Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 133 Miliar

A
Penulis: Ali Mustofa❯
PELAYANAN VIA ONLINE: Peserta JKN-KIS mencoba buka kanal baru dari BPJS Kesehatan. Pelayanan praktis via online tanpa harus ke kantor. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)
PELAYANAN VIA ONLINE: Peserta JKN-KIS mencoba buka kanal baru dari BPJS Kesehatan. Pelayanan praktis via online tanpa harus ke kantor. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)
KUDUS – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kudus masih memiliki PR untuk menagih tunggakan kepesertaan pekerja bukan penerima upah (PBPU) di Kabupaten Kudus, Grobogan dan Jepara sebesar Rp 133 miliar. Jumlah peserta yang menunggak sebanyak 168.785 kepesertaan jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Agustian Fardianto menjelaskan data tersebut untuk wilayah Kudus dan itu kepesertaan keseluruhan dari kelas 1, 2, dan 3.

Untuk mengurangi jumlah tunggakan, pihaknya berupaya agar tunggakan sampai akhir tahun bisa berkurang. Caranya dengan menerjunkan kader JKN-KIS yang per hari minimal menghubungi 100 kontak telepon untuk melakukan penagihan. Ada juga yang mendatangi rumah yang tunggakannya mencapai 12 hingga 24 bulan dengan target Rp 15 juta," katanya.

Per kader ditarget Rp 10 juta per bulan.

Ardian mengatakan, tunggakan dari kepesertaan PBPU ini juga masih dipilah-pilah kembali. Kalau ada peserta yang benar-benar tidak sanggup membayar iuran secara mandiri karena keterbatasan ekonomi, maka bisa mengajukan pindah kepesertaan menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) ke Dinsos P3AP2KB.

”Yang saat ini kami masih benahi juga data dari buruh rokok yang masih menjadi kepesertaan PBI. Seharusnya, mereka menjadi tanggungan perusahaan. Namun, kalau pindah kepesertaan mereka takut tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah lagi. Ini yang masih kami verifikasi. Target 2023 data-data tersebut sudah bersih,” ungkapnya.

Ardian juga menjelaskan, tentang biaya pelayanan rujukan baik untuk rumah sakit, faskes pertama hingga puskesmas total anggaran senilai Rp 465 miliar. Ditambahakan, nominal tersebut klaim yang sudah dibayarkan.

”Kami akui masih banyak PR yang harus diselesaikan, termasuk tunggakan kemudian validasi data dan lainnya. Namun, kami juga ada terobosan atau inovasi untuk bisa mengurangi dan meringankan kepesertaan dalam membayar iuran,” jelasnya. (san/mal)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat

INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat

Sejak awal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta.

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru dengan Memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru dengan Memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru, salah satunya dengan memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN.

BPJS Kesehatan Berikan Satya JKN Awards 2026, Apresiasi Pemda & Perusahaan Peduli Kesehatan Pekerja

BPJS Kesehatan Berikan Satya JKN Awards 2026, Apresiasi Pemda & Perusahaan Peduli Kesehatan Pekerja

BPJS Kesehatan memberikan Satya JKN Awards 2026 kepada 80 badan usaha dan 8 pemerintah daerah. Simak peran perusahaan dalam melindungi pekerja dan menjaga keberlanjutan Program JKN di Indonesia.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer