Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Selain itu, kegiatan workshop dipaparkan materi Integrasi Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Universitas Semarang (USM) dengan menghadirkan beberapa materi.
Di antaranya, materi Emotional Spiritual Quotient oleh Muhammad Amin. Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Roy John Salamony menyampaikan materi Sinkronisasi Penyusunan RKPD dengan KUA dan PPAS. Sedangkan Akademisi Dr Yohanes Suhardjo memberikan workshop tentang Integrasi Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Daerah.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri Roy John Salamony menyatakan, RKPD merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah bersama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini menggunakan kodifikasi dan nomenklatur permendagri 90 tahun 2020 dan aturan pemutakhirannya.
”Azas umum APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, juga disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah,” katanya.
Dirinya menambahkan, dalam penganggaran pemerintah daerah harus memperhatikan enam pelayanan dasar. Diantaranya, pendidikan, infrastruktur, ketentraman perlindungan rakyat, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sekaligus bidang sosial.

Sedangkan pada materi selanjutnya Integrasi Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Daerah Yohanes Suhardjo menyampaikan, hal ini memuat pandangan pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan.
”Pokir dewan memuat juga, rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun berkenaan,” terangnya.
Ia menambahkan, dalam penelaahan Pokir perlu dilakukan beberapa hal. salah satu di antaranya Indikator kinerja dan lokasi yang diusulkan. Sekaligus, melaksanakan inventarisasi jenis program atau kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan ke dalam urusan SKPD.
Ketua DPRD Kudus, Masan berharap dalam kegiatan workshop tersebut bisa memperdalam pengetahuan anggota dewan dalam penyusunan APBD 2023 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
”Para anggota dewan diharapkan bisa memahami alur penyusunan APBD, hal ini juga untuk merealisasikan aspirasi masyarakat,” katanya. (adv)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



