Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Hal ini kami lakukan salah satunya dengan mengawal pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa yang digelar serentak di kabupaten Kudus. Diskusi yang kami awali pada Rabu (29/06) dihadiri Ketua Kejaksaan Negeri Kudus, Kepala Dinas PMD Kudus, Kepala Desa Ngembalkulon, Sekdes Jetis Kapuan Jati Kudus, dan Badan otonom NU dari IPNU IPPNU, Fatayat dan PMII serta masyarakat yang ada dengan tema “Di Balik Bilik Perangkat Desa”. Komitmen yang disepakati adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, jujur dan good governance dalam melayani masyarakat dan menjalankan program pemerintah. Sehingga kami sampaikan Gerakan Pemuda Ansor serius mengawal sampai akhir," lanjutnya
Dasa menyampaikan bahwa Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor menugaskan kepada ketua bidang Kebijakan Publik Sahabat M. Syakroni Asnawi dan Sahabat Ketua bidang Hukum dan Advokasi yang juga Ketua LBH Ansor Kudus Sahabat Saiful Anas untuk membuka hotline pengaduan terkait pengisian perangkat desa di kabupaten Kudus sekaligus memfollow up aduan tersebut sesegera mungkin.
Syakroni Asnawi sebagai ketua bidang Kebijakan Publik Ansor Kudus memaparkan temuannya. "Pada awal proses, kami menemukan data dan informasi tentang masalah persyaratan administrasi dalam pendaftaran calon peserta ujian seleksi perangkat desa secara serentak di kabupaten Kudus dalam hal Legalisir Ijazah.
Dalam hal Legalisir Ijazah diinformasikan bahwa:
- SMP Negeri oleh Kepala Sekolah;
- SMP swasta oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang menangani pendidikan;
- SMP Negeri atau Swasta yang telah dihapus, oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pejabat yang berwenang menangani pendidikan di tempat sekolah tersebut berada;
- Sederajat SMP yaitu Kelompok Belajar Paket B oleh Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota atau pejabat yang berwenang yang membidangi pendidikan luar sekolah
- Madrasah Tsanawiyah Negeri oleh Kepala Madrasah
- Madrasah Tsanawiyah swasta oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah yang mengeluarkan ijazah dan diketahui pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama
Persyaratan legalisir ijazah tersebut kami pandang muncul ketidak setaraan antara sekolah/madrasah negeri dengan swasta, sehingga ada ketidak adilan bagi rakyat dan dikotomi pendidikan antara lembaga pendidikan negeri dengan swasta yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus," ujarnya
Persyaratan tersebut bertentangan dengan regulasi yang ada yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5343 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah.
Dalam permendikbud disebutkan bahwa : "Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan", sedang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam disampaikan : "Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah dilakukan oleh kepala madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB yang bersangkutan". Adapun jika sekolah tersebut merger atau tidak beroperasi lagi kedua regulasi tersebut sudah mengaturnya. Dan di aturan tersebut tidak kami temukan frasa yang membedakan antara sekolah/madrasah negeri/swasta.
Memang dalam pengumuman di desa-desa hanya disebutkan legalisir ditandatatangani oleh pejabat yang berwenang. Namun pejabat yang berwenang ini ditafsirkan oleh banyak panitia sebagaimana arahan yang dilakukan oleh dinas PMD ketika Bintek di kecamatan-kecamatan. Materi bintek kami juga peroleh sehingga bukti ini cukup kuat bahwa Dinas PMD kabupaten Kudus tidak benar dalam menafsirkan legalisir ijazah.
Bahwa ketika muncul dikotomi tersebut, seolah mempersulit warga yang berlatar belakang pendidikan swasta atau bahkan meragukan kualitas dokumen ijazah sekolah/madrasah swasta. Padahal pasti lembaga pendidikan swasta juga ikut dalam akreditasi dengan hasil yang baik.
"Karenanya kemarin Surat Permohonan Klarifikasi kami sampaikan kepada dinas PMD kabupaten Kudus dengan harapan munculnya jawaban yang sesuai regulasi. Tujuan kami jelas, bahwa pasti semua komponen masyarakat di Kabupaten Kudus ini ingin keadaan kondusif, sehingga jangan sampai muncul adanya "geger" karena protes peserta yang diakibatkan permasalahan yang sebenarnya sepele namun dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat." imbuhnya
Selanjutnya Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor masih akan mengawal kegiatan pengisian perangkat desa serentak di kabupaten Kudus ini sampai akhir. "Kami berjalan dengan LBH Ansor untuk mengawal sekaligus mengadvokasi masyarakat. Sahabat Anas dan timnya di LBH Ansor Kudus bersama kami yang ditunjuk secara teknis akan siap 24 jam mengawal ini," tuturnya. (san)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



