alexametrics
29.4 C
Kudus
Monday, June 27, 2022

Sering Bolos Rapat, Empat Anggota DPRD Kudus Terancam Di-PAW

KUDUS – Konstituen Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kudus mengadukan empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Fraksi Partai Gerindra kepada Badan Kehormatan (BK). Empat anggota dewan tersebut dilaporkan lantaran diduga mangkir dari rapat di DPRD selama lebih enam kali. Imbasnya mereka terancam di pemberhentian antarwaktu dari anggota DPRD Kudus.

Laporan ini disampaikan oleh Mohammad Asnawi kepada BK DPRD Kudus pada Jumat (17/6) lalu. Mangkirnya empat dari enam anggota DPRD Kudus Fraksi Partai Gerindra dianggap tidak profesional. Hal tersebut sangat merugikan lantaran aspirasi masyarakat tidak bisa tersampaikan dan diperjuangkan saat di forum rapat. “Forum tersebut sangatlah penting,” katanya.

Asnawi mengatakan, laporan ini berlandaskan melanggar tata tertib DPRD Kudus. Pelanggaran ini mengacu pada Pasal 193 ayat 2 huruf D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 134 ayat 3 Huruf D Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang tata tertib DPRD Kabupaten Kudus.


Disebutkan, anggota DPRD diberhentikan antarwaktu antara lain jika tidak menghadiri rapat paripurna atau rapat alat kelengkapan anggota dewan yang menjadi tugas dan kewajibannya. Mangkir dalam rapat tersebut terhitung sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Pihaknya telah mengantongi dugaan mangkirnya empat anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra. Yakni terlihat dari presensi kehadiran anggota dewan.

“Dari bukti itu ada yang mangkir selama enam kali bahkan ada yang lebih,” terangnya.

Baca Juga :  Cetak Santri Dengan Pengelolaan Manajemen Keuangan Unggul

Eks Bapilu Partai Gerindra itu mendesak BK DPRD Kudus memproses laporan tersebut. Tugas dan wewenang BK yakni adalah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi dugaan tindakan melanggar tata tertib DPRD Kudus.

Sementara sanksi pemberhentian antarwaktu anggota DPRD mengacu pada Pasal 134 ayat 3 huruf D. Hal tersebut dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan BK atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, atau pemilih.

“Sanksinya yang wewenangnya diputuskan oleh BK, mereka yang diduga melanggar bisa terancam di PAW,” katanya.

Terkait siapa saja empat nama anggota dewan itu, Asnawi enggan menyebutkan.

Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Kudus, Sulistyo Utomo menyatakan masih mempelajari laporan tersebut. Pihaknya mengaku siap ketika dimintai klarifikasi oleh BK nantinya. Sebab dirinya telah menjalankan tugas pokok fungsi menjadi anggota DPRD Kudus.

Terkait empat nama yang dilaporkan, Sulis, mengaku dirinya dilaporkan ke BK. Anggota lainnya yakni Sandung Hidayat, Zainal Arifin, dan Basyidh Shidqul Wafa.“Kami siap memberi keterangan apapun ketika dipanggil BK. Saya tidak ingin berbicara tanpa bukti kami dalami dulu,” jelasnya.

Menurut dugaan Sulis, laporan tersebut imbas dari keputusan DPP Partai Gerindra yang mengeluarkan putusan PAW terhadap Nurhudi.

Dengan melihat kondisi internal partainya tidak harmonis, dia berharap permasalahan tersebut bisa segera teratasi dengan lancar. (gal/mal)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Konstituen Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kudus mengadukan empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Fraksi Partai Gerindra kepada Badan Kehormatan (BK). Empat anggota dewan tersebut dilaporkan lantaran diduga mangkir dari rapat di DPRD selama lebih enam kali. Imbasnya mereka terancam di pemberhentian antarwaktu dari anggota DPRD Kudus.

Laporan ini disampaikan oleh Mohammad Asnawi kepada BK DPRD Kudus pada Jumat (17/6) lalu. Mangkirnya empat dari enam anggota DPRD Kudus Fraksi Partai Gerindra dianggap tidak profesional. Hal tersebut sangat merugikan lantaran aspirasi masyarakat tidak bisa tersampaikan dan diperjuangkan saat di forum rapat. “Forum tersebut sangatlah penting,” katanya.

Asnawi mengatakan, laporan ini berlandaskan melanggar tata tertib DPRD Kudus. Pelanggaran ini mengacu pada Pasal 193 ayat 2 huruf D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 134 ayat 3 Huruf D Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang tata tertib DPRD Kabupaten Kudus.

Disebutkan, anggota DPRD diberhentikan antarwaktu antara lain jika tidak menghadiri rapat paripurna atau rapat alat kelengkapan anggota dewan yang menjadi tugas dan kewajibannya. Mangkir dalam rapat tersebut terhitung sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Pihaknya telah mengantongi dugaan mangkirnya empat anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra. Yakni terlihat dari presensi kehadiran anggota dewan.

“Dari bukti itu ada yang mangkir selama enam kali bahkan ada yang lebih,” terangnya.

Baca Juga :  Cetak Santri Dengan Pengelolaan Manajemen Keuangan Unggul

Eks Bapilu Partai Gerindra itu mendesak BK DPRD Kudus memproses laporan tersebut. Tugas dan wewenang BK yakni adalah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi dugaan tindakan melanggar tata tertib DPRD Kudus.

Sementara sanksi pemberhentian antarwaktu anggota DPRD mengacu pada Pasal 134 ayat 3 huruf D. Hal tersebut dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan BK atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, atau pemilih.

“Sanksinya yang wewenangnya diputuskan oleh BK, mereka yang diduga melanggar bisa terancam di PAW,” katanya.

Terkait siapa saja empat nama anggota dewan itu, Asnawi enggan menyebutkan.

Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Kudus, Sulistyo Utomo menyatakan masih mempelajari laporan tersebut. Pihaknya mengaku siap ketika dimintai klarifikasi oleh BK nantinya. Sebab dirinya telah menjalankan tugas pokok fungsi menjadi anggota DPRD Kudus.

Terkait empat nama yang dilaporkan, Sulis, mengaku dirinya dilaporkan ke BK. Anggota lainnya yakni Sandung Hidayat, Zainal Arifin, dan Basyidh Shidqul Wafa.“Kami siap memberi keterangan apapun ketika dipanggil BK. Saya tidak ingin berbicara tanpa bukti kami dalami dulu,” jelasnya.

Menurut dugaan Sulis, laporan tersebut imbas dari keputusan DPP Partai Gerindra yang mengeluarkan putusan PAW terhadap Nurhudi.

Dengan melihat kondisi internal partainya tidak harmonis, dia berharap permasalahan tersebut bisa segera teratasi dengan lancar. (gal/mal)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/