Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soal Pemangkasan Anggaran KONI Kudus, Begini Kata DPRD

G

Anggota Komisi D DRPD, Hendry Marantek.
Anggota Komisi D DRPD, Hendry Marantek.


KUDUS 
– Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus bakal memangkas anggaran hibah untuk Komite Olaharaga Nasional Indonesia (KONI) Kudus pada APBD 2024.


Advertisement

Ini bentuk hukuman melihat kinerja KONI Kudus yang kurang maksimal dan muncul kegaduhan.

Diberitakan sebelumnya, kondisi tak kondusif terjadi di internal KONI Kudus.

Advertisement

Kasus ini tengah didalami Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus.

Kasi Intel Kejari Kudus Arga Maramba menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada kerugian yang diderita negara senilai Rp 295 juta.

”Kerugian tersebut, telah dikembalikan oleh KONI Kudus,” ujarnya.

Advertisement

Selain itu, BPK juga menemukan dugaan kerugian negera lagi senilai Rp 322 juta. Namun, temuan itu akan diuji terlebih dahulu pihak Inspektorat Kudus.

”Dari LPj senilai Rp 295 juta tidak sesuai peruntukkannya. Sedangkan Rp 322 juta berupa belanja hibah KONI tidak didukung dengan bukti yang lengkap,” ungkapnya.

Baca Juga: Tim PKM UMK Beri Edukasi Ke KUBPP ‘Tanah Aji’ Kudus, Ini Tujuannya

Baca Juga: Aksi Ojek Menara Kudus Kebut-kebutan di Jalan saat Bawa Penumpang Bikin Was-was

Anggota Komisi D DRPD Kudus Hendrik Marantek menyatakan, saat ini DPRD Kudus dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah menyepekati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024.

Di mana usulan anggaran KONI Kudus dipangkas. Alokasi anggaran hanya diberikan Rp 1 miliar, dari pengajuan KONI Kudus Rp 4 miliar.

Usulan besaran anggaran ini, sebagai bentuk punishment buntut tidak kondusifnya di tubuh induk olahraga di Kabupaten Kudus itu.

Besaran anggaran tersebut, dimungkin hanya cukup mengkaver kegiatan operasional dan insentif pengurus KONI Kudus.

Baca Juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Tim Dosen ITEKES Cendekia Utama Kudus Berikan Edukasi di PAUD-KB Pandan Wangi

Baca Juga: Dinamika Terkini Tiga Nama Kandidat Kuat Calon Pj Bupati Kudus, Ini Daftarnya!

”Ini adalah bentuk punishment. Kalau mereka (pengurus KONI Kudus, Red) minta anggaran banyak, tapi kerjanya kurang maksimal, jadi bagaimana. Seperti itu,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, besaran anggaran tersebut bisa berubah.

Sebelum ditetapkannya Rancangan APBD 2024. Perubahan nominal anggaran ini, nantinya juga melihat komitmen kinerja KONI Kudus ke depan.

Baca Juga: Ngakunya Teknisi PLN dan PDAM, Komplotan Maling Gasak Perhiasan Senilai Rp 20 Juta di Wergu Kulon Kudus

Baca Juga: Sempat Viral di Media Sosial Dua Warga di Kudus Dikira Korban Begal, Ternyata Pengeroyokan Usai Karaoke

Sekaligus melihat kemampuan anggaran daerah.

Selama ini, pihaknya mengamati dinamika yang terjadi di tubuh KONI Kudus. Salah satunya mundurnya Imam Triyanto dari kursi ketua KONI Kudus.

Padahal dari mundurnya Imam itu, tak berselang lama digelar Pekan olahraga provinsi (Porprov) Jateng 2023.

”Beberapa tahun terakhir ada pergantian pengurus. Dari ketua lama ke baru itu, kegiatan di KONI cenderung tidak kondusif,” katanya.

Marantek juga melihat, pengajuan anggaran dari KONI Kudus cenderung tidak detail. Kurang spesifik untuk menyelenggarakan kegiatan di tahun anggaran.

Dia menduga, permasalahan yang selama ini mencuat, bersumber dari ketua KONI Kudus yang mundur. Berupa kegiatan yang dilaksanakan tidak melihat prioritas. (gal/lin)

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kudus Targetkan Pembahasan RAPBD 2027 Rampung Sebelum Akhir November

DPRD Kudus Targetkan Pembahasan RAPBD 2027 Rampung Sebelum Akhir November

DPRD Kabupaten Kudus menargetkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dapat diselesaikan sebelum November 2026 berakhir.

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

PKB Kenang Fathan Subchi sebagai Sosok “Mr No Problem”, Selalu Siap Membantu

PKB Kenang Fathan Subchi sebagai Sosok “Mr No Problem”, Selalu Siap Membantu

Wakil Ketua DPRD Kudus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mukhasiron mengenang Fathan sebagai pribadi yang sederhana, tekun bekerja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer