Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Telah Diundangkan, DPRD Kudus Minta Eksekutif Segera Terbitkan Perbup

A
Penulis: Ali Mustofa❯
Photo
Photo
KUDUS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus meminta eksekutif segera menerbitkan Peraturan bupati (Perbup) atas diundangkannya Perda inisiatif tentang Pemenuhan Hak Disabilitas. Sebab Perda tersebut mengakomodir kesetaraan hak para penyandang disabilitas.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kudus, Acmad Yusuf Rony mendesak eksekutif segera menerbitkan Perbup terhadap enam Perda inisiatif DPRD yang telah diundangkan. Ia melihat Perda tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat.

"Salah satunya terkait Perda Hak Penyandang Disabilitas, para penyandang kebutuhan khusus akan mendapatkan hak-haknya untuk hidup layak," katanya.

Yusuf menyebut, di dalam Perda tersebut ada beberapa pemenuhan hak para disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Keberadaan mereka diinventarisir dalam instansi pemerintahan maupun swasta.

KOMITMEN: Sebagai guru, Isnaeni Amrina Rusdah (kiri baju kuning) dari sekolah MIM Al Tanbih dan Ana Ariani dari SD 2 Getas Pejaten Kudus mengabadikan momen bersama para anak didiknya saat mengikuti kejuaraan MilkLife Soccer Challenge 2023 di Supersoccer A
KOMITMEN: Sebagai guru, Isnaeni Amrina Rusdah (kiri baju kuning) dari sekolah MIM Al Tanbih dan Ana Ariani dari SD 2 Getas Pejaten Kudus mengabadikan momen bersama para anak didiknya saat mengikuti kejuaraan MilkLife Soccer Challenge 2023 di Supersoccer A
PAYUNG HUKUM: DPRD Kudus meminta eksekutif segera menerbitkan Perbup terhadap enam Perda inisiatif yang telah diundangkan. (DPRD KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Selama ini, kata dia penyandang disabilitas banyak yanh bekerja di luar Kudus. Dengan adanya payung hukum tersebut, para penyandang disabilitas bisa mendapat pekerjaan yang layak di kotanya sendiri.

"Hak lainnya, salah satunya penyediaan infrastruktur yang layak bagi disabilitas. Harapannya Kudus bisa menjadi kota inklusi," ungkapnya.

Tidak kalah pentingnya, Perda inisiatif lainnya juga harus didukung dengan Perbup. Seperti Perda Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular, Perda Penguatan Pendidikan Karakter, Perda  Kawasan Olahraga. Sementara Dua Perda lainnya adalah Pelestarian Kebudayaan dan Perda Perlindungan Petani.

"Saya berharap Perbup segera diturunkan, karena Perda itu mengakomodir dan menjadi landasan payung hukum hajat hidup masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kabupaten Kudus, Hermawan menyatakan Perda inisiatif DPRD Kudus telah mendapatkan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini tengah dilakukan sosialisasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Setelah dicermati isi Perda tersebut maka akan ditindaklanjuti penerbitan Perbup," ungkapnya.

Hermawan mendorong agar OPD terkait bisa mencermati isi Perda tersebut. Selanjutnya bisa disusun aturan penunjang untuk pembentukan Perbup.

Pada tahun 2022 ini, DPRD Kudus menyusun delapan Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Ranperda Corporate Social Responbility (CSR), Ranperda Bantuan Hukum untuk Warga Kurang Mampu, Ranperda Penyelenggaraan Haji, sekaligus Ranperda Perlindungan Buruh.

Selanjutnya ada Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda Pesantren, Ranperda Desa Wisata dan Ranperda Daerah Aliran Sungai. (adv)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Lestari Moerdijat Dorong Penyandang Disabilitas Terlibat dalam Industri Batik Jepara

Lestari Moerdijat Dorong Penyandang Disabilitas Terlibat dalam Industri Batik Jepara

Lestari Moerdijat mendorong pelibatan penyandang disabilitas dalam industri batik Jepara. Karya siswa SLB setempat telah meraih prestasi nasional.

Lestari Moerdijat Dorong Implementasi Konsesi 20 Persen bagi Penyandang Disabilitas

Lestari Moerdijat Dorong Implementasi Konsesi 20 Persen bagi Penyandang Disabilitas

Lestari Moerdijat mendorong konsistensi pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Implementasi PP 31/2026 harus diwujudkan melalui kebijakan konkret dan layanan publik yang inklusif.

Ada 61 Kursi Roda dan 27 Kaki Palsu Dibagikan di Kudus, Ning Nawal Ungkap Harapannya

Ada 61 Kursi Roda dan 27 Kaki Palsu Dibagikan di Kudus, Ning Nawal Ungkap Harapannya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menyalurkan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer