Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi Terbentuk, DPRD Kudus Tancap Gas Bahas LKPJ 2021

A
Penulis: Ali Mustofa❯
Photo
Photo
KUDUS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus akan segera membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2021. Berdampingan dengan itu, DPRD Kudus telah mengumumkan alat kelengkapan dewan masa kerja 2,5 tahun ke depan.

Pembahasan LKPJ ini dilakukan pada sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian LKPJ. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kudus Masan sekaligus dihadiri oleh OPD, camat, berserta lainnya. Penyampaian LKPJ ini disampaikan langsung oleh Bupati Kudus HM Hartopo.

Ketua DPRD Kudus Masan menyatakan, dirinya mengapresiasi atas pelaporan LKPJ yang disampaikan oleh Pemkab Kudus. Proses penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban pemerintah daerah kepada DPRD.

Selanjutnya, LKPJ yang disampaikan kepada DPRD Kudus itu akan dibahas di tingkat komisi. Pembahasan ini bertujuan untuk menilai kinerja Pemkab Kudus pada satu tahun lalu.

”Sesuai jadwal Banmus, pembahasan akan dilakukan di tingkat komisi yang membidangi beberapa OPD,” ungkapnya.

Photo
Photo
LAPORKAN: DPRD Kudus akan membahas LKPJ 2021 dalam waktu dekat. (GALIH ERLAMBANG W/ RADAR KUDUS)

Di samping itu, DPRD Kudus telah menetapkan alat kelengkapan dewan pada agenda rapat paripurna rolling komisi Kamis (7/4) lalu. Masa jabatannya berlangsung hingga akhir periode DPRD Kudus menjabat.

Ketua Komisi A saat ini dijabat oleh Riduwan, Komisi B Anis Hidayat, Komisi C Rochim Sutopo, dan Komisi D Ali Ihsan. Sedangkan ketua Bapemperda dijabat oleh Sutriyono dan Badan Kehormatan diketuai oleh Peter M Faruq.

Sementara itu, Bupati Kudus HM Hartopo mengucapkan banyak terima kasih kepada semua elemen yang telah membantu program pembangunan pemerintah daerah. Hal itu adalah semata dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

”APBD ini merupakan refleksi formal penyelenggaraan tugas yang secara besar dibagi tiga komponen anggaran. Antara lain, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan,” katanya.

Hartopo menjelaskan dalam APBD TA 2021, pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi sekitar 137,88 persen dari target. Sementara pendapatan transfer terealisasi 102,29 persen dari target. Pada pos belanja daerah pada 2021 terserap sebesar 82,53 persen.

Tahun anggaran 2021 lalu, Pemkab Kudus masih fokus dalam penanganan Covid-19. Beberapa anggaran direfokusing untuk kegiatan pencegan dan penularan Covid-19.

”Karena masih ada lonjakan kasus dan penularan, banyak anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19,” katanya. (gal/zen)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kudus Targetkan Pembahasan RAPBD 2027 Rampung Sebelum Akhir November

DPRD Kudus Targetkan Pembahasan RAPBD 2027 Rampung Sebelum Akhir November

DPRD Kabupaten Kudus menargetkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dapat diselesaikan sebelum November 2026 berakhir.

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

PKB Kenang Fathan Subchi sebagai Sosok “Mr No Problem”, Selalu Siap Membantu

PKB Kenang Fathan Subchi sebagai Sosok “Mr No Problem”, Selalu Siap Membantu

Wakil Ketua DPRD Kudus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mukhasiron mengenang Fathan sebagai pribadi yang sederhana, tekun bekerja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer