Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Alhamdulillah, Warga Kurang Mampu di Kudus Dibantu Akses Jaminan Kesehatan

A
Penulis: Ali Mustofa❯
FORUM KONSULTASI PUBLIK: Plt Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi dr. Mustiko Wibowo saat membuka acara FKP di @HOM Hotel pada Senin (27/6). (ARIKA KHOIRIYA/RADAR KUDUS)
FORUM KONSULTASI PUBLIK: Plt Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi dr. Mustiko Wibowo saat membuka acara FKP di @HOM Hotel pada Senin (27/6). (ARIKA KHOIRIYA/RADAR KUDUS)
KUDUS – Warga kurang mampu nonpeserta kartu Indonesia sehat (KIS) penerima bantuan iuran (PBI) tetap bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Pasalnya, RSUD dr. Loekmono Hadi membantu warga tidak mampu yang menjalani rawat inap untuk proses cut off  ke Dinas Sosial P3AP2KB Kudus dan BPJS Kesehatan. Sehingga otomatis bisa masuk dalam kepesertaan PBI.

Plt Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi dr. Mustiko Wibowo mengatakan, bagi warga miskin yang belum masuk dalam kepesertaan KIS PBI, melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa.

Setelah dari desa itu, lalu dapat diteruskan mengurus legalitasnya ke kecamatan, baru diserahkan ke Dinas Sosial P3AP2KB Kudus untuk pembebasan rawat inap di RSUD dr. Loekmono Hadi.

“Per 1 Januari 2020 kebijakan tersebut diambil, lantaran seluruh kepesertaan BPJS PBI APBD bagi warga tidak mampu atau miskin di Kudus saat itu sementara dinonaktifkan,” ungkapnya.

Pasien pemilik KIS PBI dan SKTM tidak diperlakukan diskriminatif. Mereka dapat menempati ruang kelas III yang berkapasitas 120 tempat tidur.

Data rawat inap lima tahun terakhir (2018-2022, Red) tercatat ada sebanyak 8.077 pasien. “Tahun lalu kami menangani 1.419 orang,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga melayani kelompok gelandangan, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dibiayai oleh pihak RSUD. Pada 2022 lalu, ada sebanyak 48 pasien yang ditangani.

“Pada saat momen cuti bersama nanti juga kami tetap membuka pelayanan di poliklinik jantung, kulit, dan rehabilitasi medis,” ujarnya ketika membuka forum konsultasi publik (FKP) kemarin. (ark/war)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat

INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat

Sejak awal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta.

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru dengan Memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru dengan Memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru, salah satunya dengan memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN.

BPJS Kesehatan Berikan Satya JKN Awards 2026, Apresiasi Pemda & Perusahaan Peduli Kesehatan Pekerja

BPJS Kesehatan Berikan Satya JKN Awards 2026, Apresiasi Pemda & Perusahaan Peduli Kesehatan Pekerja

BPJS Kesehatan memberikan Satya JKN Awards 2026 kepada 80 badan usaha dan 8 pemerintah daerah. Simak peran perusahaan dalam melindungi pekerja dan menjaga keberlanjutan Program JKN di Indonesia.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer