengurus beberapa hal yang berhubungan dengan pihak-pihak lain.
Dengan adanya layanan tersebut, diharapkan mampu memberi kemudahan, tidak hanya kepada peserta melainkan kepada petugas untuk saling berkoordinasi.
“Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kudus karena kami turut dilibatkan untuk menjadi salah satu instansi yang mengisi layanan di MPP Kabupaten Kudus ini. BPJS Kesehatan diberikan tempat yang nyaman disini, tentunya akan kami manfaatkan sebaik mungkin sebagai pilihan kanal yang dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat karena melalui satu tempat dalam bentuk Mall Pelayanan Publik seperti ini, masyarakat jadi merasakan kemudahan, dan kecepatan pelayanan dalam mengurus berbagai jenis layanan administratif yang dibutuhkan,” lanjut Heni.
Salah satu pengunjung MPP yang mengakses pelayanan BPJS Kesehatan, Maulidah Noor mengaku terbantu dengan hadirnya BPJS Kesehatan di MPP tersebut.
Kedatangannya ke counter BPJS Kesehatan untuk mengurus perubahan fasilitas kesehatan dan ia mengaku merasakan manfaat dengan hadirnya BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Kudus.
“Tadinya datang pertama ke MPP langsung ke Loket Bank Jateng. Kemudian saya liat loket BPJS Kesehatan jadi saya mampir untuk pengurusan perubahan faskes dan tanya-tanya tentang BPJS Kesehatan. Sudah dilayani oleh petugasnya tadi dengan sangat baik dan jelas. Disampaikan juga tentang aplikasi Mobile JKN, jadi untuk ngurus ini itu lebih praktis. Pelayanan satu tempat begini sangat membantu ya, karena keperluannya bisa “rampung” dalam satu tempat.”, ujar Ida sapaan akrabnya.
Pelayanan publik di MPP Kabupaten Kudus disediakan oleh 27 instansi yang terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal, dan badan hukum publik.
Banyaknya instansi yang turut serta dalam pemberian pelayanan di MPP dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Terpusatnya pelayanan publik pada MPP memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan lebih dari satu urusan dalam satu tempat. (*)



