Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Didampingi kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Harjuna Widada Hartopo melihat satu per satu ruang kelas.
Terlihat, ruang kelas yang cukup parah dengan plafon bolong-bolong ada empat kelas. Yakni kelas I,II,III dan kelas IV. Sebetulnya, kelas V dan VI juga ada yang bolong namun paling parah memang empat ruang tersebut.
Hartopo mengatakan, rehab segera dilakukan agar ruang kelas bisa digunakan kembali. Pihaknya menyampaikan kondisi kelas dengan plafon bolong-bolong tersebut memang tidak kondusif untuk KBM.
“Pemkab Kudus memang telah menggelontorkan Rp 22 miliar untuk 110 SD dan SMP di Kabupaten Kudus pada 2022, sehingga, perbaikan atap SD 6 Terban bisa segera dilaksanakan,” ungkapnya.
Hartopo mengimbau kepala sekolah untuk proaktif memonitor keadaan bangunan sekolah. Perawatan ringan bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jadi sekolah tiap bulan mengecek keadan ruangan dan seluruh bagian sekolah.
Dia mengatakan, sekolah harus siaga ketika mengetahui ada eternit yang basah. Sehingga perbaikan bisa dilakukan secepatnya. Apalagi, SD 6 Terban tidak menganggarkan dana pemeliharaan dan tidak memiliki penjaga sekolah.
Kepala Disdikpora Kudus Harjuna Widada mengatakan, menggunakan anggaran BOS hanya bisa memperbaiki kerusakan ringan, bisa diambilkan 30 persen anggaran BOS untuk perbaikan rusak ringan.
“SD 6 Terban masuk anggaran APBD Murni 2022, melihat kondisi saat ini maka perlu perbaikans segera. Pemeliharaan seperti mengganti genteng yang bocor bisa menggunakan dana BOS,” jelasnya.
Ditambahkan, diusahan Februari SD 6 Terban masuk tahap kontrak konstruksi, sekitar Maret 2022 sudah bisa dibangun. Harjuna mengatakan, usuk-usuk ada beberapa yang lapuk tapi penyangga atap kondisinya masih bagus.
Kepala SDN 6 Terban Sutono mengakui, perbaikan ringan yang dilakukan selama ini memang tidak memakai BOS, karena belum ada petunjuk teknis yang memperkuat penggunaannya. Sedangkan untuk sekolah dijenjang lebih tinggi memang ada ketentuannya dengan jelas biaya perbaikannya.
Untuk itulah, Sutono belum berani memanfaatkan BOS untuk perbaikan, meskipun kategorinya tergolong ringan. Tapi, ia akan berkonsultasi lagi dengan Disdikpora terkait penggunaan BOS. (mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



