Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Terbatas, Pemkab Kudus Usulkan Pembangunan Jembatan Karangsambung lewat DAK

A
Penulis: Ali Mustofa❯
MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS
MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS
KUDUS - Pemkab Kudus memastikan tidak sanggup membangun jembatan Karangsambung di Desa Bae dari sumber dana APBD. Sebab anggarannya terbatas. Alternatifnya, pembangunan diusulkan lewat dana alokasi khusus (DAK).

Bupati Kudus Hartopo mengatakan, pembangunan jika diestimasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Diperkirakan mencapai Rp 40 miliar-an. Anggaran dipastikan tidak bisa terkover oleh daerah. Mengingat prioritas pembangunan yang dirasa mendesak.

"Kalau sekitar Rp 5 miliar langsung saya anggarkan, tetapi ini sampai puluhan miliar. Kami sudah berupaya mencari alternatif penganggaran pembangunan jembatan itu," katanya.

Jauh sebelumnya, pemkab sudah menaruh perhatian pada jembatan yang ada di zaman penjajahan itu. Usulan pembangunan dianggarkan melalui Bangub atau APBD Provinsi Jawa Tengah.

Penganggaran diusulkan pada 2018 lalu. Namun gagal. Anggaran diusulkan kembali 2020 dan mendapat persetujuan dari Pemprov Jateng. Namun hal itu kembali gagal.

"Sebetulnya sudah dapat persetujuan, anggarannya sekitar Rp 30- Rp 40 miliar-an. Tapi ditarik kembali karena Covid-19," katanya.

Untuk itu, Pemkab Kudus akan berupaya mengusulkan kembali pembangunan jembatan Karangsambung. Sumber anggarannya melalui DAK. Hartopo menambahkan, sudah mengusulkan dan menunggu persetujuan pemerintah pusat. “Estimasi ya sekitar Rp 30- Rp 40 miliar, itu kan harus menjebol semuanya," ungkapnya.

Diketahui, lalu lintas di jembatan Karangsambung sering terjadi kemacetan ketika pagi maupun sore. Kondisi ini dilatarbelakangi lebar jembatan yang besarnya hanya 2,5 meter.

Selain itu, menurut warga sekitar sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Karena minimnya lampu penerangan. Warga sekitar secara swadaya memberikan lampu penerangan yang dipasang di atas tiang jembatan. (gal/mal)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Pemkab Kudus berhasil menempati posisi lima besar dalam penilaian Indeks Monitoring Center for Prevention (MCSP) 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

39 PNS di Kudus Memasuki Masa Pensiun, Bupati Minta Tetap Sehat dan Produktif

39 PNS di Kudus Memasuki Masa Pensiun, Bupati Minta Tetap Sehat dan Produktif

Sebanyak 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus memasuki masa purna tugas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer