Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diketahui, eks Kades Panjang sebelumnya sudah menjalani tahanan atas kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sementara untuk kasus korupsi ini, berkas perkara siap dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.
Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Henriyadi W Putro mengatakan, pada Rabu (24/5) pukul 14.00 telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dari jaksa penyidik kepada penuntut umum.
Dari hasil penelitian pihak penuntut umum, perkara tersebut layak dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. “Namun pihak penuntut umum tidak melakukan penahanan dikarenakan tersangka sedang menjalani perkara lain (tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Red),” katanya.
Pada 2016 sendiri, Desa Panjang memiliki APBDes awal total sebesar Rp 1.465.255.782. Namun saat tersangka membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas pengelolaan dana desa itu, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak bersedia menandangani persetujuan LPJ. Hal itu dikarenakan ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Inspektorat Kudus kemudian memeriksa dan ditemukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yang dapat merugikan keuangan negara,” ujarnya.
Lalu, berdasarkan laporan lasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh pihak Inspektorat pada 3 November 2017, ditemukan terdapat kekurangan fisik kas desa sebesar Rp 41.015.322. Ditemukan juga adanya kemahalan harga dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.31.406.010,58 terhadap sembilan pekerjaan fisik di Desa Panjang, diambil secara sampling.
“Kemudian terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 22.073.248,” imbuhnya.
Selain itu, di dalam pengadaan barang dan jasa infrastruktur dan kegiatan pembangunan serta pemeliharaan rumah ibadah tidak dilengkapi dengan bukti dukung sebesar Rp 35.649.470. (ark/mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



