Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Disnakerperinkop dan UKM Rini Kartika Hadi Ahmawati menyebut sesuai surat edaran yang pihaknya berikan kepada perusahaan-perusahaan maksimal THR harus sudah diberikan pada H-7 sebelum Lebaran. ”Dari total 150 perusahaan, sudah ada 120 perusahaan yang laporan ke kami jika sudah memberikan THR,” jelasnya.
Sementara untuk sisanya, yakni 30 perusahaan telat dalam memberikan laporan. Namun demikian dari hasil pantauannya, perusahaan-perusahaan tersebut sudah memberikan THR. Sehingga tak dipersoalkan.
Tetapi Rini menambahkan jika ada empat perusahaan yang dilaporkan ke posko pengaduan THR. Satu aduan masuk ke Disnakerperinkop dan UKM. Dan tiga perusahaan lainnya diadukan ke Disnakertrans Jawa Tengah.
”Jadi total aduan ada empat. Dan aduan-aduan ini langsung kami tindaklanjuti,” terangnya.
Jenis aduan yang masuk yakni berasal dari pekerja. Seperti adanya pembayaran THR yang dicicil. Hingga adanya keterlambatan pembayaran.
Adapula laporan yang sifatnya perorangan dari karyawan. Dalam laporan tersebut perusahaan dinilai telat membayarkan THR. Akan tetapi setelah dimediasi langsung ada pembayaran. Perusahaan berdalih jika saat aduan dilayangkan, pemberian THR belum dijadwalkan.
“Setelah kami mediasi, kami konfirmasi ke pengusaha, ternyata ada mekanisme yang mis antara pekerja dan perusahaan. Misalnya ada perusahaan yang dalam penyaluran THR lewat koperasi. Dan perusahaan mencicil membayar ke koperasi,” tambahnya.
Menurutnya empat perusahaan ini kategori non rokok. Melainkan perusahaan tekstil dan elektronik. ”Kalau perusahaan rokok yang masuk KIHT sudah beres semua. Sudah kami kroscek. Bahkan sebagian membayar sebelum waktunya,”tambahnya. (tos/zen)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



