Praktik Karaoke di Kudus Kembali Marak, GP Ansor Sentil Satpol PP

KUDUS – Maraknya praktik karaoke di Kudus masih menjadi sorotan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kudus. Badan otonom (banom) di bawah NU ini, akan menindaklanjuti kinerja pemerintah daerah dalam menertibkan tempat karaoke. Ini buntut dari pemberian batas waktu desakan penertiban karaoke hingga 1 Muharram.
Diketahui sebelumnya, GP Ansor Kudus akan bertindak jika penutupan karaoke tidak segera ditindaklanjuti. Salah satunya upaya konsolidasi dan menggerakkan anggota GP Ansor untuk mengawal penegakkan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke.
Ketua GP Ansor Kudus Dasa Susila menyatakan, saat ini dirinya masih menerima laporan adanya praktik karaoke yang masih beroperasi. Total ada 19 tempat.
Dengan begitu, pihaknya mendesak kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lebih tegas dalam menindak lokasi karaoke. Sebab, kegiatan ini telah melanggar perda.
”Sejauh ini masih sama. Yang dilakukan Satpol PP belum efketif. Untuk komitmen masih sama (seperti hasil audiensi 27, Juni, Red),” katanya.
Hal itu tidak dimungkiri, aktivitas karaoke perlu ditertibakan dan menjadi tanggung jawab semua elemen. Pihaknya berharap, pemangku kebijakan bisa melaksanakan penindakan secara efektif dengan mengikuti perda yang berlaku.
”Kalau penertiban dari Satpol PP. Saya yakin Satpol PP sudah mempunyai aturan teknis,” katanya.
Dasa menuturkan, pihaknya akan menindaklanjuti perihal hasil audiensi pada 27 Juni lalu. Terkait langkah yang akan dilakukan, Dasa enggan berkomentar lebih. ”Nanti (tindaklanjuti) dari awal kami komitmen dalam pelaksanakan perda,” ungkapnya. (gal)



