alexametrics
31.4 C
Kudus
Friday, July 1, 2022

Tampung Usulan Tolak RUU ODOL, DPRD Kudus: Surati Menhub

KUDUS – Ketua DPRD Kudus Masan dan Bupati Kudus Hartopo siap memfasilitasi aspirasi sopir yang menolak RUU tentang Over Load Over Demensi ODOL kemarin Selasa (22/02) siang. Pemerintah daerah akan melayangkan surat dan menemui menteri Perhubungan dalam waktu dekat ini.

Eksekutif dan legislatif pemerintah Kabupaten Kudus berupaya menindaklanjuti dan menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Perhubungan. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di depan Gedung DPRD Kudus. Perwakilan supir truk melakukan audiensi dengan DPRD Kudus yang diwakili oleh Ketua Dewan Masan, Wakil Ketua Dewan Mukhasiron, anggota dewan Muhtamat, dan Bupati Kudus Hartopo.

Perwakilan dan Pendamping Sopir Truk, Yusuf Istanto mendesak Kementerian Perhubungan mencabut RUU ODOL. Pemberlakuan kebijakan Zero ODOL tidak serta merta untuk diterapkan. Harus ada kajian lebih lanjut.


Hal ini akan berdampak dari berbagai sektor. Sebab selama ini standar tarif atas bawah untuk memuat barang belum ada pembatasan. Dampak lainnya adalah ketika muatan dibatasi imbasnya mempengaruhi ongkos pengiriman yang lebih murah.

DISAMPAIKAN: Para sopir truk wadul kepada DPRD dan bupati Kudus untuk menolak RUU Odol kemarin. Dewan dan bupati siap menyampaikan aspirasi kepada Kemenhub. (GALIH ERLAMBANG W/ Radar Kudus)

”Pemberlakuan Zero ODOL ini harus ditinjau ulang, karena berdampak pada beberapa sektor. Tidak hanya supir namun sektor kebutuhan pangan dan lainnya,” ungkapnya.

Terkait solusinya, peraturan dari Australia bisa diadopsi dan diimplementasikan. Yakni memberikan pajak lebih kepada truk ODOL. Lainnya, truk tersebut dilarang masuk ke dalam kota. Jika ada pengiriman barang disediakan kendaraan pengangkut alternatif.

Normalisasi kendaraan dirasa para supir bukan menjadi solusi. Yang sudah terlanjur ODOL dilaksanakan uji tipe kendaraan. Sebab permasalahan ini ada pihak yang memberikan persyaratan jumlah muatan.

”Seperti kebijakan Ojol bisa diterapkan pastinya dengan ODOL pun mampu, dengan menerapkan safety pengecekan pada rem dan pengujian tipe,” harapnya.

Baca Juga :  Dinsos P3AP2KB Kudus Bikin Safari Pelayanan KB

Sementara itu Bupati Kudus Hartopo mengatakan, aturan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Sebelumnya Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus telah menyampaikan aspirasi para sopir truk kepada Dirjen Kemenhub. Namun usulan tersebut ditolak oleh Kemenhub.

”Saya bersama Pak ketua dewan siap memfasilitasi aspirasi para supir untuk disampaikan kepada menteri perhubungan. Sebab ini adalah peraturan pusat, daerah hanya bisa mengusulkan,” ungkapnya.

TEMUI SOPIR: Ketua DPRD Kudus Masan menemui sopir yang demo kemarin. (GALIH ERLAMBANG W/ Radar Kudus)

Lebih lanjut, jika pihak pemerintah daerah nekat meloloskan uji KIR, dampaknya akan buruk bagi Kabupaten Kudus. Pemerintah daerah akan menerima wanprestasi.

Hartopo menambahkan, bagi truk yang sudah terlanjur ODOL akan ditekankan pada pengereman dan sistem kendaraan yang safety. Sehingga bisa menekan angka kecelakan di jalan.

Ketua DPRD Kudus, Masan juga berkomitmen menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kementerian Perhubungan. Dirinya bersama Bupati Kudus Hartopo akan mengirimkan surat dan menemui menteri perhubungan.

”Aspirasi kawan-kawan akan saya sampaikan kepada menteri perhubungan, karena ini adalah tugas kami untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Usai rapat audiensi tersebut, Ketua DPRD Kudus menemui para sopir truk yang melakukan aksi massa di depan kantor dewan. Pihaknya menyampaikan langsung kepada ratusan sopir truk bahwa aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.

