Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ranperda inisiatif tentang CSR ini, dibahas tahun ini oleh Panitia khusus (Pansus) 2 yang terbentuk kemarin. Pansus ini diketuai oleh Kholid Mawardi dengan Wakil Ketua Sandung Hidayat.
Bupati Kudus HM. Hartopo menyebut, beberapa perusahaan di Kudus masih banyak perusahaan yang belum menjalankan kewajibannya. Yakni melaksanakan program CSR kepada sekitar perusahaan.
Ia menyebut, perusahaan skala besar sudah melakukan kewajibannya melaksanakan program CSR. Sedangkan perusahaan skala menengah belum sama sekali melaksanakan kewajibannya itu. ”Perusahaan skala menengah diharapkan bisa memberikan kontribusi. Karena selama ini belum ada,” ungkapnya.
Dia melihat perusahaan skala menengah saat ini masih apatis. Terkadang pendirian bangunan justru tanpa disertai izin mendirikan bangunan (IMB). ”Hal itu (pendirian bangunan justru tanpa disertai IMB, Red) kan tidak memberikan kontribusi ke daerah,” ujarnya.
Regulasi ranperda ini, diharapkan menjaring semua perusahaan di Kabupaten Kudus. Terkait keuntungan, masih dibahas lebih lanjut di tingkat pansus. ”Ini masih ada public hearing mendapatkan masukan dari stakeholder terkait,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kudus Achmad Yusuf Roni menyebut, Ranperda CSR sangatlah penting. Mengingat di Kudus banyak pelaku usaha dan industri.
Para perusahaan mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal dengan istilah CSR. Sebagaimana amanat UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU no 25/2007 tentang Penanaman Modal.
”(Ranperda yang nantinya jadi perda) diharapkan dapat menjadi payung hukum, mensinergikan program CSR perusahaan dengan program pembangunan daerah, sehingga capaian pembangunan daerah bisa terencana dengan baik. Tidak tumpang tindih dan melibatkan semua pihak," jelasnya.
Dia menambahkan, ranperda inisiatif ini akan disahkan tahun ini. Selain Ranperda CSR, ada tujuh ranperda inisiatif lain yang dibahas. Meliputi Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Sumber Daya Air, Perlindungan Buruh, Bantuan Hukum kepada Warga Tidak Mampu, Pondok Pesantren, Desa Wisata, dan Penyelenggaraan Haji. (gal/lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



