alexametrics
31.3 C
Kudus
Monday, May 16, 2022

Orangtua Eksploitasi Anak, Disuruh Ngamen di Lampu Merah Kudus

KUDUS – Satpol PP Kudus akhirnya membina pengamen cilik yang menjadi korban ekploitasi dengan cara disuruh mengamen orangtua. Para pengamen kecil yang mangkal di sejumlah lampu merah itu pun kini didata lalu dibina.

Kasatpol PP Kudus Kholid Seif menyebut pengamen-pengamen cilik itu berusia antara 5 tahun hingga 12 tahun. Bahkan ada pula yang masih balita. Mereka kerapkali mangkal di lampu merah Pentol, Matahari, dan Jember.

“Disuruh orangtua. Disuruh bude,” terang Kholid Seif menirukan kata pengamen cilik.


Kata Kholid, pengamin cilik ini sengaja diarahkan menjadi umpan untuk meraih empati dan belas kasih masyarakat. Yakni dengan memanfaatkan keluguan untuk uang.

“Selain itu keberadaan mereka sangat mengganggu pengguna jalan dan juga melanggar Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanggulangan gelandang, pengemis, dan anak jalanan. Juga Perda Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu keberadaan mereka tetap harus ditertibkan. Karena masih di bawah umur penegakannya juga berbeda. Mereka ditertibkan ke kantor Satpol PP, namun pihak orang tua dan keluarga yang dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Kemarin setelah kami bawa ke kantor, orang tua dan keluarga kami panggil. Kami bina. Baik orangtua maupun anak. Apabila anak tersebut kembali mengemis maka orangtua yang akan disanksi berat karena memperkerjakan anak di bawah umur,” imbuhnya.

Sebab sesuai perda Nomor 15 tahun 2017 seseorang yang mengkoordinir adanya kegiatan mengemis atau menggelandang dan sudah dilakukan pembinaan tiga kali berturut-turut, namun tetap masih bandel bisa diancam denda hingga Rp 50 juta atau kurungan selama tiga bulan.

Baca Juga :  Pengundian PT BPR Bank BKK Kudus, Warga Jati Raih Mobil Wuling Confero

Sementara sebagai langkah preventif pihaknya juga getol menyosialisasi perda-perda tersebut. Termasuk merumuskan strategi bersama dengan berbagai pihak. Dari Dinsos hingga Disnaker.

“Sebab selain anak-anak, ada manusia silver, badut, dan lainnya. Ini juga harus dipikirkan karena ada juga yang memang butuh untuk makan karena tak memiliki pekerjaan. Artinya ada alasan ekonomis. Jadi harus dipikirkan agar mereka memiliki keterampilan dan bisa bekerja,” katanya.

Penertiban tersebut akan berlanjut. Termasuk ancaman pemberian denda kepada pemberi. Sebab sesuai perda pemberi juga kena denda serta sanksi.

Dalam perda tersebut warga yang kedapatan memberikan uang atau barang kepada pengemis, gelandangan hingga anak jalanan di tempat umum akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 1 juta atau kurungan paling lama sepuluh hari.

“Satpol PP sudah pernah woro-woro di perempatan-perempatan soal sanksi itu. Pemasangan poster dan penindakan preventif bagi pengemis hingga gelandangan juga tengah kami koordinasikan dengan Dinas Sosial dan instansi lain agar ada solusi,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya berharap masyarakat bisa mengikuti peraturan yang ada dalam perda tersebut. Sehingga, bisa mendukung Kudus yang nyaman bebas dari pengemis hingga gelandangan.






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Satpol PP Kudus akhirnya membina pengamen cilik yang menjadi korban ekploitasi dengan cara disuruh mengamen orangtua. Para pengamen kecil yang mangkal di sejumlah lampu merah itu pun kini didata lalu dibina.

Kasatpol PP Kudus Kholid Seif menyebut pengamen-pengamen cilik itu berusia antara 5 tahun hingga 12 tahun. Bahkan ada pula yang masih balita. Mereka kerapkali mangkal di lampu merah Pentol, Matahari, dan Jember.

“Disuruh orangtua. Disuruh bude,” terang Kholid Seif menirukan kata pengamen cilik.

Kata Kholid, pengamin cilik ini sengaja diarahkan menjadi umpan untuk meraih empati dan belas kasih masyarakat. Yakni dengan memanfaatkan keluguan untuk uang.

“Selain itu keberadaan mereka sangat mengganggu pengguna jalan dan juga melanggar Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanggulangan gelandang, pengemis, dan anak jalanan. Juga Perda Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu keberadaan mereka tetap harus ditertibkan. Karena masih di bawah umur penegakannya juga berbeda. Mereka ditertibkan ke kantor Satpol PP, namun pihak orang tua dan keluarga yang dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Kemarin setelah kami bawa ke kantor, orang tua dan keluarga kami panggil. Kami bina. Baik orangtua maupun anak. Apabila anak tersebut kembali mengemis maka orangtua yang akan disanksi berat karena memperkerjakan anak di bawah umur,” imbuhnya.

Sebab sesuai perda Nomor 15 tahun 2017 seseorang yang mengkoordinir adanya kegiatan mengemis atau menggelandang dan sudah dilakukan pembinaan tiga kali berturut-turut, namun tetap masih bandel bisa diancam denda hingga Rp 50 juta atau kurungan selama tiga bulan.

Baca Juga :  Dinas Pantau Penerapan Upah Minimum 2022 di Kudus hingga Akhir Februari

Sementara sebagai langkah preventif pihaknya juga getol menyosialisasi perda-perda tersebut. Termasuk merumuskan strategi bersama dengan berbagai pihak. Dari Dinsos hingga Disnaker.

“Sebab selain anak-anak, ada manusia silver, badut, dan lainnya. Ini juga harus dipikirkan karena ada juga yang memang butuh untuk makan karena tak memiliki pekerjaan. Artinya ada alasan ekonomis. Jadi harus dipikirkan agar mereka memiliki keterampilan dan bisa bekerja,” katanya.

Penertiban tersebut akan berlanjut. Termasuk ancaman pemberian denda kepada pemberi. Sebab sesuai perda pemberi juga kena denda serta sanksi.

Dalam perda tersebut warga yang kedapatan memberikan uang atau barang kepada pengemis, gelandangan hingga anak jalanan di tempat umum akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 1 juta atau kurungan paling lama sepuluh hari.

“Satpol PP sudah pernah woro-woro di perempatan-perempatan soal sanksi itu. Pemasangan poster dan penindakan preventif bagi pengemis hingga gelandangan juga tengah kami koordinasikan dengan Dinas Sosial dan instansi lain agar ada solusi,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya berharap masyarakat bisa mengikuti peraturan yang ada dalam perda tersebut. Sehingga, bisa mendukung Kudus yang nyaman bebas dari pengemis hingga gelandangan.






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/