Masan juga meminta para supir bisa membubarkan diri dengan tertib dan menjaga kondusifitas wilayah Kudus. Agar tidak terjadi kemacetan kendaraan di ruas jalan Ahmad Yani kemarin siang. (adv)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Ketua DPRD Kudus Masan dan Bupati Kudus Hartopo siap memfasilitasi aspirasi sopir yang menolak RUU tentang Over Load Over Demensi ODOL kemarin Selasa (22/02) siang. Pemerintah daerah akan melayangkan surat dan menemui menteri Perhubungan dalam waktu dekat ini.

Eksekutif dan legislatif pemerintah Kabupaten Kudus berupaya menindaklanjuti dan menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Perhubungan. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di depan Gedung DPRD Kudus. Perwakilan supir truk melakukan audiensi dengan DPRD Kudus yang diwakili oleh Ketua Dewan Masan, Wakil Ketua Dewan Mukhasiron, anggota dewan Muhtamat, dan Bupati Kudus Hartopo.

Perwakilan dan Pendamping Sopir Truk, Yusuf Istanto mendesak Kementerian Perhubungan mencabut RUU ODOL. Pemberlakuan kebijakan Zero ODOL tidak serta merta untuk diterapkan. Harus ada kajian lebih lanjut.

Hal ini akan berdampak dari berbagai sektor. Sebab selama ini standar tarif atas bawah untuk memuat barang belum ada pembatasan. Dampak lainnya adalah ketika muatan dibatasi imbasnya mempengaruhi ongkos pengiriman yang lebih murah.

DISAMPAIKAN: Para sopir truk wadul kepada DPRD dan bupati Kudus untuk menolak RUU Odol kemarin. Dewan dan bupati siap menyampaikan aspirasi kepada Kemenhub. (GALIH ERLAMBANG W/ Radar Kudus)

”Pemberlakuan Zero ODOL ini harus ditinjau ulang, karena berdampak pada beberapa sektor. Tidak hanya supir namun sektor kebutuhan pangan dan lainnya,” ungkapnya.

Terkait solusinya, peraturan dari Australia bisa diadopsi dan diimplementasikan. Yakni memberikan pajak lebih kepada truk ODOL. Lainnya, truk tersebut dilarang masuk ke dalam kota. Jika ada pengiriman barang disediakan kendaraan pengangkut alternatif.

Normalisasi kendaraan dirasa para supir bukan menjadi solusi. Yang sudah terlanjur ODOL dilaksanakan uji tipe kendaraan. Sebab permasalahan ini ada pihak yang memberikan persyaratan jumlah muatan.

”Seperti kebijakan Ojol bisa diterapkan pastinya dengan ODOL pun mampu, dengan menerapkan safety pengecekan pada rem dan pengujian tipe,” harapnya.

Baca Juga :  Empat Titik Tanggul Jebol di Kudus Diperbaiki, Dimana Saja Lokasinya?

Sementara itu Bupati Kudus Hartopo mengatakan, aturan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Sebelumnya Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus telah menyampaikan aspirasi para sopir truk kepada Dirjen Kemenhub. Namun usulan tersebut ditolak oleh Kemenhub.

”Saya bersama Pak ketua dewan siap memfasilitasi aspirasi para supir untuk disampaikan kepada menteri perhubungan. Sebab ini adalah peraturan pusat, daerah hanya bisa mengusulkan,” ungkapnya.

TEMUI SOPIR: Ketua DPRD Kudus Masan menemui sopir yang demo kemarin. (GALIH ERLAMBANG W/ Radar Kudus)

Lebih lanjut, jika pihak pemerintah daerah nekat meloloskan uji KIR, dampaknya akan buruk bagi Kabupaten Kudus. Pemerintah daerah akan menerima wanprestasi.

Hartopo menambahkan, bagi truk yang sudah terlanjur ODOL akan ditekankan pada pengereman dan sistem kendaraan yang safety. Sehingga bisa menekan angka kecelakan di jalan.

Ketua DPRD Kudus, Masan juga berkomitmen menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kementerian Perhubungan. Dirinya bersama Bupati Kudus Hartopo akan mengirimkan surat dan menemui menteri perhubungan.

”Aspirasi kawan-kawan akan saya sampaikan kepada menteri perhubungan, karena ini adalah tugas kami untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Usai rapat audiensi tersebut, Ketua DPRD Kudus menemui para sopir truk yang melakukan aksi massa di depan kantor dewan. Pihaknya menyampaikan langsung kepada ratusan sopir truk bahwa aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.

Masan juga meminta para supir bisa membubarkan diri dengan tertib dan menjaga kondusifitas wilayah Kudus. Agar tidak terjadi kemacetan kendaraan di ruas jalan Ahmad Yani kemarin siang. (adv)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/