Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus Adi Sadhono menyebut perlu menginventarisasi perguruan tinggi yang bagus. Sebab pihaknya hanya memilih perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan pemkab.
"Kami menginventarisir yakni perguruan tinggi dengan akreditasi A yang sudah ada MOU dengan pemkab. Hasilnya ada 10 perguruan tinggi,” tambahnya.
Dari jumlah tersebut lima perguruan tinggi diundang dalam acara sosialisasi tahapan dan presentasi atau paparan program kerja perguruan tinggi dalam penyelenggaraan ujian penyaringan perangkat desa, kemarin (20/9). Lima perguruan tinggi itu yakni Undip, Unnes, UNS, Polines, dan Untag.
“Yang sudah konfirmasi dan hadir tiga untuk memaparkan progam kerja mereka. Yakni Undip, Polines, dan Untag. Unnes menolak dan UNS belum ada konfirmasi," jelasnya.
Dia mengatakan, nantinya ada 90 desa yang mengadakan pengisian perangkat desa dengan 252 formasi. Tiap desa nantinya bisa memilih perguruan tinggi yang bakal diajak bekerjasama dalam proses penjaringan.
"Sistemnya ujian bisa CAT dan bisa LJK. Terserah hasil kesepakatan dari pemdes dan perguruan tinggi yang bersangkutan," paparnya.
Adi menambahkan tahapan seleksi akan dimulai pendaftaran pada (5/10). Dalam pendaftaran tiap formasi minimal harus terisi dua calon. Bila kurang akan dilakukan perpanjangan. Perpanjangan sifatnya tidak serentak, melainkan hanya untuk formasi di desa yang bersangkutan yang mengalami kekurangan pendaftar.
Sementara untuk meminimalisasi adanya praktik tindak pidana atau kecurangan dalam proses seleksi, dibentuk tim pengawas dari tingkat Kabupaten hingga kecamatan.
"Di Kudus kami ada panitia tingkat kabupaten yang bertugas dalam hal regulasi dan sisi pengawasan. Kemudian di tingkat kecamatan juga. Ada panitia yang mengawasi pada ujian penyaringan," terangnya.
Bupati Kudus Hartopo menekankan agar proses seleksi perangkat desa berlangsung transparan dan penuh kehati-hatian agar mentaati segala regulasi yang ada.
"Harus hati-hati jangan sampai ada unsur pidana. Harus transparan," tuturnya.
Menurutnya proses seleksi pengisian perangkat desa penting agar kuantitas dan kualitas perangkat terpenuhi. Sehingga pelayanan dan pembangunan di desa berjalan maksimal.
"Desa ini garda depan. Cerminan pembangunan dan pelayanan. Kalau baik di desa baik juga pemkabnya," imbuhnya. (tos/mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



