Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berpotensi Sumbang PAD Kudus, Dinas Kaji Izin Daur Ulang Sampah

A
Penulis: Ali Mustofa❯
MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS
MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS
KUDUS – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus tengah menyiapkan regulasi terhadap produk hasil dari daur ulang sampah organik dan non organik.

Sebab, hal itu akan berpotensi mendatangkan Pendapatan asli daerah (PAD).
Sekretaris Dinas PKPLH Rofiatun tengah mempersiapkan izin penjualan hasil pengolahan sampah tersebut. Sebab hal ini telah diatur dalam Perda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Rofi menambahkan, tiap mesin mampu mengolah dua jenis sampah. Yaitu sampah organik dan anorganik. Cara kerjanya dengan mencacah sampah.

Sampah organik seperti daun, ranting yang tipis, dan bagian pada tumbuhan akan diolah sebagai kompos."Yang sampah nonorganik bisa dari plastik hingga botol plastik bisa untuk bahan baku tambahan biji plastik. Melihat ini bisa mendatangkan PAD ketika dijual nantinya," ungkapnya.

Selain perizinan produk, PKLH juga perlu riset pasar untuk pemasaran olahan sampah  organik dan anorganik.

Saat ini, kata Rofi, mesin pengolahan sampah masih dilakukan pengecekan rutin oleh pihak teknisi. Selanjutnya, alat yang berada di Pusat Daur Ulang (PDU) akan diserahterimakan kepada Pemkab Kudus.

"Bantuan alat tersebut berasal dari Kementerian LHK, setelah diserahterimakan nanti akan diresmikan sekaligus," tambahnya.

Dari pemberitaan sebelumnya, TDU Kudus didirikan dari hasil bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui APBN. Kapasitas yang terpasang bisa mengolah 10 ton per hari, tersebut diharapkan bisa mengurangi beban TPA yang perhari mencapai ratusan ton. Hal itu diharapkan bisa mendukung program pemerintah untuk mengurangi sampah sebesar 30 persen yang ditargetkan pada 2025. (gal/mal)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Pemkab Kudus berhasil menempati posisi lima besar dalam penilaian Indeks Monitoring Center for Prevention (MCSP) 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

39 PNS di Kudus Memasuki Masa Pensiun, Bupati Minta Tetap Sehat dan Produktif

39 PNS di Kudus Memasuki Masa Pensiun, Bupati Minta Tetap Sehat dan Produktif

Sebanyak 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus memasuki masa purna tugas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer