Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pegawai Honorer di Instansi Pemerintah akan Dihapus, Cuma Ada PNS dan PPPK

A
Penulis: Ali Mustofa❯
Puthut Winarno, Plt Kepala BKPP Kudus (INDAH SUSANTI/RADAR KUDUS)
Puthut Winarno, Plt Kepala BKPP Kudus (INDAH SUSANTI/RADAR KUDUS)
KUDUS – Pegawai honorer bakal dihapus. Namun, waktu dimulainya kebijakan ini, belum ada surat resmi, baik dari pusat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Sebab, masih menunggu keputusan pusat.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Puthut Winarno menjelaskan, adanya penghapusan pegawai honorer ini, dari keputusan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan pegawai non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023.

”Sebenarnya ini masa berlakunya 2023. Artinya, setelah itu tidak ada kewajiban lagi bagi pemerintah untuk menggunakan tenaga honorer di tiap instansi pemerintahan,” jelasnya.

Win –sapaan akrab Puthut Winarno- mengatakan, pihaknya akan mengikuti instruksi dari pusat tentang mekanisme penerapannya. ”Memang sudah ada PP (peraturan pemerintah)-nya. Menpan RB juga sudah mengatakan pada 2023 nanti ada ketentuan, bahwa pegawai pemerintah itu hanya ada dua. Yang satu itu PNS dan yang satunya lagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dua ini disebut ASN,” jabarnya.

Untuk menerapkan PP 49/2018 dalam penghapusan pegawai honorer, dia mengaku akan menunggu kebijakan pusat. Karena tidak hanya di Kudus.

”Provinsi juga seperti apa, lalu nanti kabupaten/kota mengikuti. Kami masih menunggu juknis (petunjuk teknis). Ketentuan tersebut berlaku di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Kudus,” terangnya.

Dia menyampaikan, di Kudus ada 107 pegawai honorer daerah (PHD) di lingkungan Pemkab Kudus yang terancam ditiadakan. Jumlah tersebut, terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga operasional. Mereka tersebar di sejumlah OPD yang ada di Pemkab Kudus. ”Mereka (PHD, Red) mulai sekarang harus mempersiapkan diri ikut seleksi PPPK,” pesannya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak, karena hanya menjalankan regulasi. Selama ini, biaya operasional maupun biaya gaji para PHD memang diakomodasi dari anggaran belanja pegawai bersumber dari APBD. (lin)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus Berjalan Rutin, Peremajaan Pohon Jadi Perhatian

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus Berjalan Rutin, Peremajaan Pohon Jadi Perhatian

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus dilakukan oleh satu petugas khusus yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dan merawat area makam setiap hari.

18 Perguruan Tinggi Hadiri Kongres IMABSII IX, UMK Jadi Ruang Pertemuan Mahasiswa PBSI

18 Perguruan Tinggi Hadiri Kongres IMABSII IX, UMK Jadi Ruang Pertemuan Mahasiswa PBSI

Sebanyak 18 perguruan tinggi mengikuti Kongres IMABSII IX di UMK untuk memperkuat solidaritas dan kolaborasi mahasiswa PBSI.

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Gandeng LTMNU, Imam hingga Marbot Masjid Kini Bisa Terlindungi

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Gandeng LTMNU, Imam hingga Marbot Masjid Kini Bisa Terlindungi

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus terus memperkuat komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja, termasuk mereka yang menjalankan aktivitas keagamaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer