alexametrics
31.5 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

Proyek Tol Demak-Tuban, Hartopo Minta Ada Exit Tol dan Rest Area di Kudus

KUDUS – Usulan Pemkab Kudus untuk adanya exit tol dan rest area dalam skema pembangunan proyek Jalan Tol Demak-Tuban tergantung hasil kajian teknis. “Sejauh ini pembangunan proyek jalan tol itu belum ada desain paten,” kata Fauziah Hernarawati selaku konsultan Tim Pengkaji Lingkungan Final Business Case (FBC) proyek jalan tol Demak-tuban.

Fauziah menyebut pembangunan proyek jalan tol itu masih dalam tahapan studi kelayakan. Termasuk menghimpun masukan-masukan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Masukan ini penting supaya tol bisa menopang pertumbuhan perekonomian masyarakat. Maka dari itu kajian dibutuhkan agar bisa menampung masukan masyarakat,” jelasnya.


Sebenarnya menurutnya terkait exit tol dan rest area bisa saja di bangun di tiap kabupaten. Terlebih dalam tol Demak-Tuban semua kabupaten meminta hal serupa. Terlebih keberadaannya memang penting untuk mengakomodir dan mendorong potensi perekonomian di masing-masing daerah.

“Namun nanti tergantung hasil dari kajian teknis. Ini masih dalam kajian. Konsultasi publik ini menjadi bagian dari kajian ini,” katanya.

Dari kajian-kajian publik ini nantinya akan menjadi acuan pembuatan desain proyek tol tersebut. Sebab saat ini belum ada desain final, termasuk soal rute.

“Kami masih mendesain. Jangan sampai setelah dibangun baru ada usulan tambahan, seperti masukan dari Pak Bupati ke kami soal exit tol dan rest area. Akan kami sampaikan ke tim teknis, cocok atau tidak,” terangnya.

Terkait berapa warga yang terdampak, pihaknya pun belum bisa memberi keterangan. Sebab saat ini masih studi kelayakan. Setelah selesai, baru masuk ke tahap studi pembebasan lahan, kemudian studi Amdal, dan proyek bisa dimulai.

Baca Juga :  Bangunan Rusak dan Kumuh, Taman Bojana Kudus segera Direnovasi

“Mengacu proyek-proyek tol lainnya, misalnya Tol Pemalang-Batang butuh proses dua tahun. Kalau yang lama Surabaya-Mojokerto sampai lima tahun,” jelasnya.

Sementara terkait pembebasan lahan sendiri, pihaknya menyebut akan ada ganti untung. Bukan ganti rugi.

Bupati Kudus Hartopo dalam dialog bersama konsultan Tim Pengkaji Lingkungan Final Business Case (FBC) proyek jalan tol Demak-tuban itu menyebut pihaknya dengan tegas meminta adanya exit tol dan rest area di wilayah Kudus. Tujuannya agar bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat Kudus. Terlebih Kudus punya potensi UMKM, wisata, dan industri.

“Katanya masih ada konsultasi publik. Kalau memang bisa. Exit tol Kudus dikasih. Misal di Jekulo atau mau di mana, monggo,” katanya.

Kedua, dia mengusulkan agar ada rest area. Itu agar bisa mengakomodasi potensi UMKM dan perekonomian Kudus.

“Kalau proyek ini sendiri katanya,DED-nya juga belum. Perencanaan mana yang dilewati juga belum tahu. Baru rencana belum penetapan. Ini tahapan proses public hearing,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi adanya penolakan dari masyarakat, pihaknya menyarankan agar penggantian atas lahan warga yang bakal kena proyek tol harus benar-benar pantas dan menguntungkan warga.

“Supaya menarik masyarakat sehingga mudah melepaskan. Jangan sampai terlalu kecil dan jadi masalah,” katanya. (mal)






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Usulan Pemkab Kudus untuk adanya exit tol dan rest area dalam skema pembangunan proyek Jalan Tol Demak-Tuban tergantung hasil kajian teknis. “Sejauh ini pembangunan proyek jalan tol itu belum ada desain paten,” kata Fauziah Hernarawati selaku konsultan Tim Pengkaji Lingkungan Final Business Case (FBC) proyek jalan tol Demak-tuban.

Fauziah menyebut pembangunan proyek jalan tol itu masih dalam tahapan studi kelayakan. Termasuk menghimpun masukan-masukan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Masukan ini penting supaya tol bisa menopang pertumbuhan perekonomian masyarakat. Maka dari itu kajian dibutuhkan agar bisa menampung masukan masyarakat,” jelasnya.

Sebenarnya menurutnya terkait exit tol dan rest area bisa saja di bangun di tiap kabupaten. Terlebih dalam tol Demak-Tuban semua kabupaten meminta hal serupa. Terlebih keberadaannya memang penting untuk mengakomodir dan mendorong potensi perekonomian di masing-masing daerah.

“Namun nanti tergantung hasil dari kajian teknis. Ini masih dalam kajian. Konsultasi publik ini menjadi bagian dari kajian ini,” katanya.

Dari kajian-kajian publik ini nantinya akan menjadi acuan pembuatan desain proyek tol tersebut. Sebab saat ini belum ada desain final, termasuk soal rute.

“Kami masih mendesain. Jangan sampai setelah dibangun baru ada usulan tambahan, seperti masukan dari Pak Bupati ke kami soal exit tol dan rest area. Akan kami sampaikan ke tim teknis, cocok atau tidak,” terangnya.

Terkait berapa warga yang terdampak, pihaknya pun belum bisa memberi keterangan. Sebab saat ini masih studi kelayakan. Setelah selesai, baru masuk ke tahap studi pembebasan lahan, kemudian studi Amdal, dan proyek bisa dimulai.

Baca Juga :  Keluarga Korban Pembacokan Begal di Kudus Minta Polisi Tangkap Pelaku

“Mengacu proyek-proyek tol lainnya, misalnya Tol Pemalang-Batang butuh proses dua tahun. Kalau yang lama Surabaya-Mojokerto sampai lima tahun,” jelasnya.

Sementara terkait pembebasan lahan sendiri, pihaknya menyebut akan ada ganti untung. Bukan ganti rugi.

Bupati Kudus Hartopo dalam dialog bersama konsultan Tim Pengkaji Lingkungan Final Business Case (FBC) proyek jalan tol Demak-tuban itu menyebut pihaknya dengan tegas meminta adanya exit tol dan rest area di wilayah Kudus. Tujuannya agar bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat Kudus. Terlebih Kudus punya potensi UMKM, wisata, dan industri.

“Katanya masih ada konsultasi publik. Kalau memang bisa. Exit tol Kudus dikasih. Misal di Jekulo atau mau di mana, monggo,” katanya.

Kedua, dia mengusulkan agar ada rest area. Itu agar bisa mengakomodasi potensi UMKM dan perekonomian Kudus.

“Kalau proyek ini sendiri katanya,DED-nya juga belum. Perencanaan mana yang dilewati juga belum tahu. Baru rencana belum penetapan. Ini tahapan proses public hearing,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi adanya penolakan dari masyarakat, pihaknya menyarankan agar penggantian atas lahan warga yang bakal kena proyek tol harus benar-benar pantas dan menguntungkan warga.

“Supaya menarik masyarakat sehingga mudah melepaskan. Jangan sampai terlalu kecil dan jadi masalah,” katanya. (mal)






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/