alexametrics
24.4 C
Kudus
Tuesday, July 26, 2022

Sewa Kios Pasar Kliwon Kudus Dikaji Ulang

KUDUS – Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) sewa kios Pasar Kliwon dinilai belum efisien. Sebab, beberapa retribusi dibayarkan secara terpisah. Kritik dan saran tersebut ditanggapi Bupati Kudus Hartopo didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti dan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono saat menerima audiensi di Pringgitan Pendapa Kudus, kemarin (21/12).

Hartopo mengatakan, akan mengkaji pembayaran retribusi pelayanan pasar dengan PKD. Pihaknya akan mengkaji aturan retribusi, sehingga pedagang tak merasa kebingungan.

“Pembayaran retribusi dilakukan terpisah karena Perdanya memang berbeda. Kalau retribusi dibayar sekali berarti harus menyatukan Perda,” paparnya.


Penyatuan Perda pun perlu dikaji dengan pihak legislatif. Oleh karena itu, Hartopo menjelaskan keputusan tersebut tidak bisa ditentukan dalam waktu dekat. Keputusan ini melibatkan banyak pihak.

Selain itu, Hartopo juga akan mengkaji kembali PKD sesuai letak kios. Besaran PKD kios yang menghadap Jalan Jendral Sudirman dan mempunyai tempat parkir berbeda dengan kios yang berada di tengah serta yang berada di lantai 2.

Baca Juga :  BSI Kudus Beri Literasi Pengetahuan Syariah pada Pengurus Masjid

Keputusan tersebut pun tidak diambil sendiri, pihaknya akan mengundang perwakilan blok kios untuk diajak diskusi. Diharapkan, keputusan tersebut dapat diterima seluruh pedagang.

“Kami juga berencana akan mendiskusikan lagi PKD untuk blok yang memang menghadap jalan dan lainnya. Kami undang perwakilan pedagang untuk menghitung bersama-sama. Ini untuk kenyamanan bersama,” jelasnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti mengatakan, pedagang sudah membayar per bulan. Tetapi, masih ada pedagang yang beranggapan Pasar Kliwon masih hak guna bangunan (HGB) dan banyak kios yang tidak dipakai dianggap tidak membayar sewa.

“Kalau belum ada laporan pengembalian kios atau los kepada kami, berarti yang tidak ditempati ya masih berkewajiban membayar sewa. Untuk sistem pembayaran retribusi PKD dengan retribusi pelayanan pasar menunggu kajian selanjutnya,” terangnya. (san/mal)






Reporter: Indah Susanti

KUDUS – Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) sewa kios Pasar Kliwon dinilai belum efisien. Sebab, beberapa retribusi dibayarkan secara terpisah. Kritik dan saran tersebut ditanggapi Bupati Kudus Hartopo didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti dan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono saat menerima audiensi di Pringgitan Pendapa Kudus, kemarin (21/12).

Hartopo mengatakan, akan mengkaji pembayaran retribusi pelayanan pasar dengan PKD. Pihaknya akan mengkaji aturan retribusi, sehingga pedagang tak merasa kebingungan.

“Pembayaran retribusi dilakukan terpisah karena Perdanya memang berbeda. Kalau retribusi dibayar sekali berarti harus menyatukan Perda,” paparnya.

Penyatuan Perda pun perlu dikaji dengan pihak legislatif. Oleh karena itu, Hartopo menjelaskan keputusan tersebut tidak bisa ditentukan dalam waktu dekat. Keputusan ini melibatkan banyak pihak.

Selain itu, Hartopo juga akan mengkaji kembali PKD sesuai letak kios. Besaran PKD kios yang menghadap Jalan Jendral Sudirman dan mempunyai tempat parkir berbeda dengan kios yang berada di tengah serta yang berada di lantai 2.

Baca Juga :  Meski Belum Terdistrubusi di Pasar Kudus, Migor “Minyakita” Diperkirakan Tak Pengaruhi Konsumen 

Keputusan tersebut pun tidak diambil sendiri, pihaknya akan mengundang perwakilan blok kios untuk diajak diskusi. Diharapkan, keputusan tersebut dapat diterima seluruh pedagang.

“Kami juga berencana akan mendiskusikan lagi PKD untuk blok yang memang menghadap jalan dan lainnya. Kami undang perwakilan pedagang untuk menghitung bersama-sama. Ini untuk kenyamanan bersama,” jelasnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti mengatakan, pedagang sudah membayar per bulan. Tetapi, masih ada pedagang yang beranggapan Pasar Kliwon masih hak guna bangunan (HGB) dan banyak kios yang tidak dipakai dianggap tidak membayar sewa.

“Kalau belum ada laporan pengembalian kios atau los kepada kami, berarti yang tidak ditempati ya masih berkewajiban membayar sewa. Untuk sistem pembayaran retribusi PKD dengan retribusi pelayanan pasar menunggu kajian selanjutnya,” terangnya. (san/mal)






Reporter: Indah Susanti

Most Read

Artikel Terbaru

/