Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ranperda RTRW Disahkan, Pintu Investasi Terbuka

A
Penulis: Ali Mustofa❯
NAIK TURUN: Bupati Pati Haryanto meninjau langsung vaksinasi covid-19 terhadap anak usia 6-11 tahun beberapa waktu lalu. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
NAIK TURUN: Bupati Pati Haryanto meninjau langsung vaksinasi covid-19 terhadap anak usia 6-11 tahun beberapa waktu lalu. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPDR) Kudus mengesahkan Rancangan Perda Rancana Tata Ruang Tata Wilayah (RTWR) Kabupaten Kudus 2022-2042. Pengesahan tersebut tentunya akan membuka peluang investasi di Kudus.

Pemaparan hasil pembahasan Panitia khusus (Pansus) II DPRD Kudus terkait tentang Ranperda RTRW disampaikan pada rapat paripurna Jumat (21/1).

Wakil Ketua Pansus II DPRD Kudus Ali Ihsan menyatakan, sebelumnya Pansus menyetujui draf Ranperda RTRW yang diajukan eksekutif. Pembahasannya dilakukan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektoral. Sekaligus dilakukan public hearing yang menghadirkan elemen masyarakat dan pelaku industri.

Dalam pembahasan sebelumnya, Pansus II tidak menyepakati pengolahan dan pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di dalam Ranperda RTRW. Sebab wilayah Kabupaten Kudus tergolong kecil dan berbahaya bagi masyarakat sekitar.

“Pansus hanya menyetujui pengelolaannya saja. Pemanfaatan dan pengolahan limbah tidak kami setujui, Kudus tergolong wilayah dengan permukiman padat penduduk,” katanya.

Lokasi usalan pengelolaan dan pengolahan limbah sebelumnya akan dilakukan di Kecamatan Kaliwungu, Jekulo, Mejobo, Gebog, Jati, Bae, dan Kota. Tetapi terkait pengolahan itu tidak disetujui oleh Pansus II.

PENINGKATAN EKONOMI: Ketua DPRD Kudus Masan, didampingi Wakil Ketua DPRD Kudus Tri Erna S, dan Bupati Kudus Hartopo menandatangani hasil pembahasan Ranperda RTRW Kabupaten Kudus 2022-2024. (GALIH ERLAMBANG W/ Radar Kudus)
PENINGKATAN EKONOMI: Ketua DPRD Kudus Masan, didampingi Wakil Ketua DPRD Kudus Tri Erna S, dan Bupati Kudus Hartopo menandatangani hasil pembahasan Ranperda RTRW Kabupaten Kudus 2022-2024. (GALIH ERLAMBANG W/ Radar Kudus)
SAHKAN RANPERDA RTRW: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPDR) Kudus mengesahkan Rancangan Perda Rancana Tata Ruang Tata Wilayah (RTWR) Kabupaten Kudus 2022-2042. Pengesahan tersebut tentunya akan membuka peluang investasi di Kudus. (GALIH ERLAMBANG W/ Radar Kudus)

Ali Ihsan menambahkan, untuk kawasan industri nantinya di Kabupaten Kudus wilayahnya sudah terpetakan. Yakni berada di Jalan Lingkar Selatan, jalan Kudus-Pati, Kudus-Jepara.

Mengacu penyesuaian dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) besaran lahan industri di Kudus bertambah. Mulanya luas KPI untuk industri 1.132 hektaer, kini besarannya bertambah menjadi 2.258 hektare.

Untuk luas lahan pertanian, di Kabupaten  Kudus totalnya 22.382 hektare. Sebanyak 20.005 hektare diputuskan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

“Pengukurannya sudah akurat, sebab dilihat langsung dengan satelit. Termasuk lereng pegunungan, termasuk lahan hijau,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo menyatakan dalam Rancangan Perda RTRW tersebut dipastikan Kudus pro terhadap investasi. Namun, pemerintah daerah tidak melanggar tatanan yang berlaku dan tetap memprioritaskan lahan pertanian untuk ketahanan pangan.

“Lahan pertanian tetap terjaga, pengurangannya terhadap lahan yang tidak produktif,” katanya.

Dengan penataan ini, Hartopo berharap bisa menarik investor ke Kudus. Harapannya geliat ekonomi kembali stabil. Terlebih, saat ini ada investor yang melirik dan ingin berinvestasi di Kudus. (mal)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Sungai Mbango di Pati Darurat Sampah dan Limbah Industri, Tujuh Desa Ikut Terdampak

Sungai Mbango di Pati Darurat Sampah dan Limbah Industri, Tujuh Desa Ikut Terdampak

Kondisi Sungai Mbango di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, kembali memprihatinkan.

DPRD Kudus Targetkan Pembahasan RAPBD 2027 Rampung Sebelum Akhir November

DPRD Kudus Targetkan Pembahasan RAPBD 2027 Rampung Sebelum Akhir November

DPRD Kabupaten Kudus menargetkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dapat diselesaikan sebelum November 2026 berakhir.

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer