Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kuasa Hukum Agus Wariyono Ahmad Soleh menyatakan pihak mendesak Sekretaris DPRD Kudus melaksanakan amanat Pasal 136 ayat 2 Peraturan DPRD Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kudus. Aturan tersebut berbunyi apabila setelah tujuh hari pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota dewan kepada gubernur, sekretsris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota dewan kepada gubernur melalui bupati.
"Yang pertama kami sudah membuat surat peringatan kepada pimpinan DPRD Kudus perihal tersebut. Sebab ketika muncul surat dari KPU Kudus 4 Agustus 2022 pimpinan DPRD punya waktu tujuh hari membuat surat pemberitahuan kepada gubernur untuk memproses PAW," katanya.
Akan tetapi, kata Sholeh, di DPRD Kudus tidak ada proses PAW tersebut. Melihat hal itu, pada tanggal 15 September pihaknya melayangkan surat somasi kepada pimpinan DPRD Kudus. Agar melaksanakan proses PAW Nurhudi terhadap Agus Wariyono.
“Surat pada Senin 26 September intinya mendesak sekretaris dewan menjalankan aturan yang berlaku," katanya.
Surat peringatan tersebut batas waktunya selama tujuh hari. Apabila tidak dijalankan Sekretaris DPRD Kudus maka pihaknya akan melakukan proses hukum lebih lanjut.
“Kami akan buat dan mendaftarkan laporan perkara ke Pengadilan Negeri Kudus,” ungkapnya.
Sementara itu, Agus Wariyono berharap haknya segera dipenuhi. Lantaran antara Nurhudi dan Agus Wariyono telah sepakat dengan berbagi jabatan dan disaksikan oleh Mahkamah Partai Gerindra. “Jika tidak direspon kami akan mengambil langkah hukum,” katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris DPRD Kudus Djati Solechah mengatakan, pihaknya tidak bisa memproses pergantian antarwaktu tersebut. Sebab, saat ini telah terjadi gugatan hukum di Pengendalian Tata Usaha Negeri (PTUN) Semarang. Yakni antara Nurhudi dengan pimpinan DPRD Kudus atas perkara pembatalan PAW tersebut.
“Karena ada gugatan jadi belum bisa ditindaklanjuti. Kami juga berkonsultasi ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah jika ada sengketa hukum maka tidak dapat diproses PAW,” katanya.
Lebih lanjut, dalam proses PAW diharapkan nantinya tidak ada sengketa hukum yang terjadi. Di samping itu, sebelumnya Nurhudi menyatakan tidak pernah membuat keputusan mundur dari anggota DPRD Kudus.
Terkait surat peringatan itu, pihaknya akan mempersiapkan jawaban. Sekaligus mengirimkan ke pihak Agus Wariyono.
“Kami akan merespon dan mengirimkan jawaban, karena ini pimpinan sedang ada kunjungan ke luar kota,” ungkapnya. (gal/mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



