Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala BPPKAD Eko Djatmiko melalui Kabid Pendapatan Daerah Famny Dwi Arfana, menjelaskan, tim Satgas Pajak Daerah dari BPPKAD bersama tim Yustisi menertibkan reklame yang tidak berizin dan belum membayar pajak. Hal ini sesuai dengan Perda No.17 tahun 2010 tentang Pajak Reklame.
“Kami juga mengambil sekaligus memasang stiker belum lunas pajak bagi reklame bermasalah,” jelasnya.
Bersama dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari DPMPTSP, PKPLH, PUPR, Satpol PP, Kominfo pihaknya menyisir dan membersihkan media promosi yang tak berizin maupun yang telah habis masa perizinannya.
Penertiban reklame, sasaranNya mulai dari sepanjang Jalan Sunan Muria, Jalan Sosrokartono, hingga Jalan Kudus-Colo.
Famny menjelaskan upaya yang dilakukan semata untuk menegakkan Perda. Ditambahkan, pajak yang didapatkan akan dikembalikan lagi pada masyarakat melalui pembangunan.
“Sesuai Perda tentang pajak reklame, setiap usaha melakukan promosi dengan cara pemasangan baner, media, neon box, baliho atau sejenisnya termasuk perbuatan yang bertujuan mengenalkan suatu produk, menganjurkan, menarik perhatian umum baik barang, jasa, orang atau usaha dikenai pajak reklame. Hal tersebut sesuai aturan yang ada dan hasilnya juga dikembalikan lagi untuk pembangunan di Kudus,” imbuhnya.
Famny berharap kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak reklame agar taat membayarkan pajak sesuai amanat undang-undang. Media promosi berizin maupun tidak dapat diketahui dengan tanda stiker yang dikeluarkan BPPKAD.
Meski telah berizin, pemasangan media promosi juga harus sesuai dengan aturan yang ditentukan sesuai ketertiban, keindahan, kebersihan (K3). Menurutnya, media promosi telah berizin, tapi tak sesuai dengan K3 tetap tertibkan.
Salah satu karyawan toko Rizal, mengaku tak tahu tentang penertiban media promosi tempatnya bekerja. Dia pun hanya pasrah ketika toko yang dijaganya harus ditertibkan petugas akibat tak membayar pajak reklame.
“Kami tidak tahu masalah perizinannya, itu semua dari atasan. Kami hanya pekerja. Setahu saya memang sudah pernah diberikan surat pemberitahuan mengenai pajak reklame, namun kelanjutanya tak pernah tahu,” ucapnya. (san/mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



