Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kudus, Acmad Yusuf Rony mendesak eksekutif segera menerbitkan Perbup terhadap enam Perda inisiatif DPRD yang telah diundangkan. Ia melihat Perda tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat.
"Salah satunya terkait Perda Hak Penyandang Disabilitas, para penyandang kebutuhan khusus akan mendapatkan hak-haknya untuk hidup layak," katanya.
Yusuf menyebut, di dalam Perda tersebut ada beberapa pemenuhan hak para disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Keberadaan mereka diinventarisir dalam instansi pemerintahan maupun swasta.

Selama ini, kata dia penyandang disabilitas banyak yanh bekerja di luar Kudus. Dengan adanya payung hukum tersebut, para penyandang disabilitas bisa mendapat pekerjaan yang layak di kotanya sendiri.
"Hak lainnya, salah satunya penyediaan infrastruktur yang layak bagi disabilitas. Harapannya Kudus bisa menjadi kota inklusi," ungkapnya.
Tidak kalah pentingnya, Perda inisiatif lainnya juga harus didukung dengan Perbup. Seperti Perda Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular, Perda Penguatan Pendidikan Karakter, Perda Kawasan Olahraga. Sementara Dua Perda lainnya adalah Pelestarian Kebudayaan dan Perda Perlindungan Petani.
"Saya berharap Perbup segera diturunkan, karena Perda itu mengakomodir dan menjadi landasan payung hukum hajat hidup masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kabupaten Kudus, Hermawan menyatakan Perda inisiatif DPRD Kudus telah mendapatkan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini tengah dilakukan sosialisasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Setelah dicermati isi Perda tersebut maka akan ditindaklanjuti penerbitan Perbup," ungkapnya.
Hermawan mendorong agar OPD terkait bisa mencermati isi Perda tersebut. Selanjutnya bisa disusun aturan penunjang untuk pembentukan Perbup.
Pada tahun 2022 ini, DPRD Kudus menyusun delapan Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Ranperda Corporate Social Responbility (CSR), Ranperda Bantuan Hukum untuk Warga Kurang Mampu, Ranperda Penyelenggaraan Haji, sekaligus Ranperda Perlindungan Buruh.
Selanjutnya ada Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda Pesantren, Ranperda Desa Wisata dan Ranperda Daerah Aliran Sungai. (adv)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



