Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Langgar Perda, Reklame Tak Berizin di Kudus Ditertibkan

A
Penulis: Ali Mustofa❯
DITERTIBKAN: Tim Satgas Pajak Daerah dari BPPKAD Kudus menertibkan reklame yang tak berizin dengan memasang stiker peringatan. (BPPKAD FOR RADAR KUDUS)
DITERTIBKAN: Tim Satgas Pajak Daerah dari BPPKAD Kudus menertibkan reklame yang tak berizin dengan memasang stiker peringatan. (BPPKAD FOR RADAR KUDUS)
KUDUS – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus menerjunkan tim Satgas Pajak Daerah. Tujuannya untuk menertibkan reklame tak berizin.

Kepala BPPKAD Eko Djatmiko melalui Kabid Pendapatan Daerah Famny Dwi Arfana, menjelaskan, tim Satgas Pajak Daerah dari  BPPKAD bersama tim Yustisi menertibkan reklame yang tidak berizin dan belum membayar pajak. Hal ini sesuai dengan Perda No.17 tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

“Kami juga mengambil sekaligus memasang stiker belum lunas pajak bagi reklame bermasalah,” jelasnya.

Bersama dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari DPMPTSP, PKPLH, PUPR, Satpol PP, Kominfo pihaknya menyisir dan membersihkan media promosi yang tak berizin maupun yang telah habis masa perizinannya.

Penertiban reklame, sasaranNya mulai dari sepanjang Jalan Sunan Muria, Jalan Sosrokartono, hingga Jalan Kudus-Colo.

Famny menjelaskan upaya yang dilakukan semata untuk menegakkan Perda. Ditambahkan, pajak yang didapatkan akan dikembalikan lagi pada masyarakat melalui pembangunan.

“Sesuai Perda tentang pajak reklame, setiap usaha melakukan promosi dengan cara pemasangan baner, media, neon box, baliho atau sejenisnya termasuk perbuatan  yang bertujuan mengenalkan suatu produk, menganjurkan, menarik perhatian umum baik barang, jasa, orang atau usaha dikenai pajak reklame. Hal tersebut sesuai aturan yang ada dan hasilnya juga dikembalikan lagi untuk pembangunan di Kudus,” imbuhnya.

Famny berharap kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak reklame agar taat membayarkan pajak sesuai amanat undang-undang. Media promosi berizin maupun tidak dapat diketahui dengan tanda stiker yang dikeluarkan BPPKAD.

Meski telah berizin, pemasangan media promosi juga harus sesuai dengan aturan yang ditentukan sesuai ketertiban, keindahan, kebersihan (K3). Menurutnya, media promosi telah berizin, tapi tak sesuai dengan K3 tetap tertibkan.

Salah satu karyawan toko Rizal, mengaku tak tahu tentang penertiban media promosi tempatnya bekerja. Dia pun hanya pasrah ketika toko yang dijaganya harus ditertibkan petugas akibat tak membayar pajak reklame.

“Kami tidak tahu masalah perizinannya, itu semua dari atasan. Kami hanya pekerja. Setahu saya memang sudah pernah diberikan surat pemberitahuan mengenai pajak reklame, namun kelanjutanya tak pernah tahu,” ucapnya. (san/mal)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus Berjalan Rutin, Peremajaan Pohon Jadi Perhatian

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus Berjalan Rutin, Peremajaan Pohon Jadi Perhatian

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus dilakukan oleh satu petugas khusus yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dan merawat area makam setiap hari.

18 Perguruan Tinggi Hadiri Kongres IMABSII IX, UMK Jadi Ruang Pertemuan Mahasiswa PBSI

18 Perguruan Tinggi Hadiri Kongres IMABSII IX, UMK Jadi Ruang Pertemuan Mahasiswa PBSI

Sebanyak 18 perguruan tinggi mengikuti Kongres IMABSII IX di UMK untuk memperkuat solidaritas dan kolaborasi mahasiswa PBSI.

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Gandeng LTMNU, Imam hingga Marbot Masjid Kini Bisa Terlindungi

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Gandeng LTMNU, Imam hingga Marbot Masjid Kini Bisa Terlindungi

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus terus memperkuat komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja, termasuk mereka yang menjalankan aktivitas keagamaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer